Mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya
Langkah Menuju Papua Damai
Daftar panjang konflik di Papua yang melibatkan kekerasan dimulai sejak pemerintah Belanda meninggalkan Papua dan keberadaannya digantikan oleh Indonesia sebagai pemagang mandate Resolusi PBB No. 2504. Rupanya banyak oknum-oknum di Papua yang tidak menerima keputusan PBB ini sehingga kerap melancarkan aksi-aksi tidak terpuji, yang mengakibatkan terjadinya konflik. Konflik yang terus menerus terjadi di Papua diantaranya rasisme dan deskriminasi kerap kali terulang. Akibatnya banyak yang menjadi korban rakyat Papua di wilayah sendiri. Konflik ini masih berlanjut karena penyelesaiannya masih belum sampai ke akarnya. Kelompok Separatis Papua (KSP) masih tetap menjadi dalang peristiwa-peristiwa ini. Oleh karena itu, untuk mendukung penyelesaikan konflik ini pemerintah Indonesia sendiri harus benar-benar fokus untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Papua.
Rasisme terhadap masyarakat Papua menyebabkan sikap negatif dan perseteruan salah satu konflik pada tahun 2019 yang menjadikan kesekian kalinya kasus Rasisme yaitu Pandangan terhadap mahasiswa Papua dengan sebutan “monyet” yang ditujukan dalam insiden di Surabaya. Menyebut masyarakat Papua dengan binatang merupakan bentuk Rasisme martabat masyarakat Papua sebagai manusia yang harus dijaga dan dihormati oleh sesama tidak dianggap. Pandangan ini kemudian menjadi pembenaran atas tindak kekerasan terhadap masyarakat Papua. Kekerasan telah hadir dalam sejarah panjang Papua dan menjadi salah satu sumber konflik yang dimanfaatkan oleh KSP. Sekalipun, ketimpangan akibat pembangunan ekonomi dan kegagalan pembangunan di masa lalu juga menjadi salah satu akar konflik yang harus dibenahi di Papua.
Beberapa langkah untuk mencari penyelesaian konflik agar menuju Papua damai, dapat ditemukan dalam teori Perdamaian Johan Galtung. Teori ini mengatakan bahwa kekerasan pribadi dan langsung sering dibangun di dalam struktur sosial, jauh lebih baik untuk fokus pada gambar yang lebih besar terungkap dengan kekerasan struktural seperti ini akan mengungkapkan penyebab dan efek kekerasan dan kondisi untuk perdamaian. Artinya penyelesaian konflik yang ditunjukan dalam perdamaian melihat dalam kondisi sosial masyarakatnya dan itu bisa dengan mudah untuk penyelesaian dalam suatu konflik. Beberapa langkah keinginan masyarakat Papua untuk penyelesaian konflik ini ditujukan dalam pernyataan organisasi atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Papua serta peran pemerintah yang menjadikan fokus utama untuk menuju Papua damai.
Berbagai upaya gerakan damai di papua, seperti “Sekretariat Keadialan dan Perdamaian (SKP) Keuskupan Jayapura” dalam melihat situasi konfliknya terdapat sembilan unsur yang bisa mencoba untuk menyelesaikan konflik di Papua. Unsur-unsur tersebut, adalah diantaranya partisipasi, kebersamaan, toleransi/menghargai, komunikasi/informasi, kesejahteraan, rasa aman dan nyaman, keadilan dan kebenaran, harga diri, dan keharmonisan. Selain itu juga dapat menjalankan rekonsiliasi dengan baik. Dari berbagai unsur tersebut kita dapat melihat upaya apa yang harus dijalankan untuk menyelesaikan konflik di Papua. Upaya itu adalah keterbukaan antara semua elemen di Papua untuk benar-benar melihat akar permasalahanya dan bersedia berdiskusi bersama.
Adapun gerakan Papua damai lainya, seperti Inisiatif Papua Tanah Damai sebagai gerakan sosial bersama serta Jaringan Damai Papua, melakukan dialog untung mendukung inisatif Papua tanah damai. Salah satu solusi untuk bisa mengkampanyekan dialognya di Jakarta-Papua ke berbagai komponen masyarakat, konsultasi pubilk dan pertemuan dengan berbagai komunitas secara intensif dilakukan. Dengan cara mengkampanyekan gerakan Papua Damai oleh berbagai tokoh Papua dapat melihat masyarakat Indonesia untuk mendukung penyelesaiaan konflik yang terjadi. Upaya tersebut dapat membuka mata Pemerintah agar mau melindungi masyarakat Papua, agar mendapatkan sama rata seperti masyarakat Indonesia lainnya di berbagai pulau. Karena ketika kamapanye terus dilakukan, dan juga sosial media yang turut ikut andil, masyarakat Indonesia juga dapat ikut membantu untuk melindungi, serta menyelesaikan konflik.
Saat persoalan yang terus menurus terjadi pemerintah juga harus sangat membuka diri, melakukan komunikasi untuk menyelesaikan konflik ini. Pemerintah adalah salah satu faktor penting untuk menyelesaikan konflik ini. Oleh karena itu rencanakan dialog untuk dapat membuka jalan Papua Damai agar dapat kembali untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Papua. Berikan pula solusi yang terbaik agar bisa menyelesaikan konflik, termasuk menegakkan hukum atas tindakan rasis terhadap masyarakat Papua, termasuk yang dilakukan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun lalu.
Tidak cukup menghukum koordinator lapangan aksi pengepungan asrama mahasiswa yang ternyata kader parpol yang selama ini anti-pemerintah. Namun pemerintah perlu membubarkan ormas yang selama ini selalu mendengungkan propaganda rasis dan intoleransi. Serta pemerintah harus mengambil langkah tegas menangkap dan menghukum aktor intelektual pencipta kerusuhan di Papua yang ditengarai berasal dari kelompok “sakit hati politik”, kelompok jaringan kepentingan asing, dan tentunya KSP. Pemerintah harus berani mengambil langkah tegas menegakkan hukum atas provokasi dan tindakan yang ingin memecah belah masyarakat, termasuk para kelompok-kelompok separatis Papua. Untuk itu Langkah menuju Papua damai ditentukan oleh segenap kita.
