Dosen Ilmu Politik, Universitas UPN Veteran.
Membangun Infrastruktur sebagai Bukti Kecintaan Jokowi kepada Papua
Saat baru mulai menjabat pada bulan Oktober 2014, Presiden Indonesia Joko Widodo menjelaskan bahwa salah satu kebijakan dalam negeri adalah untuk mengembangkan dan membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Presiden meyakini program membangun jalan tol, jalur kereta api dan infrastruktur akan meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah terpencil. Salah satu yang paling diprioritaskan adalah pembangunan infrastuktur di provinsi Papua dan Papua Barat. Menurut Presiden, jika infrastrukturnya bagus, jalan dan pelabuhan bagus, maka ekonomi Papua akan tumbuh lebih cepat karena distribusi logistik untuk barang dan orang meningkat.
Infrastruktur yang Dibangun
Pemerintah melakukan percepatan berbagai pembangunan Infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi untuk meningkatkan konektivitas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara akan dibangun di kedua provinsi tersebut. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menggarap banyak sekali infrastruktur transportasi, khususnya di sektor perhubungan udara dengan membangun dan mengembangkan 10 bandara. Bandara tersebut, masing-masing 6 Bandara di Provinsi Papua, yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Sementara itu, 4 bandara lainnya di Provinsi Papua Barat, yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-Fak.
Di sektor perhubungan laut akan membangun sejumlah pelabuhan yaitu, Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Selanjutnya, di sektor perhubungan darat juga akan dilakukan pembangunan, yaitu Terminal Bus Entrop di kota Jayapura, Papua, dermaga bus air di Danau Sentani, Fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw Kabupaten Jayapura yaitu penyediaan bus dan bus air. Sejak tahun 2018, Jalan Trans di Provinsi Papua Barat sepanjang 1.071 km telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya. Hingga kini, Trans Papua yang sudah beraspal sepanjang 743 km dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah, namun terus mengalami progres.
Penyelesaian Jalan Trans Papua Barat sebagai bagian dari Jalan Trans Papua adalah perwujudan dari visi Presiden Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sebagai tambahan informasi, jalan Trans Papua Barat terbagi menjadi dua segmen/ruas, yaitu segmen I Sorong-Maybrat-Manokwari (595 km) yang menghubungkan dua pusat ekonomi di Papua Barat yakni Kota Sorong dan Manokwari yang kini dapat ditempuh dalam waktu 14 jam.
Jalan perbatasan juga tidak luput menjadi perhatian Presiden Jokowi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sampai saat ini tengah melakukan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini dari Merauke hingga Jayapura di Provinsi Papua sepanjang 1.098. Salah satu ruas jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil–Towe Hitam–Ubrup–Jayapura sepanjang 5,52 km. Pekerjaan pembangunan mulai dari KM 15.5 hingga KM 21.2 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan di Papua adalah kondisi alam yang masih berupa hutan, pegunungan, dan cuaca. Disamping itu ketersediaan material konstruksi juga terbatas di Papua. Rencananya perbatasan ini akan rampung pada akhir tahun ini. Pembangunan perbatasan ini juga merupakan rencana Presiden Jokowi dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga membangun enam infrastruktur yang telah diresmikan pada oktober 2016 lalu. Antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2×10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2×1 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter. Selain itu, ada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Megavolt Ampere.
Terakhir, adalah pembangunan Jembatan Youtefa. Jembatan yang menjadi landmark baru di Bumi Cenderawasih ini diresmikan langsung oleh presiden pada 28 Oktober 2019. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jembatan Youtefa memiliki banyak manfaat strategis, seperti solusi kepadatan penduduk Kota Jayapura, mempersingkat waktu perjalanan dari dari Kota Jayapura menuju Distrik Muara Tami dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, dan sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional 2021. Presiden juga meminta pemerintah kota dan pemerintah provinsi memanfaatkan dengan baik keberadaan jembatan untuk pengembangan wisata bahari di Youtefa.
Pada kenyataannya, infrastruktur dibutuhkan untuk Papua. Kita tidak bisa menunggu masyarakat berkembang dan kemudian baru kita mulai membangun infrastruktur. Kita harus benar-benar memicu, oleh karena itu infrastruktur harus menjadi katalisator pembangunan. Selama bertahun-tahun tantangan terbesar adalah menjangkau keterisolasian satu desa ke desa lain.
Sebagai penutup, infrastruktur yang sedang dibangun di Papua tidak hanya tentang jalan dan jembatan, tapi juga tentang pembenahan dan penyelesaian. Listrik diperbaiki kualitasnya, infrastruktur kesehatan, infrastruktur pendidikan, semua sedang diperbaiki atau diperbaiki, atau bahkan disesuaikan. Membuat infrastruktur agar lebih mudah beradaptasi untuk masyarakat adalah tugas utama pemerintah. Presiden paham benar hal itu, makanya membangun infrastruktur di Papua adalah sebuah bentuk kecintaan luar biasa presiden kita terhadap negara ini, khususnya Bumi Cenderawasih.
