Irjen Paulus Waterpauw (Kapolda Papua) mengatakankan Otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara seharusnya menjadi juru bicara, bahwa ada kebijakan negara yang luar biasa membantu Papua. Karena tidak tersosialisasikan dengan baik, muncul anggapan bahwa otsus itu tidak sampai ke masayarakat. Padahal, otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan.
“Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya.
Kabupaten di Papua yang terbuka, berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan pun lebih baik. Menurut Paulus, masyarakat Papua ingin sosok pemimpin hadir.
“Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakan hukum, kalau penyelanggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik juga kok,” katanya.
Tokoh tokoh yang di undang dalam media pers, untuk wawancara, berbicara tidak sesuai dengan pokok permasalahannya yang sedang terjadi di Papua . Dan mereka bukan narasumber yang tepat untuk di wawancara tentang OTSUS Jilit II Papua dan Papua barat.
Bagimana media sebagai pilar ke 4 demokerasi menghadirkan Narasumber yang tepat untuk menjelesainan konflik yang berkepanjangan ini..?, Jika narasumber yang di undang punya kepentingan politik maka jawan yang anda temukan dari asil wawancara adalah bersifat mendukung pemerintah namun bukan mendukung masyarakat. Maka, selamanya media hadir bukan untuk penghubung antara pro dan kontra. Tetapi malah menghubungkan pro dan kontra untuk melakukan konfik orisontal.