Pengamat Militer
Kodam Kasuari Menjaga Keamanan Papua Barat
Kehadiran militer di Papua sampai saat ini sering menjadi perbincangan hangat. Pro dan kontro kerap mewarnai kehadiran korps berbaju loreng ini. Bahkan, dalam beberapa kesempatan tuduhan tak berdasar sebagai pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia juga hinggap di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun, kehadiran militer di Papua sendiri merupakan bentuk perlindungan pemerintah Indonesia terhadap perbatasan mengingat lokasi geografis Papua yang strategis, yaitu berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan wilayah Oseania.
Menurut Laporan Penelitian dari Universitas Pertahanan, pemerintah melalui Kemenhan dan TNI telah menempatkan sekitar 9.000 personel dalam suatu operasi khusus di wilayah perbatasan dan pulau terluar Indonesia. Jumlah tersebut pastinya masih kurang bila dihadapkan pada kondisi wilayah perbatasan yang panjang dan luas serta banyaknya pulau yang tidak berpenduduk. Kehadiran militer ini ditujukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran wilayah perbatasan dan pencurian hasil sumber daya alam nasional di wilayah tersebut. Namun, kehadiran militer telah menimbulkan kecurigaan masyarakat Papua yang besar sehingga cenderung meningkatkan ketegangan di Bumi Cenderawasih itu.
Padahal, selama ini interaksi antara masyarakat dengan militer di Papua hanya dikhususkan untuk memelihara keamanan persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Seperti halnya di wilayah lain di seluruh Indonesia, militer pasti ditempatkan untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan bangsa. Apalagi di wilayah yang paling ujung di Nusantara, di mana kerentanan dan ancaman pada wilayah tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi. Hal ini dapat berujung pada ketidakamanan dalam lingkup nasional.
Penulis berpendapat bahwa kehadiran militer di Papua justru masih sangat kurang mengingat luasnya wilayah yang harus diamankan, serta potensi ancaman yang timbul. Untuk itu, penulis menyambut baik jika Panglima TNI waktu itu, Jenderal Gatot Nurmantyo akhirnya memutuskan untuk mendirikan Komando Daerah Militer (Kodam) baru yang ke-18 di Papua Barat.
Kodam XVIII/Kasuari di Papua Barat sendiri resmi dibentuk pada tanggal 19 Desember 2016. Awalnya terdapat beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan beberaa wilayah lainnya. Namun, opsi terakhir Jatuh di Manokwari, tepatnya Kelurahan Arfai Distrik Manokwari Selatan, lokasi Markas Kompi C dan D Arfai Komandi Distrik Militer (Kodim) 1703. Alasan pemilihannya adalah karena daerah tersebut mempunyai luas tanah yang luas.
Pendirian Kodam Kasuari didukung penuh oleh Gubernur Provinsi Papua Barat saat itu, Abraham Atururi. Menurut Abraham, dengan adanya Kodam baru ini Papua akan semakin aman terutama daerah-daerah rawan di Papua barat. Bupati Manokwari saat itu, Bastian Salabai juga positif mendukung adanya Kodam Kasuari karena menurutnya sebagai sebuah provinsi sudah sewajarnya Papua Barat juga punya Kodam sendiri. Bastian juga menambahkan bahwa hadirnya Kodam akan menjamin terjaganya situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Papua Barat sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan bebas dan lancar tanpa gangguan dari Kelompok Separatis Papua (KSP) yang sering menganggu aktivitas masyarakat.
Di sisi lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan semua komponen masyarakat yang ada di Papua Barat juga mendukung adanya Kodam Papua Barat. Tujuannya adalah agar jarak pelayanan kepada masyarakat semakin dekat. Pembentukan Kodam Papua Barat adalah kebutuhan daerah dalam menjaga keutuhan negara serta memberikan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Demikian menurut salah satu Tokoh Pemuda Papua Barat, yaitu Yanuarius Dowansiba. Ia juga menambahkan bahwa Papua Barat adalah provinsi yang telah berdiri sendiri, terpisah dari Provinsi Papua pada tahun 2006 lalu, sehingga pelayanan TNI kepada masyarakat di Papua Barat seharusnya tidak dalam tingkatan Komando Resor Militer (Korem) lagi, tetapi harus setingkat Kodam.
Menurut Panglima TNI saat Kodam Kasuari diresmikan, Jenderal Gatot Nurmantyo, tujuan pembangunan Kodam Kasuari adalah murni untuk kepentingan pertahanan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apa pun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan, kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik. Sejak Kodam Kasuari sudah mulai beroperasi akhir 2016 lalu, diharapkan dengan adanya Kodam di Papua Barat, daerah tersebut akan semakin aman dan tentram, serta mampu menangkal ancaman dari KSP.
Kemudian, dalam merangkul masyarakat Papua, Kodam Kasuari menerapkan prinsip yang kurang lebih sama dengan Kodam lainnya di Papua, yaitu Kodam XVII/Cendrawasih. Kodam Cenderawasih menggunakan tiga pendekatan di wilayah kewenangannya. Pertama, pendekatan budaya. Kedua, pendekatan agama. Ketiga, pendekatan kesetaraan. Dalam merealisasikan ketiga pendekatan ini, perlu dijalankan beberapa tahapan kebijakan. Pertama, membangun kepercayaan masyarakat Papua agar mereka menaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan aparaturnya, termasuk TNI tentunya. Dengan demikian, masyarakat merasa terlindungi dan terayomi dengan keberadaan TNI di tengah-tengah mereka. Tahap selanjutnya, kekuatan untuk memercayai, yaitu pendekatan terhadap saudara-saudara yang berseberangan paham/pandangan melalui tokoh-tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan untuk mengajak mereka kembali bersatu dan hidup layak sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain.
Tahap terakhir, adalah tahap untuk mengubah pola pikir masyarakat Papua yang belum menyadari bahwa mereka sudah merdeka, di samping menghilangkan rasa takut, tekanan, dan pembodohan guna menuju kepada tatanan berkehidupan yang baik dan maju seiring tuntutan perkembangan zaman. Langkah ini berhasil terbukti dari banyaknya warga setempat yang kini berpihak kepada NKRI setelah selama ini menganggap Indonesia penjajah bagi rakyat Papua. Semoga dengan hadirnya kekuatan militer baru di Papua, Papua Barat khususnya, keamanan dan pertahanan NKRI di wilayah paling ujung timur ini akan semakin terjaga.
