Jayapura – Pada 2021 mendatang, Gubernur Papua menginginkan terbentuknya koperasi yang bergerak di sektor grosir. Sehingga, produk-produk yang dijual di koperasi terbilang murah, praktis, dan mudah untuk dinikmati masyarakat.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Doren Wakerwa, pada acara Rakor Perencanaan Pusat dan Daerah Bidang Koperasi dan UMKM Provinsi Papua, di Jayapura, belum lama ini
Terlebih lagi, lanjut Doren, kini persyaratan untuk mendirikan sebuah koperasi sudah dipermudah. Dari sebelumnya harus didirikan minimal 20 orang, sekarang cukup sembilan orang saja.
“Begitu juga dengan adanya bebas biaya bagi perizinan pelaku usaha mikro. Bahkan, dalam hal perpajakan, UMKM juga dipermudah, serta ada insentif pajak. Ada juga layanan pendampingan bagi UMKM,” jelas Doren.
Doren menambahkan, kegiatan usaha UMKM nantinya juga bisa dijadikan jaminan untuk permodalan.
Doren berharap Rakor ini dilakukan untuk pencapaian Koperasi Keren dan UMKM Naik Kelas. “Oleh karena itu, peran koperasi dan UMKM perlu lebih ditingkatkan pada sektor rill,” tandas Doren.
Rakor ini juga menjadi ajang sinkronisasi data antar Kabupaten/ Kota dan Provinsi di Papua, dengan pihak perbankan. “Kita lakukan pemutakhiran data antar bank dengan provinsi. Kalau data beda itu akan mempersulit akses pusat untuk memberikan bantuan ke daerah,” ujar Doren.
Lebih dari itu, Doren meyakini pihaknya akan terus mendorong Orang Asli Papua untuk meningkatkan taraf ekonominya. Terutama, kaum ibu-ibu yang memiliki niat mengembangkan produk-produk seperti sagu dan lainnya.
“Mindset kita harus diubah. Orang Papua harus bangkit, mandiri, dan bertanggung jawab,” tegas Doren.
Dalam kesempatan itu, Doren memperkenalkan mie sagu dengan merek Sago Mee sebagai salah satu hasil komoditi dari tanah Papua.
“Rasanya lebih nikmat dari pada mie pada umumnya. Dan juga ada mochi yang dibuat dari sagu. Mochi ini menjadi camilan yang sedang tren saat ini,” ucap Sekda Papua.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof Rully Indrawan menyambut baik terselenggaranya rakor bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Papua ini. Terutama, dalam mendukung implementasi UU Cipta Kerja khususnya dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM.
“Apalagi, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa pada tahun 2021 mendatang, fokus tidak lagi di bidang infrastruktur tetapi kepada pelaku koperasi UMKM,” ucap Prof Rully.
Oleh karena itu, Prof Rully mengajak setiap daerah harus bersiap-siap untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap para pelaku UMKM, khususnya di Papua yang memiliki komoditas tersendiri seperti sagu.
Beberapa Kendala
Sementara Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM, dan Tenaga Kerja (Perindagkop) Provinsi Papua Omah Laduani Ladamay mengungkapkan beberapa kendala dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Papua.
“Kita punya data koperasi berantakan, lemahnya pendampingan, rendahnya kapasitas produksi, hingga masalah kepastian pasar,” ungkap Omah.
Omah berharap Papua harus memiliki koperasi yang kuat dan besar agar produk UKM bisa bersaing di pasar.
“Saya kampanyekan, rakyat produksi, pemerintah membeli. Kita harus kolaborasi dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Matahari terbit dari Timur, mari kita bekerja dengan keras untuk kita yang ada di Timur,” pungkas Omah. (ANP)
