Membangun Papua Berbasis Pendekatan Kesejahteraan
oleh: Jesse Sinaga, Mahasiswa Program Studi Politik Universitas Sumatera Utara
Papua adalah sebuah tanah titipan Tuhan yang sangat indah untuk Indonesia. untuk itu, Papua harus diperhatikan. Pembangunan di Papua harus dikedepankan oleh pemerintah. Caranya, salah satunya adalah membangun Papua berbasis pendekatan kesejahteraan. Pada era reformasi, pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Papua dibandingkan era sebelumnya menjadi berubah yaitu condong ke arah pendekatan keamanan kemanusiaan atau soft approaches. Yang mana perubahan pendekatan ini dilakukan oleh mencegah konflik dan hal ini disambut baik oleh masyarakat Papua dan tentunya layak untuk dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan pendekatan kemanusiaan keamanan ini, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan diberikannya sebuah resolusi konflik yaitu berupa kebijakan otonomi khusus daerah untuk Papua.
Kebijakan ini mempunyai harapan bahwa masyarakat Papua bisa hidup dengan layak dan sejahtera dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut memang memberikan manfaat yang nyata pada masyarakat Papua, namun dinamika konflik yang terjadi di Papua tidak bisa langsung tuntas begitu saja. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu gerakan separatisme oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Berdasarkan webinar yang penulis ikuti tentang Papua, salah satu pembicara yaitu bapak Soleman B. Ponto, S.T, MH menjelaskan bahwa OPM bukanlah suatu pasukan pembangkang bersenjata melainkan sebuah kelompok kriminal bersenjata, OPM ini seringkali dikenal sebagai penyebab kerusuhan yang terjadi di Papua namun nyatanya kelompok ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengkudeta suatu negara yang sebenarnya mereka hanya ingin menyampaikan pesan namun tidak tersampaikan maka jalur kekerasan diambil oleh OPM. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya TNI tidak mempunyai kewenangan untuk mengatasi OPM.
Menurut pembicara lainnya yaitu bapak I Nyoman Sudira, PhD menyatakan bahwa saat ini situasi yang terjadi di Papua sudah masuk ke dalam isu internal konflik negara, yang mana didalamnya ada isu identitas yang kental. Terdapat persoalan-persoalan ras, etnis, dan pemerkosaan budaya. Dan isu-isu tersebut diwarnai dengan kontrol negara yang kuat dan sangat represif. Maka konsekuensinya saat ini Papua menghadapi ancaman-ancaman yang bersifat non-militer seperti kemiskinan, bencana alam, penyakit menular, pelanggaran HAM, pengungsian, dll. Beliau juga menyatakan bahwa saat ini masih tudingan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Rasanya kurang tepat jika saat ini kasus orang sakit, kelaparan, kemiskinan di Papua yang menangani adalah serdadu yang memegang senapan, kecuali unutk menindak kelompok pengacau keamanan seperti OPM.
Setelah mengikuti webinar ini, penulis sangat setuju bahwa saat ini isu-isu yang terjadi di Papua sudah sepantasnya dilakukan dengan pendekatan non militer dan mengedepankan sebuah resolusi konflik. Mengacu pada ideologi negara yaitu pancasila bahwa persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.
Dinamika konflik yang terjadi di Papua memang sudah berlangsung sangat lama, upaya-upaya juga telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membendung suatu konflik dan gerakan separatisme di Papua. Maka menurut saya, hal ini menandakan bahwa lebih baik pemerintah pusat mengadakan suatu forum dialog, negoisasi, kerja sama dan komunikasi yang kondusif antar pemerintah pusat dan Papua dibandingkan dengan mengirim serdadu dan aparat keamanan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua, kecuali untuk menjaga keamanan dari ancaman kelompok separatis bersenjata.
Sudah selayaknya bahwa konflik internal yang terjadi didalam suatu negara harus diatasi dengan serius, saat diplomat-diplomat muda kita mewakili Indonesia untuk membela diri dari tudingan negara lain yang mengatakan bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan masih belum terselesaikan, ada baiknya hal tersebut juga disertai dengan suatu tindakan nyata yang serius dari pemerintah Indonesia dan sesuai dengan realita yang terjadi.
Mengatasi permasalahan di Papua memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, dan perlu diingat juga bahwasanya tidak mungkin ada suatu negara yang bisa sepenuhnya terbebas dari konflik dan pelanggaran HAM. Namun, untuk menekan persoalan-persoalan tersebut hal sederhana yang bisa dilakukan yaitu setidaknya kita harus mendengar apa keluh kesah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Papua dan pemerintah terus merangkul serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan apa yang diberikan kepada masyarakat di Papua. Dengan demikian, mari kita bangun Papua dengan berbasis pada pendekatan kesejahteraan.
