JAKARTA – Penerapan Otonomi Khusus Papuadinilai sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus untuk mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain. Dalam regulasi otsus, diberikan kewenangan lebih ke daerah, sekaligus juga terdapat penghormatan hak dasar orang asli Papua. Masyarakat pun terlibat langsung mengawasi.
“Otsus merupakan kebijakan untuk sejahterakan Papua,” ujar Ketua Pemuda Lira Provinsi Papua Stevez R. Mara saat diskusi bertajuk Otonomi Khusus dan Perjuangan Papua, baru-baru ini.
Menurut dia apabila terjadi kekurangan maupun penolakan merupakan hal yang wajar sebagai bagian kritik agar otsus lebih baik. Hal itu semata perbedaan perspektif di mana pusat berpikir bahwa otsus untuk kesejahteraan masyarakat Papua sementara pihak lain melihat belum optimal kendati dana usdah bergulir.
Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua Albert Ali Kabiay, menambahkan otsus hadir untuk menjawab permasalahan di Papua. otsus lahir sebagai antitesis di mana ketika orde baru semua sentralistrik. Menurut dia otsus penting bagi perkembanganan sumber daya manusia, kesehatan dan pembangunan ekonomi di Papua. Dengan kewenangan besar, seharusnya menjadi pijakan bagi orang asli Papua untuk mensejahterakan daerah dan masyarakat. “Dana otsus mesti digunakan secara baik untuk kepentingan masyarakat Papua,” ucapnya.
Dia menilai, pemuda Papua harus berpikir secara luas, tidak semata-mata melihat satu sisi saja mengingat dampak positif otsus juga besar. Adapun dana otus yang mengucur sudah mencapai Rp127 triliun apabila digunakan dengan bijak maka bermanfaat besar bagi Papua. “Jika digunakan dengan baik akan bermanfaat orang asli Papua, sebagai pemuda harus mendorong otsus semakin positif,” ucapnya.
Ia mendorong agar ada transparansi dari pemerintah provinsi terkait dana otsus juga perbaikan dari sisi distribusi anggaran otsus di daerah mengingat untuk lokasi daerah pesisir dan pegunungan berbeda. Apalagi saat ini meski sudah diberi kewenangan dan dana besar indeks pembangunan manusia Papua masih cukup tertinggal meski dari tahun tahun membaik.
“Karena itu, harus jadi atensi untuk bersatu mendorong agar ke depan Otsus terus bergulir, apalagi ada tambahan lagi di DAU , berarti ini ada suatu perhatian dari pusat supaya ada pemerataan pembangunan di Papua. Sebagai pemuda asli papua, semoga dana digunakan transparan, sehingga ada trust dari orang Papua kepada pemerintah provinsi,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menjelaskan, otsus merupakan tindakan afirmatif pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan di Papua. Apalagi, dari berbagai sektor, Papua masih tertinggal dari provinsi lain. Otsus, kata Mathius, salah satu solusi, percepatan, untuk pemerataan, sekaligus jalan tengah. Ia yakin, Otsus akan terus berlangsung hanya perlu evaluasi dan merupakan hal wajar agar pelaksanaan bisa lebih baik lagi. “Kami di dua wilayah adat, bulan September lalu, sudah lakukan evaluasi, dihadiri tokoh adat agama perempuan pemuda, ada MRP, kita dialogkan untuk melihat bagaimana untuk dana otsus setelah 20 tahun,” ujarnya.
Namun yang pasti, imbuhnya kabupaten kota menerima dana otsus juga setelah sebelumnya dikurangi di tingkat provinsi, namun Jayapura berupaya agar dana otsus bisa maksimal mendorong keterlibatan masyarakat untuk makin mandiri, berdaya, mampu memperkuat kebudayaan. Jikapun ada respons negatif terkait otsus, ia melihat hal yang wajar. Namun demikian pihaknya mendorong agar pemerintah provinsi untuk lebih terbuka, transparan, sekaligus mau berkolaborasi untuk mengevaluasi otsus bersama-sama tidak jalan sendiri-sendiri.
“Kalau ada keterbukaan, bisa diselesaikan secara baik, untuk berikutnya bisa diperbaiki. Bagi kami di daerah, setiap tahun dapat tahun Rp40/Rp100 miliar, difokuskan sektor kesehatan pendidikan infrastruktur dasar dan afirmasi lain. Kabupaten jayapura beri ruang luar biasa untuk masyarakat adat, ada upaya kebangkitan adat dengan dana afirmasi yang sedikit itu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, jangan sampai orang sibuk urus uang Otsus, namun isinya tidak, dalam hal ini bagaimana mengangkat semua potensi orang asli Papua. UU Otsus juga lahirkan Perdasus, itu juga memberi ruang untuk perlindungan dan keberpihakan pemberdayaan orang asli papua, sesuai potensi sumber daya yang dimiliki. Evaluasi Otsus hal lumrah, dimana suatu kebijakan mesti dilihat kembali untuk diperbaiki, dan wajar dan pemerintah daerah Jayapura dukung untuk otsus bisa berjalan lebih baik lagi.
Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa meminta agar gubernur papua barat dan gubernur papua, satu irama tidak jalan sendiri-sendiri. Kalau pun sudah ada evaluasi, sampaikan ke publik, lakukan uji publik agar diketahui bagaimana hasilnya sebagai bagian dari transparansi ke publik sehingga masyarakat mengetahui realisasi empat prioritas otsus yakni sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan afirmasi budaya. “Otsus ini domain di provinsi, tidak ada koordinasi antara gunernur papua dan papua barat, jalan sendiri. Harusnya juga Majelis Rakyat Papua, bisa berkolaborasi dengan gubernur, yang notabene sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” tandas dia.
