Majelis Rakyat Papua (MRP) berencana akan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dalam rangka Evaluasi Otonomi Khusus yang mendatangkan berbagai Perwakilan Tokoh Masyarakat Adat dari berbagai Wilayah di Papua Selatan.
Rapat Dengar Pendapat Umum ini rencananya akan di laksanakan pada tanggal 17 November hingga tanggal 18 November mendatang.
Fredrikus Gebze (Bupati Merauke)mengatakan bahwa rapat dengar pendapat umum ini dilakakukan untuk mengevaluasi implementasi Otsus, dan berdasarkan instruksi Kapolda dan Panglima ada dua hal yang harus dipatuhi.
Hal yang harus dipatuhi tersebut antara lain yang pertama harus murni untuk mengevaluasi implementasi ototnomi khusus.
“Murni itu artinya bahwa dengan melihat indikator-indikator yang betul-betul diterjemahkan dalam pelaksanakan Otsus.” Ucap Bupati Merauke
Hal kedua yang harus dipatuhi adalah tidak adanya pernyataan yang menentang, dan menyimpang dari NKRI, sehingga apabila ada perytaan atau pertanyaan yang bertengan dengan NKRI pihakya tak akan segan – segan untuk membubarkan.
“Bahwa rapat dengar pendapat umum ini tidak boleh ada pernyataan yang menyimpang dari NKRI, jika ada akan kita bubarkan.” Tegasnya
Bupati Merauke memberikan himbauan agar Majelis Rakyat Papua sebagai penyelenggara dan pihak-pihak yang ikut serta terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum ini agar menjaga jalannya pelaksanaan dengan baik dengan tetap menciptakan situasi yang kondusif.
“Kami minta bahwa Wilayah Tanah Anim Ha adalah Wilayah NKRI yang kita jaga dengan baik dan RDPU ini adalah bagian terpenting untuk Negara menentukan sikap, dalam membangun dan mempercepat menumbuhkan Papua menjadi Wilayah yang berlindung dibawah NKRI.” Pungkasnya
