• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Berita Papua

DPRD Papua Barat Sampaikan Aspirasi Soal Otsus ke Mahfud

Desember 17, 2020
in Berita Papua, Nasional & Internasional
6 min read
0
DPRD Papua Barat Sampaikan Aspirasi Soal Otsus ke Mahfud
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Pimpinan DPRD se-Provinsi Papua Barat menemui Menko Polhukam Mahfud MD untuk menyerahkan rekomendasi dan aspirasi terkait revisi terbatas Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di tanah Papua. Ada rekomendasi 12 poin yang disampaikan ke Mahfud soal otonomi khusus (otsus) Papua.

“Kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota, telah merekomendasikan 12 poin penting dan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Menko Polhukam, untuk memboboti revisi terbatas undang-undang Otsus nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus di tanah Papua,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Ferdinando Solossa, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (15/12).

Pimpinan DPRD se-Papua Barat yang berjumlah 13 orang ini mendukung keberlangsungan Otsus dengan penguatan atau evaluasi terbatas tentang pasal-pasal yang selama ini belum terimplementasi dalam undang-undang Otsus. Hal itu, lanjut dia, karena telah diperlemah oleh undang-undang sektor lainnya.

“Untuk mengakomodasi undang-undang Otsus yang akomodatif dan komprehensif maka harus dibuka ruang terbuka yang diinisiasi pemerintah (pusat) untuk melibatkan pemerintah Provinsi Papua dan papua Barat dan juga melibatkan kabupaten/kota untuk kita memberikan saran masukan tentang implementasi Otsus selama 20 tahun ini yang belum dilaksanakan, jadi ada forum dialog,” kata Ferdinando dalam siaran persnya.

Ferdinando meminta dua persen alokasi dana umum dari APBN tersebut dinaikkan dan memperkuat regulasi dan fungsi pengawasan, termasuk keterlibatan DPRD kabupaten/kota. Menurut Ferdinando, jika beberapa poin aspirasi dan rekomendasi yang telah disampaikan tersebut diakomodir, akan meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

“Kami yang hadir ini mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI Harga Mati!!!” tutur para pimpinan DPRD ini secara serentak.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan akan menindaklanjuti masukan dan aspirasi masyarakat tanah Papua. Hal ini agar pengelolaan dana Otsus bisa merata dan bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Pemerintah memang sudah punya pikiran begitu, nanti pola pengelolaan dana Otsus itu nanti kita bedakan, mana yang langsung boleh dikelola oleh Pemda dan mana yang dalam bentuk proyek tapi dananya dari pusat dikelola sendiri yang bermanfaat untuk rakyat, itu sudah dipikirkan,” ujar Mahfud.

Para pimpinan DPRD Papua Barat ini, dia mengatakan, juga menyesalkan terhadap adanya gerakan-gerakan yang mengatasnamakan masyarakat Papua, seperti gerakan ingin merdeka, anti-NKRI, dan tidak setuju Otsus. Padahal, ia mengatakan, orang-orang yang mendukung gerakan ini tidak tinggal di Papua.

“Mereka yang berkata begitu itu adalah elite-elite politik di luar papua. Ada yang tinggal di Autralia, ada yang tinggal di London, ada yang tinggal di Jakarta itu hanya ingin memanfaatkan dana Otsus, sehingga pura-pura berteriak begitu,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Bagi mereka, lanjut Mahfud, NKRI harga mati dan setiap gerakan separatis harus dilawan dan harus ditindak secara hukum. “Itu aspirasi yang disampaikan kepada kami, jadi rakyat Papua bersama kami, kami bersama rakyat Papua, dan rancangan undang-undang Otsus sekarang sudah mulai disampaikan ke DPR dan masukan-masukan tadi akan disalurkan dalam proses pembahasan di DPR,” kata Mahfud.

Tags: Otonomi Khusus PapuaOtsus PapuaOtsus Papua Jilid 2
Previous Post

Pentingnya Melanjutkan Otonomi Khusus Papua

Next Post

Pemerintah Mengintensifkan Pembangunan di Papua

Related Posts

Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi
Berita Papua

Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

January 27, 2021
Pemerintah Bakal Terbitkan PP Atur Tata Kelola Dana Otsus Papua
Berita Papua

Pemerintah Bakal Terbitkan PP Atur Tata Kelola Dana Otsus Papua

January 27, 2021
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas
Berita Papua

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

January 26, 2021
Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua
Berita Papua

Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

January 26, 2021
Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut
Berita Papua

Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

January 25, 2021
Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal
Berita Papua

Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal

January 25, 2021
Next Post
Pemerintah Mengintensifkan Pembangunan di Papua

Pemerintah Mengintensifkan Pembangunan di Papua

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Desember 17, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Desember 17, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Desember 17, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Desember 17, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

January 27, 2021
Pemerintah Bakal Terbitkan PP Atur Tata Kelola Dana Otsus Papua

Pemerintah Bakal Terbitkan PP Atur Tata Kelola Dana Otsus Papua

January 27, 2021
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

January 26, 2021
Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

January 26, 2021
Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

Dana Otsus Papua dan Papua Barat Mau Dilanjutkan 20 Tahun Lagi

January 27, 2021
Pemerintah Bakal Terbitkan PP Atur Tata Kelola Dana Otsus Papua

Pemerintah Bakal Terbitkan PP Atur Tata Kelola Dana Otsus Papua

January 27, 2021
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

January 26, 2021
Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

January 26, 2021
Membangun Budaya Damai di Papua

Membangun Budaya Damai di Papua

January 25, 2021
Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

January 25, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press