• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Berita Papua

Anggota DPR Minta UU Ciptaker Jangan Mengganggu Pelaksanaan Otsus Papua

October 11, 2020
in Berita Papua, Nasional & Internasional
5 min read
0
Anggota DPR Minta UU Ciptaker Jangan Mengganggu Pelaksanaan Otsus Papua
0
SHARES
32
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA – The implementation of the Work Creation Law (Cipraker) which has just been passed by the Indonesian Parliament is expected not to reduce the role of regions that have implemented the Special Autonomy Law (Otsus) such as Papua.

This was stated by member of the DPR RI for West Papua Electoral District Jimmy Demianus Ijie in a written statement on Saturday (10/10/2020).

“Do not let this law neuter the interests of the Papuan people, especially regarding the management of natural resources such as forests, seas, mining, and so on, which are already regulated in the Papua Special Autonomy Law,” he said.

According to this PDI-P politician, the implementation of the Job Creation Law must pay close attention to regional rights and authorities, especially in special autonomy regions such as Papua, as part of the affirmation that the state had given long before the Job Creation Law was passed.

“If the implementation does not heed the specificities of the regional authorities which have been implementing Otsus, it will cause many problems in the future. Especially the threat of national integration which we have been working so hard to work on,” he said.

Jimmy added that the hope not to injure the Papua Special Autonomy Law needs to be emphasized, because since the deliberation process of this Law.

Jimmy said there had been concerns from various civil society communities in Papua that the Omnibus law Ciptaker Law would pose a serious threat to forests and the lives of indigenous peoples in Papua.

“This concern is reasonable, because the Ciptaker Law has removed key articles regulating environmental protection. It also eliminates or simplifies the requirements for environmental permits and Environmental Impact Analysis (AMDAL), and eliminates the involvement of local governments in monitoring and imposing sanctions on perpetrators of environmental destruction. , “he explained.

Jimmy also hopes that the implementation of the Ciptaker Law in the future can respect the interests of indigenous peoples, who are expected to be threatened by the issuance of this law.

“I understand that there are concerns that indigenous peoples will interfere with their rights, considering that before this law was passed, there were several articles that were considered to have the potential to castrate customary rights, especially those related to forests. Because through this Omnibuslaw Law, limited production forests (HPT) would be legal. to be used as industrial forest plantations (HTI), “he said.

In the end, Jimmy also hopes that the government’s good intention to attract as much investment as possible through the Ciptaker Law can be realized without disturbing the implementation of Otsus in Papua.

“Hopefully the presence of the Omnibus law in the future will not stifle the implementation of the Special Autonomy Law which was passed in 2001 by Mrs. Megawati Soekarnoputri, who was then president of the Republic of Indonesia, as well as the general chairman of the PDI-P,” he hoped.

 

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Source: Tribun Jakarta - Anggota DPR Minta UU Ciptaker Jangan Mengganggu Pelaksanaan Otsus Papua
Previous Post

Uncen serius dukung kesuksesan PON XX Papua

Next Post

Otsus Papua Jilid II Harus Mengakomodasi Target Pencapaian

Related Posts

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS
Berita Papua

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua
Berita Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme
Berita Papua

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021
BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris
Berita Papua

BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

January 19, 2021
Perjalanan Menuju Papua Sejahtera
Berita Papua

Perjalanan Menuju Papua Sejahtera

January 19, 2021
Sejumlah Warga Papua Berharap Kelanjutan Otsus
Berita Papua

Sejumlah Warga Papua Berharap Kelanjutan Otsus

January 19, 2021
Next Post
Otsus Papua Jilid II Harus Mengakomodasi Target Pencapaian

Otsus Papua Jilid II Harus Mengakomodasi Target Pencapaian

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

October 12, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Oktober 11, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Oktober 11, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Oktober 11, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021
BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

January 19, 2021
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021
BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

January 19, 2021
Perjalanan Menuju Papua Sejahtera

Perjalanan Menuju Papua Sejahtera

January 19, 2021
Sejumlah Warga Papua Berharap Kelanjutan Otsus

Sejumlah Warga Papua Berharap Kelanjutan Otsus

January 19, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press