• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Infrastruktur

KPK Panggil 8 Saksi Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar

October 7, 2020
in Infrastruktur
4 min read
0
KPK Panggil 8 Saksi Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar, Selasa (6/10/2020) hari ini. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, selain pemeriksaan saksi, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti terkait kasus tersebut. “Penyidik KPK memanggil beberapa pihak sebagai saksi dan juga melakukan penyitaan BB dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar Tahun Anggaran 2012 sampai 2017,” kata Ali dalam keterangannya, Selasa.

Delapan saksi yang dipanggil adalah Sekretaris Dinas PUPR Kota Banjar David Abdullah, dua teller BJB Banjar tahun 2013 yakni Rima Rachmitillah dan Maya, Kepala Kantor Kas BJB Cikarang Selatan dan Manajer Operasional Bank BJB Banjar tahun 2013 Usep Rohyandi Syam. Kemudian, dua orang Direktur PT Pribadi Manunggal yakni Erwin Rahdiawan dan Irwan Kurniawan, serta dua orang wiraswasta bernama Rahmat Wardi dan Rudiyatno. “Pemeriksaan dilakukan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jabar, Jl. Jend. H. Amir Machmud No.50, Campaka, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat,” ujar Ali. KPK tengah melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR kota Banjar tahun 2012-2017.

Beberapa saksi yang telah diperiksa dalam kasus ini antara lain Wali Kota Banjar Ade UU Sukaesih, anak Ade sekaligus Direktur Operasional PT Pribadi Manunggal Guntur Rachmadi, serta mantan anggora DPRD Kota Banjar Budi Kusmono. Namun, KPK belum menyampaikan informasi detil terkait pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka telah ditangkap atau ditahan. “Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan Pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan,” kata Ali, Jumat (10/7/2020).

Source: kompas - KPK Panggil 8 Saksi Kasus Korupsi Proyek Infrastruktur di Kota Banjar
Previous Post

Rahmad Darmawan Baca Tujuan Shin Tae-yong Beruji Coba Lawan Tim Kuat

Next Post

Yulius Wetipo, Karyawan PT Dolarosa di Nduga yang Tertembak KKB Meninggal

Related Posts

Infrastruktur Jalan Di Sumatra Dinilai Berdampak Positif
Infrastruktur

Infrastruktur Jalan Di Sumatra Dinilai Berdampak Positif

November 11, 2020
Daftar Tol Baru Mulai 2021
Infrastruktur

Daftar Tol Baru Mulai 2021

November 11, 2020
Jokowi Tunjuk Ma’ruf Pimpin Tim Percepatan Pembangunan di Papua
Berita Papua

Jokowi Tunjuk Ma’ruf Pimpin Tim Percepatan Pembangunan di Papua

October 8, 2020
Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Infrastruktur

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Kendaraan Listrik

Oktober 7, 2020
Ada Tol Laut, Biaya Logistik Lebih Efisien
Infrastruktur

Ada Tol Laut, Biaya Logistik Lebih Efisien

Oktober 7, 2020
Hingga 4 Oktober, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 52,08 Triliun
Infrastruktur

Hingga 4 Oktober, Belanja Infrastruktur Kementerian PUPR Rp 52,08 Triliun

Oktober 7, 2020
Next Post
Yulius Wetipo, Karyawan PT Dolarosa di Nduga yang Tertembak KKB Meninggal

Yulius Wetipo, Karyawan PT Dolarosa di Nduga yang Tertembak KKB Meninggal

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

October 12, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Oktober 7, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Oktober 7, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

October 10, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021
BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

January 19, 2021
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021
BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

January 19, 2021
Perjalanan Menuju Papua Sejahtera

Perjalanan Menuju Papua Sejahtera

January 19, 2021
Sejumlah Warga Papua Berharap Kelanjutan Otsus

Sejumlah Warga Papua Berharap Kelanjutan Otsus

January 19, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press