jpnn.com, JAYAPURA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Surya Tjandra mengatakan empat poin penting yang yang menjadi tugas pokok pemerintah pusat khususnya Kementerian ATR/BPN dalam melakukan percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Poin-poin ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kota Jayapura pada Kamis (22/10) lalu. Forum itu dilakukan untuk membangun sinergitas antarinstansi guna percepatan pembangunan Papua. Poin pertama menurut Surya, meningkatkan percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua. Setelah berkunjung ke Papua, dia pun mendapati dua hal utama yang menjadi isu di provinsi itu.
“Setelah saya beberapa hari di sini, terdapat dua hal besar yang jadi isu utama yaitu soal tanah adat dan hutan,” ujar Surya Tjandra, dalam keterangan yang diterima pada Selasa (27/10). Poin kedua yang menjadi tugas pokok pemerintah adalah memberikan asistensi, bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.
“Diintegrasikannya tata ruang dengan BPN artinya kita perlu explore peluang-peluang bagaimana tata ruang bisa membantu pekerjaan nomor satu kita, yaitu reforma agraria yang merupakan roh dari BPN itu sendiri,” kata Surya. Berikutnya poin ketiga meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi tanah, penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan, dan pendaftaran tanah adat/ulayat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat/ulayat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Perdasus atau Perdasi.
“Jadi ada ruang partisipasi di sini, masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan tata batasnya, kalau ada overlap ketidakjelasan tata batas yang membuat kita tidak bisa bekerja bisa didiskusikan. Melalui forum GTRA ini kita harus memulainya,” jelas Wamen ATR/BPN.
Adapun poin terakhir yang dia soroti adalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hal ini menurutnya menjadi tantangan tersendiri di Papua dan Papua Barat. Selain lahannya terbatas, sering juga terjadi konflik. “Seringkali kejadian di lapangan begitu sudah ada transaksi, ada hak tiba-tiba di klaim lagi dengan cara pemalangan. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyulitkan kita untuk bekerja cepat, padahal diinstruksikan untuk percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” jelas Surya Tjandra. Sementara itu, Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi yang hadir secara virtual, mengharapkan agar penataan dan pembangunan di Papua tetap memperhatikan keberlanjutan, tata laksana, lingkungan dan sosial masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan berjalan tetapi kita mengabaikan faktor lingkungan dan sosial. Saya setuju semoga dengan forum ini bisa memberikan masukan untuk pembangunan yang berkelanjutan di Papua,” kata Budi Arie Setiadi. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua John Wicklif Aufa mengajak para pemangku kepentingan untuk membangun Papua melalui GTRA. “Sebagai putra Papua kita ingin semua kabupaten kota dibangun. Apa solusi negara untuk kita, melalui GTRA ini mari kita dorong. Melalui GTRA kita bisa belajar dan yang namanya belajar ada ujiannya, sehingga hasil akhirnya bisa lulus dan harus ada eksekusi, harus ada kejelasan untuk tanah Papua dan untuk NKRI,” ucap John Wicklif Aufa.(*/jpnn)
