• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Opini

Membangun Papua Berbasis Pendekatan Kesejahteraan

February 8, 2021
in Opini
8 min read
0
Membangun Papua Berbasis Pendekatan Kesejahteraan
0
SHARES
17
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Membangun Papua Berbasis Pendekatan Kesejahteraan

oleh: Jesse Sinaga, Mahasiswa Program Studi Politik Universitas Sumatera Utara

Papua adalah sebuah tanah titipan Tuhan yang sangat indah untuk Indonesia. untuk itu, Papua harus diperhatikan. Pembangunan di Papua harus dikedepankan oleh pemerintah. Caranya, salah satunya adalah membangun Papua berbasis pendekatan kesejahteraan. Pada era reformasi, pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada Papua dibandingkan era sebelumnya menjadi berubah yaitu condong ke arah pendekatan keamanan kemanusiaan atau soft approaches. Yang mana perubahan pendekatan ini dilakukan oleh mencegah konflik dan hal ini disambut baik oleh masyarakat Papua dan tentunya layak untuk dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam pelaksanaan pendekatan kemanusiaan keamanan ini, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan diberikannya sebuah resolusi konflik yaitu berupa kebijakan otonomi khusus daerah untuk Papua.

Kebijakan ini mempunyai harapan bahwa masyarakat Papua bisa hidup dengan layak dan sejahtera dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan tersebut memang memberikan manfaat yang nyata pada masyarakat Papua, namun dinamika konflik yang terjadi di Papua tidak bisa langsung tuntas begitu saja. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah Indonesia, salah satunya yaitu gerakan separatisme oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Berdasarkan webinar yang penulis ikuti tentang Papua, salah satu pembicara yaitu bapak Soleman B. Ponto, S.T, MH menjelaskan bahwa OPM bukanlah suatu pasukan pembangkang bersenjata melainkan sebuah kelompok kriminal bersenjata, OPM ini seringkali dikenal sebagai penyebab kerusuhan yang terjadi di Papua namun nyatanya kelompok ini tidak mempunyai kapasitas untuk mengkudeta suatu negara yang sebenarnya mereka hanya ingin menyampaikan pesan namun tidak tersampaikan maka jalur kekerasan diambil oleh OPM. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya TNI tidak mempunyai kewenangan untuk mengatasi OPM.

Menurut pembicara lainnya yaitu bapak I Nyoman Sudira, PhD menyatakan bahwa saat ini situasi yang terjadi di Papua sudah masuk ke dalam isu internal konflik negara, yang mana didalamnya ada isu identitas yang kental. Terdapat persoalan-persoalan ras, etnis, dan pemerkosaan budaya. Dan isu-isu tersebut diwarnai dengan kontrol negara yang kuat dan sangat represif. Maka konsekuensinya saat ini Papua menghadapi ancaman-ancaman yang bersifat non-militer seperti kemiskinan, bencana alam, penyakit menular, pelanggaran HAM, pengungsian, dll. Beliau juga menyatakan bahwa saat ini masih tudingan terjadinya kasus pelanggaran HAM. Rasanya kurang tepat jika saat ini kasus orang sakit, kelaparan, kemiskinan di Papua yang menangani adalah serdadu yang memegang senapan, kecuali unutk menindak kelompok pengacau keamanan seperti OPM.

Setelah mengikuti webinar ini, penulis sangat setuju bahwa saat ini isu-isu yang terjadi di Papua sudah sepantasnya dilakukan dengan pendekatan non militer dan mengedepankan sebuah resolusi konflik. Mengacu pada ideologi negara yaitu pancasila bahwa persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Dinamika konflik yang terjadi di Papua memang sudah berlangsung sangat lama, upaya-upaya juga telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk membendung suatu konflik dan gerakan separatisme di Papua. Maka menurut saya, hal ini menandakan bahwa lebih baik pemerintah pusat mengadakan suatu forum dialog, negoisasi, kerja sama dan komunikasi yang kondusif antar pemerintah pusat dan Papua dibandingkan dengan mengirim serdadu dan aparat keamanan untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi di Papua, kecuali untuk menjaga keamanan dari ancaman kelompok separatis bersenjata.

Sudah selayaknya bahwa konflik internal yang terjadi didalam suatu negara harus diatasi dengan serius, saat diplomat-diplomat muda kita mewakili Indonesia untuk membela diri dari tudingan negara lain yang mengatakan bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan masih belum terselesaikan, ada baiknya hal tersebut juga disertai dengan suatu tindakan nyata yang serius dari pemerintah Indonesia dan sesuai dengan realita yang terjadi.

Mengatasi permasalahan di Papua memang bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, dan perlu diingat juga bahwasanya tidak mungkin ada suatu negara yang bisa sepenuhnya terbebas dari konflik dan pelanggaran HAM. Namun, untuk menekan persoalan-persoalan tersebut hal sederhana yang bisa dilakukan yaitu setidaknya kita harus mendengar apa keluh kesah yang terjadi pada saudara-saudara kita di Papua dan pemerintah terus merangkul serta mengevaluasi kebijakan-kebijakan apa yang diberikan kepada masyarakat di Papua. Dengan demikian, mari kita bangun Papua dengan berbasis pada pendekatan kesejahteraan.

 

Previous Post

Gubernur Papua Barat tunggu undangan revisi UU Otsus

Next Post

Gubernur Mandacan resmikan kantor Majelis Rakyat Papua Barat

Related Posts

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua
Opini

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
OTONOMI KHUSUS PAPUA:  KESEJAHTERAAN DAN PERDAMAIAN ABADI
Opini

OTONOMI KHUSUS PAPUA: KESEJAHTERAAN DAN PERDAMAIAN ABADI

February 26, 2021
OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBAGAI JAWABAN ATAS ASPIRASI  PAPUA MERDEKA
Opini

OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBAGAI JAWABAN ATAS ASPIRASI PAPUA MERDEKA

February 22, 2021
Program Afirmasi Calon Taruna-Taruni Papua Sebagai Implementasi Kemenkumham untuk Mendukung Otonomi Khusus Papua di Bidang Pendidikan
Opini

Program Afirmasi Calon Taruna-Taruni Papua Sebagai Implementasi Kemenkumham untuk Mendukung Otonomi Khusus Papua di Bidang Pendidikan

February 18, 2021
Merajut Perdamaian di Papua
Opini

Langkah Tepat Otonomi Khusus Papua

February 15, 2021
Otonomi Khusus Papua: Titik Balik Kesejahteraan Masyarakat Papua
Opini

Otonomi Khusus Papua: Titik Balik Kesejahteraan Masyarakat Papua

February 11, 2021
Next Post
Gubernur Mandacan resmikan kantor Majelis Rakyat Papua Barat

Gubernur Mandacan resmikan kantor Majelis Rakyat Papua Barat

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Pebruari 8, 2021
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pebruari 8, 2021
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Pebruari 8, 2021
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Pebruari 8, 2021
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

March 1, 2021
Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

March 1, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 585 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press