• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Opini

Kebijakan Tepat Bangun Infrastruktur dan BBM Satu Harga di Papua

Oktober 22, 2020
in Opini
10 min read
0
Kebijakan Tepat Bangun Infrastruktur dan BBM Satu Harga di Papua
0
SHARES
47
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

 

Oleh
Adzra Alifia Isma
Peneliti Pusat Studi Kemanusiaan & Pembangunan dan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, Universitas Lampung

Provinsi Papua ialah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri yang akan diprioritaskan dalam masa kepemimpinan beliau yakni pengembangan dan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur di Papua merupakan aksi nyata pemerintah untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Selain itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan agar harga BBM di Papua satu harga, sama dengan di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

 

Membangun Infrastruktur Papua

Sesuai dengan konsep teori ekonomi pembangunan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di suatu wilayah akan secara langsung berdampak pada pergerakan perekonomian wilayah tersebut akibat dari membaiknya proses mobilisasi faktor-faktor ekonomi. Kebijakan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua tentunya akan menyebabkan pergerakan atau mobilisasi masyarakat menjadi lebih mudah. Aktivitas ekonomi pun akan menggeliat lebih baik dan berdampak positif, baik bagi ekonomi daerah maupun ekonomi nasional.

Jika berbicara soal data, pertumbuhan ekonomi Papua mengalami kontraksi sebesar  minus 15.72% pada tahun 2019. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Papua hingga negatif tersebut disebabkan oleh penurunan produksi pertambangan PT Freeport. Bukan lagi suatu fakta baru bahwa pertumbuhan ekonomi Papua masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Meskipun demikian, secara umum perkembangan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua dapat dikatakan cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin di Papua dari 27.76% menjadi 27.43% pada tahun 2019. Pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang progresif di Provinsi Papua guna merealisasikan pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.

Di isi lain, kontraksi ekonomi Provinsi Papua yang negatif pada tahun 2019 tentu bukanlah suatu indikasi kegagalan dari kebijakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Provinsi Papua. Proyek infrastruktur merupakan jenis investasi ekonomi jangka panjang, yang berarti bahwa dampak ekonomi bagi masyarakatnya pun tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang mengatakan bahwa minusnya ekonomi di Papua terjadi karena efek dari pembangunan proyek infrastruktur di Papua tidak bisa serta merta langsung dirasakan. Pembangunan yang massif di Papua membuat ekonomi menurun, namun di masa depan dampak positifnya pasti terasa. Mengukur ekonomi memang tidak bisa jangka pendek, harus berorientasi masa depan. Akselerasinya membutuhkan waktu untuk memberikan dampak terhadap perekonomian di daerah. Namun, penulis yakin bahwa kebijakan ini dapat memberikan manfaat besar bagi Papua.

Selanjutnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk Otonomi Khusus (Otsus) yang digunakan bagi pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 13.54 triliun untuk tahun 2020. Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat hingga sebesar Rp 4.6 triliun pada tahun 2019. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah yang suportif untuk terus memperbaiki infrastruktur wilayah timur Indonesia demi memajukan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang sangat pro terhadap Papua.

Beberapa proyek infrastruktur utama yang diprioritaskan pemerintah di Provinsi Papua dan Papua Barat yakni Jalan Tol Trans Papua, rasio elektrifikasi penuh, pelabuhan laut yang menjadi bagian dari proyek tol laut, bandara, Jembatan Youtefa, Stadion Papua Bangkit, hingga monumen inovatif yang diberi nama Markas Avengers. Pemerintah terus berusaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat demi semakin cepatnya terlaksana pemerataan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Potensi besar yang dimiliki Papua dan Papua Barat haruslah didukung penuh oleh kemajuan infrastruktur daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Harapannya ialah proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Papua dan Papua Barat ini dapat menjadi katalisator pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi, Papua pun akan memberikan sumbangsih besar bagi peningkatan ekonomi bangsa secara umum melalui massifnya pembangunan infrastruktur di sana.

 

BBM Satu Harga

Langkah nyata lainnya yang juga dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat timur Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat, yakni pemberlakuan program BBM satu harga yang diinisiasi Presiden Jokowi sejak 1 Januari 2017. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan bahwa melalui program BBM satu harga ini maka nantinya akan dibangun hingga 330 Stasium Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh daerah Indonesia hingga tahun 2024 untuk menciptakan harga BBM yang berkeadilan. Hingga tahun 2019 sudah ada sekitar 170 titik SPBU yang mendukung program BBM satu harga dengan jumlah SPBU terbanyak yakni di wilayah Maluku dan Papua sebanyak 50 titik. Program BBM satu harga ini merupakan kebijakan pemerintah yang berdampak positif bagi perekonomian masyarakat timur Indonesia.

Melalui program BBM satu harga ini maka masyarakat Papua tidak lagi harus membeli BBM dengan harga Rp15.000–Rp25.000. Pemerintah berupaya maksimal untuk dapat mewujudkan keadilan energi dan juga pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat seluruh Indonesia dengan harga terjangkau. Terpenuhinya pasokan energi terjangkau bagi masyarakat di Papua tentu menjadi faktor pendorong yang akan semakin memperlancar mobilitas masyarakat dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian, yang paling penting masyarakat Papua akan mendapatkan keadilan ekonomi.

Dengan terus dikejarnya pembangunan dan pemerataan infrastruktur di Papua dan Papua Barat, serta didukung oleh pemenuhan energi terjangkau melalui program BBM satu harga, maka penulis yakin pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia dapat segera tercapai dengan katalisator berupa dua kebijakan pemerintah tersebut. Kebijakan pro pembangunan memang tidak bisa diukur dalam konteks temporal. Kebijakan yang berfokus pada infrastruktur fisik dan juga energi, seperti BBM misalnya, tentunya harus dilihat dari sudut pandang yang panjang. Oleh karena itu, di masa depan bolehlah kita berharap bahwa Papua akan menjadi salah satu daerah yang berpotensi besar menyumbang pendapatan negara.

 

Tags: Infrastruktur Papuaotonomi khusus jilid 2Otonomi Khusus Papuaotsus jilid 2Otsus PapuaPapua BaratPembangunan PapuaPembangunan Papua Baratpenolakan otonomi khusus papuapenolakan otsus papuaWest Papua
Previous Post

Tokoh Pemuda Biak Andreas Koibor : Otonomi Khusus Sangat Membantu Masyarakat Kecil

Next Post

Tokoh Pemuda Papua Neles Fonataba : Otonomi Khusus Membantu Kemajuan Pembangunan di Papua

Related Posts

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)
Opini

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

April 17, 2021
Dana Otonomi Khusus untuk Pembangunan Papua
Opini

Dana Otonomi Khusus untuk Pembangunan Papua

April 13, 2021
Perlunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
Opini

Perlunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

April 10, 2021
Kebijakan Otonomi Khusus sebagai Landasan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Opini

Kebijakan Otonomi Khusus sebagai Landasan Kesejahteraan Masyarakat Papua

April 5, 2021
Dampak Positif Otsus di bidang Pendidikan
Opini

Dampak Positif Otsus di bidang Pendidikan

April 1, 2021
OTONOMI KHUSUS BUKTI KOMITMEN PEMERINTAH TINGKATKAN TARAF HIDUP PAPUA
Opini

OTONOMI KHUSUS BUKTI KOMITMEN PEMERINTAH TINGKATKAN TARAF HIDUP PAPUA

March 30, 2021
Next Post
Tokoh Pemuda Papua Neles Fonataba : Otonomi Khusus Membantu Kemajuan Pembangunan di Papua

Tokoh Pemuda Papua Neles Fonataba : Otonomi Khusus Membantu Kemajuan Pembangunan di Papua

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Oktober 22, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Oktober 22, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Oktober 22, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Oktober 22, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

April 17, 2021
Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

April 17, 2021
Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

April 17, 2021
BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

April 17, 2021
Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

April 17, 2021
Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

April 17, 2021
Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

April 17, 2021
BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

April 17, 2021
Kejamnya Kelakuan KKB Bunuh Siswa Papua

Kejamnya Kelakuan KKB Bunuh Siswa Papua

April 17, 2021
Pemuda Adat Papua Desak Pemerintah Agar KKB Dijadikan Organisasi Teroris Lokal

Pemuda Adat Papua Desak Pemerintah Agar KKB Dijadikan Organisasi Teroris Lokal

April 16, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 580 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press