Istana Kepresidenan menduga ada upaya sistematis kelompok bersenjata yang ingin mengganggu ketentraman warga di Papua. Hal tersebut dinilai menjadi salah satu faktor konflik kekerasan di Papua terus berlanjut.
Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko merespons 1 Desember yang kerap dikaitkan sebagai peringatan Papua Merdeka.
“Ada upaya yang sistematis dari pihak kelompok bersenjata untuk satu; menekan, meneror kepada masyarakat,” kata Moeldoko dalam rekaman suara yang dibagikan KSP kepada wartawan, Selasa (1/12).
Eks Panglima TNI itu menduga, kelompok bersenjata tersebut tak ingin masyarakat Papua sejahtera. Menurut dia, kelompok tersebut akan kehilangan pengaruh jika warga sejahtera.
Moeldoko juga menuding kelompok separatis Papua kerap mengganggu proyek pembangunan di Papua. Ia mencontohkan insiden penembakan sejumlah pekerja yang sedang membangun proyek jembatan di Papua dua tahun lalu.
“Itu salah satu indikator. Masih ada pembakaran sekolah, itu indikator. Karena tidak menginginkan masyarakatnya menjadi berpihak kepada TNI-Polri,” tegas Moeldoko.
Moeldoko menegaskan, saat ini pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin mengedepankan pendekatan kesejahteraan pada Papua. Pemerintah, kata dia, tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan militer.
Dalam kesempatan itu, Moeldoko juga menyampaikan lima poin baru pembangunan Papua menuju Otonomi Khusus Papua yang kedua. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2020, pemerintah fokus pada lima hal.
Di antaranya yakni transformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat; kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
Kemudian, mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, serta infrastruktur dasar dan persoalan ekonomi; terakhir adalah tata kelola pemerintahan dan keamanan yang menghormati hak.
“Lima hal itulah sebuah kerangka yang ingin diwujudkan dalam upaya menuju percepatan Papua yang semakin sejahtera,” paparnya.
