Radar Nusantara – Sesungguhnya Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan memiliki kewenangan sesuai amanat pasal 1 huruf e untuk dapat memulai pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan UU No.21 Tahun 2001 sepanjang 20 tahun berlaku sejak tanggal 21 November 2001 yang lalu.
Yan Ch Warinussy katakan ada Alasannya, karena sejak awal UU Otsus ini lahir karena usulan dari Tanah Papua, maka rakyat dan pemerintah di Tanah ini sangat berhak melakukan dan atau memulai langkah evaluasi dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan mengenai apaa mandat atau perintah dari ke 24 Bab dan 79 pasalnya ? Jelas Warinussy
Kemudian bagaimana kenyataan (realita) dari praktek implementasinya serta kendala-kendala apa yang dihadapi ataul ditemui sepanjang 20 tahun terakhir yang menyebabkan amanat atau perintah tersebut tidak dapat dilaksanakan?
Selanjutnya apa yang harus dilakukan agar ke depan pelaksanaan amanat dan atau perintah tersebut dapat diwujudkan ? Sehingga sejak hari ini, saya kira kedua Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dapat segera bertemu dan membentuk tim bersama atau gabungan guna mempersiapkan rencana pelaksanaan evaluasi UU Otsus tersebut.
Tim bersama dapat dipimpin oleh kedua Sekretaris Daerah (Sekda) di Papua dan Papua Barat bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Kemudian melibatkan para akademisi dari Universitas Cenderawasih, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ottow Geissler Jayapura maupun Universitas Yapis Jayapura serta Universitas Papua.
Jika Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat bisa duduk bersama, maka saya yakin Majelis Rakyat Papua (MRP) di Papua dan Papua Barat juga bisa duduk bersama dan berbicara dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Langkah awal dari kalangan eksekutif sebagai dimaksud dalam UU Otsus Papua akan menjadi landasan yang konstitusional bagi perwujudan aspirasi rakyat di Tanah Papua untuk mengimplementasikan amanat pasal 77 segera. Tandas Warinussy.
