• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Opini

Ajakan KNPB untuk Menolak Otsus tidak berdasar

November 4, 2020
in Opini
7 min read
0
Ajakan KNPB untuk Menolak Otsus tidak berdasar
0
SHARES
97
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Jerry Indrawan
Dosen Ilmu Politik, Universitas UPN Veteran

Ajakan KNPB untuk Menolak Otsus tidak berdasar

Juru Bicara Internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor F Yeimo mengatakan bahwa saat ini adalah saatnya rakyat Papua menolak paket Otonomi Khusus Jilid II yang dirancang Menteri Hukum dan HAM, yang sebentar lagi ditandatangani Jokowi untuk diputuskan oleh DPR RI. Dalam rapat kordinasi dengan DPR dan MPR, Mahfud mengatakan bahwa UU Otsus tetap dilanjutkan. Menurut Yeimo, isi dari revisi Otsus Jilid II tidak jauh beda, yang berarti tidak sama sekali memberi solusi atas kegagalan 20 tahun Otsus Jilid I, yakni penyelesaikan konflik politik yang berkepanjangan.

Yeimo menambahkan, revisi UU Otsus Jilid II ini diam-diam dirancang tanpa konsultasi seluruh rakyat West Papua dan aktor konflik. Ini memang sifat lazim penguasa kolonial Indonesia. Persis Pepera 1969 yang memilih segelintir orang Papua untuk melegitimasi permainan kotornya. Seperti itulah, Jakarta sedang gunakan segelintir oportunis LSM, Tokoh Agama, Adat, Akademisi, dan Elit politik Papua untuk setujui Otsus Jilid II.

Namun, alasan dari Yeimo ini tentu sangat tidak berdasar. Tidak ada upaya satu pun dari dewan untuk mencabut UU Otsus yang telah ada sejak tahun 2001. Otomatis aturan hukum tersebut tetap berlaku sampai UU tersebut diganti atau direvisi oleh UU baru. Terlihat bahwa Yeimo dan KNPB tidak benar-benar memahami hukum. Merasa merasa bahwa setelah 20 tahun, sesuai amanat UU Otsus tahun 2001, Otsus di Papua dengan sendirinya berhenti.

Atas dasar itu, Yeimo selaku juru bicara berkoar-koar di publik bahwa Otsus harus dihentikan dan tahap II tidak diperpanjang. Propaganda KNPB ini menyesatkan masyarakat Papua, khuusnya rakyat kecil yang hanya menjadi korban dari hoaks macam ini. Rakyat kecil yang selama ini sudah mendapat bantuan dana dari Otsus sehingga hidupnya sejahtera.

Sekali lagi, secara hukum tidak ada istilah perpanjangan Otonomi Khusus Papua. Ditekankan bahwa yang benar adalah perpanjangan dana Otsus Papua. Saya hanya memberi garis bawah, tidak ada narasi perpanjangan Otsus Papua. Jadi, otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, tetap berlaku. Revisi Undang-Undang No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua hanya merevisi pasal 34, yaitu perpanjangan dana Otsus dan juga pasal-pasal lainnya yang terkait usulan pemekaran wilayah di Papua.

Papua merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia, dan Indonesia bukan Indonesia tanpa Papua. Terkait dana dan tata kelola Otsus Papua, ia menginginkan agar ke depannya harus lebih baik dan sasarannya juga harus lebih jelas, serta lebih mensejahterakan masyarakat Papua. Ia juga mengungkapkan rencana pemekaran wilayah di Papua yang tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua.

Perhatian Presiden Joko Widodo terhadap Bumi Cendrawasih sangat tinggi sejak memimpin pada tahun 2014, contohnya seperti pembangunan jalan trans Papua. Untuk menyempurnakan cinta pemimpinnya terhadap masyarakat Papua, proyek yang menelan anggaran Rp31 triliun ini harus terus dilanjutkan hingga tuntas. Mengutamakan pembangunan infrastruktur bagi bumi Papua juga mengindikasikan adanya pemahaman Presiden Joko Widodo, bahwa dalam menghadapi persoalan Papua tidak selalu harus melalui pendekatan keamanan melalui mobilisasi kekuatan angkatan bersenjata. Namun, hanya diperlukan kehadiran negara dalam bentuk konsistensi sikap dan komitmen tinggi untuk membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara.

Atas dasar itu, warga Papua pastinya berharap pembangunan jalan trans Papua bisa diselesaikan dengan tuntas sebelum berakhirnya periode kedua Presiden Joko Widodo, sehingga mampu meninggalkan kesan baik, membangkitkan kepercayaan orang Papua akan kehadiran negara, sekaligus memperkokoh integrasi orang Papua terhadap NKRI. Jangan mudah percaya terhadap hasutan-hasutan ilegal yang mengatasnamakan Papua. Padahal, mereka hanya sekelompok orang yang mengambil keuntungan dari isu-isu Papua merdeka.

 

Tags: berita papua merdekaDana Otsus Papuafree west papuagerakan papua merdekaotonomi khusus jilid 2Otonomi Khusus Papuaotsus jilid 2Otsus PapuaPapua Baratpenolakan otonomi khusus papuapenolakan otsus papuaWest PapuaWest Papua Press
Previous Post

Kepala Pusat Analisis Kinerja Bappenas : Pembangunan Pesat Propinsi Papua Berkat Dukungan Dana Otsus

Next Post

Tokoh Papua Izak Randi Hikoyabi : Pembangunan Infrastruktur Berdampak ke Ekonomi

Related Posts

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris
Opini

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

January 22, 2021
MARI SAMA-SAMA BANGUN PAPUA
Opini

MARI SAMA-SAMA BANGUN PAPUA

January 18, 2021
Memahami Papua dan Mencari Solusi dari Permasalahannya
Opini

Memahami Papua dan Mencari Solusi dari Permasalahannya

January 14, 2021
Pemekaran Wilayah Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua
Opini

Pemekaran Wilayah Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua

January 9, 2021
Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Bagi Papua
Opini

Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Bagi Papua

January 8, 2021
Keberhasilan Presiden Jokowi Membangun Papua
Opini

Keberhasilan Presiden Jokowi Membangun Papua

January 5, 2021
Next Post
Tokoh Papua Izak Randi Hikoyabi : Pembangunan Infrastruktur Berdampak ke Ekonomi

Tokoh Papua Izak Randi Hikoyabi : Pembangunan Infrastruktur Berdampak ke Ekonomi

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

November 4, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

November 4, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

November 4, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

November 4, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

January 22, 2021
Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

January 22, 2021
RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

January 22, 2021
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

January 22, 2021
Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

January 22, 2021
RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

January 22, 2021
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press