• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Berita Papua

Fraksi PAN Nilai RUU Cipta Kerja Permudah Sertifikasi Halal

October 2, 2020
in Berita Papua, Nasional & Internasional
5 min read
0
Fraksi PAN Nilai RUU Cipta Kerja Permudah Sertifikasi Halal
0
SHARES
4
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Jakarta – RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) rencananya akan segera rampung dalam waktu dekat. Undang-undang ini akan memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat dalam hal penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha di Indonesia, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Anggota DPR RI komisi VIII Fraksi PAN M. Ali Taher mengatakan berdasarkan Omnibus Law, pemberian sertifikasi halal dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. Menurutnya, pelaku usaha berskala kecil juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya, untuk mendapatkan sertifikasi halal karena sertifikasi UMKM akan ditanggung oleh pemerintah. “Sekarang baik NU dan Muhammadiyah bisa membuat sertifikasi Halal. UU ini dibuat untuk kemaslahatan orang banyak. Saya ingin yang terbaik dan adil untuk rakyat,” ujar M. Ali Taher, dalam keterangan tertulis, Jumat (2/10/2020).

M. Ali Taher mengatakan berbagai instrumen kemudahan untuk UMKM dalam pemberian sertifikasi halal itu sudah melalui banyak proses. Termasuk pendapat dari berbagai elemen yang disampaikan sejak beberapa bulan lalu.

Di antaranya, dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan PP Muhammadiyah yang menyampaikan sejumlah poin pikiran terkait RUU Ciptaker tersebut. Khususnya di sektor perizinan berusaha bidang keagamaan, yang disebut juga Jaminan Produk Halal (JPH).

Menurut M. Ali Taher, PBNU dan Muhammadiyah mendukung desentralisasi sertifikasi halal, atau desentralisasi penetapan kehalalan suatu produk. Tetapi, penetapan halal itu dilakukan oleh lembaga-lembaga kredibel yang kiprahnya sudah terbukti dan mempunyai kapasitas mengeluarkan pendapat keagamaan.

“Memang kemudian timbul pertanyaan. Apakah hal itu tidak membuka peluang adanya ketidakpastian hukum? Tidak sama sekali. Penetapan halal adalah keputusan profesional sebuah lembaga yang tidak bisa dicampuri lembaga yang lain,” ujarnya.

M. Ali Taher pun mengatakan pengurusan sertifikasi halal juga tidak dilakukan berbelit-belit. Pasalnya, dikhawatirkan akan merepotkan usaha-usaha kecil seperti pedagang gorengan hingga pengusaha warteg.

“Itu juga yang menyebabkan adanya afirmasi kepada pengusaha kecil dan mikro yang diperlukan berbeda dengan usaha menengah dan besar,” imbuhnya.

M. Ali Taher mengungkapkan dalam pengurusan Jaminan Produk Halal (JPH), usaha kecil dan mikro dalam sertifikasi halal cukup dengan membuat pernyataan kehalalan barang yang diproduksi. Menurutnya, itu saja sudah cukup untuk diberi sertifikat halal.

Adapun ketentuan soal halal diatur dalam Pasal 49 RUU Cipta Kerja. Pasal ini berisi revisi atas beberapa pasal di RUU Jaminan Produk Halal (JPH), di antaranya menghapus kewenangan tunggal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan produk halal.

“Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal. Itu tertulis di angka 10, Pasal 49 RUU Ciptaker. Format RUU Omnibus Law Cipta Kerja disusun berdasarkan revisi atas 79 UU yang sudah ada. Ada ketentuan UU yang dihapus, diedit, atau ditambahkan dari 79 UU itu di Omnibus Law Cipta Kerja,” pungkasnya.

Source: detik news - Fraksi PAN Nilai RUU Cipta Kerja Permudah Sertifikasi Halal
Previous Post

Mahfud MD : Otsus Papua Tetap Berlaku Sesuai UU, Dananya Diperpanjang

Next Post

Mahfud MD Sebut Pemerintah Keluarkan Dana Lebih Banyak untuk Papua

Related Posts

Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik
Berita Papua

Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

January 24, 2021
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021
Berita Papua

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

January 24, 2021
Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua
Berita Papua

Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

January 23, 2021
Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB, DPR: Gerakan Separatisme di Papua Semakin Berbahaya
Berita Papua

Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB, DPR: Gerakan Separatisme di Papua Semakin Berbahaya

January 23, 2021
Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen
Berita Papua

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

January 22, 2021
RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru
Berita Papua

RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

January 22, 2021
Next Post
Mahfud MD Sebut Pemerintah Keluarkan Dana Lebih Banyak untuk Papua

Mahfud MD Sebut Pemerintah Keluarkan Dana Lebih Banyak untuk Papua

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

October 12, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Oktober 2, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Oktober 2, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

October 10, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

January 24, 2021
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

January 24, 2021
Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

January 23, 2021
Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB, DPR: Gerakan Separatisme di Papua Semakin Berbahaya

Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB, DPR: Gerakan Separatisme di Papua Semakin Berbahaya

January 23, 2021
Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

January 24, 2021
Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

Yorrys Raweyai: Evaluasi UU Otsus Papua Perlu Dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021

January 24, 2021
Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

Anggota DPR Ini Meyakini Revisi Otsus Bisa Sejahterakan Masyarakat Papua

January 23, 2021
Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB, DPR: Gerakan Separatisme di Papua Semakin Berbahaya

Prajurit TNI Gugur Ditembak KKB, DPR: Gerakan Separatisme di Papua Semakin Berbahaya

January 23, 2021
OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

January 22, 2021
Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

January 22, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press