Pembangunan infrastruktur dan Otonomi khusus menjadi salah satu program prioritas Pemerintah di Papua. Masyarakat pun mendukung kelanjutan Pembangunan dan Otsus dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.
Puluhan tokoh masyarakat Papua, yang terdiri dari kepala suku, tokoh pemuda dan tokoh agama, menggelar aksi damai yang bertujuan untuk mendukung keberlanjutan otonomi khusus (otsus) di Kantor Otonom Wenehule Huby Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan aspirasinya yang berkaitan dengan kelanjutan otsus dan memberikan surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Jayawijaya agar Otsus yang telah berjalan selama 20 tahun tetap dilanjutkan di tanah Papua.
Tokoh veteran Jayawijaya Alex Doga yang mewakili masyarakat dalam menyampaikan dukungannya atas pelaksanaan Otsus di Tanah Papua, di mana menurutnya Otsus telah memberikan banyak manfaat dalam pembangunan di segala bidang di Papua.
Ia menyampaikan, bahwa pihaknya selaku tokoh masyarakat, pejuang, perintis, tokoh pemuda, kaum perempuan, pihaknya hadir di kantor bupati untuk menyampaikan aspirasi bahwa pihaknya mendukung keberlanjutan otsus.
Aksi damai yang berlangsung 1 jam tersebut dipimpin oleh sdr Carlos Huby dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Sili Gombo dari Barisan Merah Putih (BMP), Alek Silo Karno Doga dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Hengky Heselo dari perwakilan kepala suku besar distrik Kurima, Arnol Haselo mewakili tokoh pemuda, Aser Huby mewakili tokoh Agama.
Sementara itu, DPR RI akan segera membahas RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Eskalasi konflik di Papua yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Mardani Ali Sera selaku anggota DPR menyatakan, revisi UU Otsus Papua akan menjadi momentum dalam memulihkan kepercayaan tersebut.
Setidaknya, dalam satu pekan terakhir sempat ada gangguan yang dilakuka oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Gangguan tersebut termasuk aksi penembakan menara BTS yang mengakibatkan jaringan internet dari program Palapa Ring Timur tidak berfungsi.
Oleh karena itu, dirinya berharap agar NKRI hadir untuk melindungi dan melayani. Jangan sampai ada simplifikasi persoalan kekerasan di Papua dan Papua Barat.
Lebih jauh lagi, Mardani mengatakan, saat ini memasuki masa akhir dana Otsus Papua 2021. Krena itu pemerintah perlu melakukan evaluasi kebermanfaatan dana tersebut. Kenapa uang yang berikan kepada Rakyat Papua selama hampir dua dekade belum mampu mengangkat masyarakat Papua dari kemiskinan.
Evaluasi aturan Otsus Papua juga perlu dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat Papua secara langsung. Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian, dialog dan penelitian yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat serta mendengarkan para pakar. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Otsus selama ini bisa diketahui.
Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 4,3 triliun dalam RAPBN 2021. Penentuan besaran anggaran ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR serta mempertimbangkan usulan Pemda Papua dan Papua Barat.
Hal tersebut telah tertulis dalam Nota Keuangan RAPBN 2021, DTI diharapkan dapat menghubungkan transportasi darat, laut dan/udara yang berkualitas di seluruh distrik di provinsi penerimanya sekurang-kurangnya dalam 25 tahun sejak 2008 lalu.
Menurut data Kementerian Keuangan, dana Otsus dan DTI terus meningkat setidaknya selama lima tahun ke belakang.
Billy Mambrasar selaku staf khusus Presiden Joko Widodo pernah mengatakan, hasil survey dengan sampel 500 orang kalangan milenial Papua, mereka berpandangan bahwa otsus merupakan proses dan perlu perbaikan yang terus-menerus. Misal penggunaan anggaran yang harus diperbaiki.
Ia menyebut otsus merupakan proses membangun jiwa raga. Karena itu, hal baik yang sudah didapat dari otsus, seperti pada sektor pendidikan yang merupakan investasi sumber daya manusia, terus ditingkatkan. Di sisi lain, dirinya sepakat bahwa agar semakin baik, perlu dengarkan aspirasi dari AOP agar otsus bisa berjalan lebih baik.
Tentu saja kebijakan Otsus mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat Papua karena kebijakan ini dinilai mampu menjadikan SDM di Papua memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang baik.
Siapa yang menolak keberadaan otsus tentu dipertanyakan kepeduliannya kepada negara, karena Otsus Jlid II hadir sebagai langkah konkrit Pemerintah Pusat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
