Jakarta,Gpriority – Dalam Rapat Terbatas yang berlangsung pada 11 Maret 2020, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan utama terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang telah berakhir pada 2019 lalu. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait dengan tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus, kedua, perlunya semangat baru, paradigma baru, dan cara kerja baru, dan ketiga, kebijakan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat perlu dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat sehingga menghasilkan rumusan kebijakan terbaik agar Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera.
Sebagai upaya penguatan strategi kolaboratif multisektor, Desk Papua Kementerian PPN/Bappenas didukung UNDP menggelar forum dialog interaktif bernama Papua Platform yang mengangkat tema ‘Koordinasi Mitra Pembangunan dalam Persiapan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat 2020-2024’ pada Rabu (30/9).
Dalam forum tersebut, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi menyampaikan, akselerasi pembangunan Papua dan Papua Barat akan diperkuat di bawah koordinasi Kementerian PPN/Bappenas. “Dalam rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang baru, terdapat 11 strategi dengan pendekatan baru di antaranya peningkatan kerjasama dan kemitraan, pengelolaan komunikasi publik terpadu, peningkatan kerjasama dalam menciptakan kondisi Papua dan Papua Barat yang aman dan damai, serta penguatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kami juga memasukkan 13 Major Projects di Papua dan Papua Barat,” jelas Oktorialdi yang juga menjabat Ketua Tim Pelaksana Desk Papua.
Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Velix Wanggai menambahkan perlunya QuickWins dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua serta mengapresiasi keterlibatan mitra pembangunan dalam capacity building khususnya di tingkat distrik, planning, serta finance management.
Resident Representative UNDP Sophie Kemkhadze memiliki pandangan bahwa Pandemi Covid-19 menjadi kesempatan untuk perbaikan Papua menjadi lebih hijau kembali termasuk dalam bidang ekonomi. “ Untuk itu pemetaan penting dilakukan untuk pemulihan Papua dan Papua Barat pasca pandemi. Perlu dipastikan apa yang dilakukan dapat terkoordinasi dengan baik dan membawa dampak yang dapat dirasakan masyarakat serta mendorong ekonomi hijau (pertumbuhan ekonomi yang kuat namun juga ramah lingkungan,” jelas Sophie.
Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat Dance Sangkek menyampaikan akan segera meluncurkan program Program Strategis Pemberdayaan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (PROSPEK) terkait sistem informasi kampung untuk mengembangkan ekonomi Orang Asli Papua (OAP) dengan metode pendampingan. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Bappeda Provinsi Papua Adolf Kambuaya menyampaikan perlunya upaya mengembangkan jaringan jalan trans Papua agar terjadi pertumbuhan pusat ekonomi baru di sepanjang koridor trans Papua serta mengurangi risiko illegal loging.
Sementara itu Siprianus BateSoro (UNDP), AndersMantiius (USAid), Astrid Kartika (DFAT), RiaMariamah (UKCUU) yang menjadi mitra pembangunan Bappenas menekankan beberapa aspek antara lain pentingnya collaborative governance agar pembangunan lebih fokus dan akuntabel, penyeimbangan peran pusat dan daerah terkait penerapan Inpres, serta penguatan peran mitra pembangunan agar lebih spesifik efektif dalam penerbitan Inpres baru.Diskusi ini menghasilkan kesepakatan kolaborasi serta sinergi data dan informasi antara pemerintah bersama mitra pembangunan, khususnya pada kerangka Rancangan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. (Hs)
