Aksi menolak otonomi khusus (otsus) di Papua dilakukan oleh sebagian kecil kelompok massa. Sementara banyak tokoh, elite dan masyarakat di daerah tersebut masih ingin kebijakan tersebut tetap berlanjut setelah 2021.
“Mereka yang menolak otsus ini bukan dari seluruh warga Papua, hanya kelompok kecil yang menjadi sasaran perlindungan elite politik,” kata Albert Ali Kabiay (Ketua Mandala Trikora Papua) , di Kota Jayapura, Papua,
Sementara itu tokoh adat Kabupaten Keerom, Herman Yoku menyebut, kebijakan otsus ini merupakan produk undang-undang yang tidak bisa dihapus. Kalaupun ada hanya revisi dan evaluasi saja.
“Tidak ada dihapus. Kita masih sangat membutuhkan dana itu untuk kesejahteraan rakyat. Kita akui masih ada kekurangan, tapi juga sudah ada perubahan,” katanya.
Sementara tokoh agama Pendeta Herman Yoku menegaskan, warga wilayah Adat Tabi dan Seireri telah melakukan evaluasi Otsus Papua. Mereka sepakat untuk melanjutkan kebijakan otsus.
“Kami tetap dalam bagian NKRI. Jangan terprovokasi gerakan yang menyesatkan. Yang membuat kita tidak bisa berkembang,” ujar dia.
Sementara Kepala Kampung Sakanto di Kabupaten Keerom, Yohanes Isomo, mengaku pernah disodori petisi penolakan otsus. Namun karena dia menilai adanya kebijakan membawa perubahan signifikan di Papua, dia pun menolak itu.
“Sekarang kita lihat pembangunan di Papua seperti ini, perbatasan juga sudah sangat bagus. Lalu kenapa ditolak, harusnya diterima dengan syukur,” katanya.
