Mudasir Bogra kini resmi menjabat sebagai anggota DPR Papua Barat jalur Otsus. Setelah resmi dilantik bersama 10 anggota lainnya, sebagai anggota DPR Papua Barat, melalui mekanisme pengangkatan atau jalur otonomi khusus (Otsus), Rabu (4/11) lalu di Manokwari.
Lelaki asli Kaimana ini, mulai melaksanakan aktivitasnya dikanca politik, dengan melakukan reses periode ke III, Jumat (13/11) di Hotel Grand Papua Kaimana, reses dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di Kaimana.
Kegiatan reses yang dihadiri oleh sejumlah toko adat, toko masyarakat dan sejumlah warga Kaimana ini, dibuka ruang diskusi, serta mendengar tuntutan masyarakat.
Sebelumnya mantan kepala distrik Teluk Arguni Atas ini, telah melakukan tatap muka guna menyerap aspirasi masyarakat, di wilayah distrik Kambrauw dan distrik Teluk Arguni.
“Kegiatan hari ini merupakan reses ke tiga, dimana kami 11 orang anggota (DPR) jalur pengangkatan atau Otsus baru dilantik satu minggu lalu. Kami belum bekerja, tapi kami dikasih tugas untuk kembali ke daerah pengangkatan untuk mendengar aspirasi masyarakat,” jelas Mudasir Bogra anggota DPR Papua Barat jalur Otsus kepada awak media, usai melakukan reses, Jumat (13/11).
Walau belum bekerja banyak, namun menurut Mudasir dirinya sudah bisa memahami apa yang menjadi keluh kesah masyarakat Kaimana, karena dirinya bagian dari masyarakat Kaimana.
“Kehadiran saya hari ini, untuk membuktikan konsistensi bahwa saya bagian dari masyarakat adat Kaimana. Oleh karena itu saya menggandeng dewan adat, untuk menyuarakan kemaslahatan tentang masyarakat adat Kaimana,” terangnya.
Ketika ditanya mengenai poin utama atau aspirasi dari pertemuannya dengan masyarakat adat di Kaimana, menurut mantan ketua KNPI Kaimana ini, reses kali ini lebih kepada pengenalan diri DPR Otsus. Karena DPR Otsus bagi masyarakat Kaimana mungkin hal yang baru, karena selama ini tidak ada keterwakilan dari Kaimana.
Selain itu menurutnya, namun sudah bisa memiliki gambaran tentang keinginan masyarakat. Walau ada isu tentang penolakan soal kelanjutan dana Otsus di Papua dan Papua Barat, namun hal tersebut menurutnya sah-sah saja.
“Ini tantangan baru bagi kami 11 orang (DPR Otsus), menjadi penyeimbang untuk menghasilkan keputusan, bersifat win-win solution. Sehingga tidak lagi mengorbankan orang Papua,” ujarnya.
Diakhir keterangannya, Mudasir menjelaskan pihaknya diberi kewenangan oleh Negara untuk mengawal kebijakan Otsus, baik dari segi dana maupun segi kewenangan untuk perumusan Perdasi dan Perdasus. Sehingga pihaknya kedepan akan terus melakukan evaluasi tentang penggunaan dana Otsus.
“Kami juga menginginkan untuk didorong pansus tentang evaluasi otsus. Harus dievaluasi sehingga bisa diketahui kesalahannya dimana” tegasnya.
