Jakarta (Kumparan) – Sejumlah pimpinan MPR baru saja menggelar rapat dengar pendapat bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD di Gedung Nusantara III Lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9).
Pertemuan itu membahas perkembangan terkini di tanah Papua. Dari segi regulasi, Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menyebut, Presiden Jokowi akan segera menerbitkan Inpres pembangunan di Papua.
“Kami juga menyampaikan beberapa hal, pemerintah juga sudah menyiapkan satu Inpres,” kata Bamsoet usai rapat berlangsung.
“Berdasarkan informasi dari Pak Menkopolhukam, Inpres itu penting untuk pembangunan yang lebih terintegrasi,” lanjutnya.
Nantinya, Inpres tersebut bisa mengkoordinasikan pembangunan di tanah Papua yang diinisiasi antar-kementerian. Bamsoet menilai Inpres tersebut akan membuat pembangunan di Papua menjadi lebih baik lagi.
“Tidak sendiri-sendiri seperti sekarang, Kementerian A membangun ini, Kementerian B membangun ini,” ujarnya.
“Tapi nanti terintegrasi, sehingga pembangunan lebih jelas dan tampak nyata, serta pembangunannya dapat dirasakan oleh masyarakat Papua,” tambah Bamsoet.
Selain membahas Inpres, rapat tersebut menyepakati Forum Komunikasi dan Aspirasi Papua (For Papua) yang merupakan bagian dari MPR akan berperan sebagai mediator untuk membangun Papua.
Sebagai informasi, FOR Papua terdiri dari perwakilan anggota DPR dan DPD dari Papua dan Papua Barat
“Kita sepakat bahwa FOR Papua yang menjadi organ dan bagian MPR ke depan akan membantu pemerintah dan dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator,” ujarnya.
“Pemerintah bisa menggunakan jaringan anggota FOR Papua ini menjadi mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua,” pungkas Bamsoet.
