JAYAPURA (10/9) – Dalam rangka merespon penyerapan anggaran di Papua yang relatif rendah, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Yan Setiadi melakukan koordinasi dengan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua. Kedatangan Yan disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful.
Syaiful yang saat itu didampingi Kepala KPPN Jayapura Nur Hidayat, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Rifai Yusuf, Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal M. Palid Siregar, menyambut Yan yang juga didampingi Kepala Bagian TU Tonny J. Royke Supit serta Korwas Bidang IPP Wahyu Hartono.
“Fokus kami saat acara Rakorwasdanas, bahwa penyerapan anggaran di Papua ini masih rendah terutama di pemda,” jelas Yan. Yan berharap DJPb bisa mendorong dan mendukung peningkatan penyerapan anggaran di Papua.
“Sampai dengan posisi minggu lalu untuk belanja Instansi Vertikal sudah 51%, sementara target nasionalnya 60% tetapi saya targetkan disini 75%,” papar Syaiful menanggapi. Syaiful juga menjelaskan bahwa pergerakan realisasi anggaran sekitar 3% per-minggu. Ia juga berharap bahwa target bulan September akan tercapai untuk belanja Instansi Vertikal, sedangkan untuk APBD, Syaiful akan tetap terus mendorong percepatannya.
Selain membahas progres realisasi anggaran, Yan juga mendiskusikan masalah penyaluran dana bantuan bagi UMKM. “Kami terus mendorong Pemda untuk mengoptimalkan pengumpulan data usaha mikro/ultramikro sebagai calon penerima BPUM. Selain itu, kami juga berkoordinasi dengan Inspektorat daerah dan Dinas KUKM Kabupaten/Kota dalam upaya pengumpulan data tersebut,” tegas Yan.
Dalam kesempatan itu, Yan juga mewacanakan dibentuknya Forum Instansi Vertikal, agar dapat bersama-sama bersinergi dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Papua.
Syaiful sangat berterimakasih atas kunjungan Yan, mereka bersepakat untuk memelihara silaturahmi melalui kegiatan informal bersama seperti olahraga dan seni. Sebagai penutup, BPKP Papua dan Kanwil DJPb akan terus berkomitmen untuk bersama-sama mengawal pembangunan di Tanah Tabi (Papua).
