Majelis Rakyat Papua (MRP) akan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) di 5 wilayah adat pada 17 – 18 November 2020 dan dilanjutkan di Jayapura pada 24 – 25 November 2020 tentang Otonomi Khusus (Otsus).
Menyikapi pelaksanaan RDP tersebut, Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Ali Kabiay mengingatkan latar belakang hadirnya MRP sebagai Lembaga perwakilan masyarakat yang menyuarakan hak-hak adat orang Papua.
“Sebagai warga negara Indonesia yang baik, mari kita lihat bersama. MRP ada karena Otsus sehingga harus menunjukan jati dirinya sebagai lembaga yang hadir karena Otsus. Selain itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja MRP terhadap masyarakat Papua, harus menjadi contoh kepada lembaga lainnya yang turut serta mengelola dana Otsus untuk diaudit serta dilaporkan ke publik,” imbuhnya.
Ali Kabiay menduga ada agenda terselubung dalam RDP yang dilaksanakan oleh MRP ini.
“Agenda terselubung yang maksudkan adalah untuk mengecoh pemerintah sehingga MRP dan lembaga lainnya yang turut serta dalam mengelola dana Otsus jauh dari kata Audit,” bebernya.
Ali Kabiay juga berpesan kepada masyarakat Papua agar tidak tertipu dengan rapat dengar pendapat wilayah adat (RDPW) dan rapat dengar pendapat umum (RPDU) yang diselenggarakan oleh MRP.
“Karena sesungguhnya hanyalah sebuah kegiatan untuk menutupi oknum pejabat-pejabat koruptor di Papua,” tegasnya.
