Jakarta: Evaluasi Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua mengatur sejumlah aspek. Di antaranya, mempercepat dan mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain dan memberikan kewenangan ke daerah untuk merumuskan, menyusun, dan merancang strategi pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
“Sekarang ini dievaluasi lagi, bukan berakhir. Sepanjang undang-undang tidak dicabut, dibatalkan akan tetap lanjut,” kata Wakil Menteri PU John Wempi Wetipo, Selasa, 15 September 2020.
Wempi mengatakan alasan pelaksanaan otsus dievaluasi agar anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Wempi menganggap saat ini implementasi dana otsus yang dijalankan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat belum transparan.
“Sampai hari ini belum ada keterbukaan nyata baik Pemprov, Pemerintah Kabupaten terkait implementasi baik dari sisi kebijakan penyerapan dana juga kesejahteraan,” ungkapnya.
Menurut Wempi, Otsus yang diberikan pemerintah diibaratkan air mengalir, namun tidak sampai utuh ke masyarakat, apakah memang karena ada kebocoran di tengah jalan, sehingga perlu diluruskan. Karena itu, diharapkan tidak perlu ada kecurigaan dari daerah.
Saat ini, kata Wempi, merupakan waktu tepat untuk dilakukan evaluasi agar lebih baik ke depan. Ia mendorong kelompok masyarakat perlu duduk bersama agar apa yang dilaksanakan diamanatkan oleh negara benar-benar memberi dampak positif dari sisi ekonomi, kesejahteraan. Jika pun ada penolakan, hal wajar, karena penerapan Otsus masih perlu perbaikan.
“Kalau belum memberi manfaat besar ke masyarakat, ke depan, perbaikan harus seperti apa,” ucapnya.
Ia berharap ada evaluasi menyeluruh dari pemerintah provinsi karena dana kebijakan Otsus dikelola pemrov. Dari situ bisa diketahui, apakah dieksekusi, dilaksanakan, dengan tepat sasaran. Jangan sampai juga, muncul ego masing-masing sehingga komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi tidak berjalan dengan baik yang ujungnya menghambat penerapan Otsus.
“Ini perlu diperbaiki ke depan,” ucapnya.
Menurut Wempi, jika pun Otsus masih ada kendala, jangan kemudian yang muncul isu-isu pemekaran. Sebab sejatinya yang terpenting sekarang ini ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur di Papua dan Papua Barat.
Dalam kesempatan sama, Mathius Awoitauw, Bupati Jayapura, menambahkan, Otsus memang perlu dievaluasi agar kebijakan di level provinsi ke kabupaten bisa seragam karena seringkali terjadi dualisme sehingga anggaran Otsus tidak bisa dieksekusi di level kabupaten. Ini terjadi karena kabupaten sering tidak memiliki akses terhadap kebijakan Otsus.
Salah satu indikatornya, indeks kesejahteraan di Papua, masih rendah yang menandakan Otsus belum optimal menjawab kesejahteraan. Karena itu, ke depan perlu dibuat mekanisme yang jelas, siapa yang memutar dana Otsus, bagaimana evaluasi pengawasannya, dan dibicarakan baik-baik antara pusat dan pemerintah provinsi.
”Kalau dibiarkan, tidak terkontrol, muncul inisiatif sendiri, harus dikendalikan,” ucapnya.
