• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Opini

Membantah Tuduhan Pelanggaran HAM Veronica Koman

November 16, 2020
in Opini
9 min read
0
Membantah Tuduhan Pelanggaran HAM Veronica Koman
0
SHARES
16
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Jerry Indrawan
Dosen Ilmu Politik, Universitas UPN Vetera.

Membantah Tuduhan Pelanggaran HAM Veronica Koman

Veronica Koman adalah nama yang sering menghiasi media massa di tanah air jika terkait masalah Papua. Alumni LPDP ini, yang baru-baru ini diminta mengembalikan dana beasiswa LPDP karena menyalahi penggunaannya, bersuara lantang terkait pemerintah yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua. Koman saat ini tidak berani pulang ke Indonesia dan memilih menetap di Australia.

Menarik untuk kita bahas, apakah sebenarnya tuduhan Koman terkait negara yang melakukan pelanggaran HAM ke Papua berdasar atau tidak? Pertama, kita lihat dari sisi individu aktornya, yaitu Veronica Koman itu sendiri. Secara psikologis, tuduhan yang dilakukannya bisa jadi merupakan kulminasi dari aktivitasnya selama ini sebagai aktivis HAM. Sejak berkarir di LBH Jakarta, Koman aktif menyuarakan masalah-masalah terkait dengan HAM. Itu sebabnya secara psikologis nuansa pelanggaran HAM di Papua bisa saja dipolitisasi untuk kepentingannya sendiri sebagai seseorang yang memperjuangkan HAM dari awal karirnya.

Kedua, secara sosiologis politis ketika kita bicara Papua umumnya masyarakat umum mengaitkannya dengan pelanggaran HAM. Padahal, berdasarkan laporan resmi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, tidak pernah ada peristiwa pelanggaran HAM di Papua. Menariknya, PBB tidak pernah mempermasalahkan laporan itu, di mana artinya memang tidak ada pelanggaran HAM di Papua. Jika terbukti ada, tentu sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia harus dimintai pertanggungjawaban.

Kondisi demikian membuat Koman merasa bahwa ia bisa mengambil keuntungan dari opini publik yang tidak menguntungkan negara. Persepsi yang mengatakan bahwa ada pelanggaran HAM dilakukan oleh negara di Papua dipelintir sedemikian rupa agar membesar dan membawa keutungan bagi dirinya. Alhasil, Koman mendapat pujian di dunia internasional sebagai figur yang berani menyuarakan penghormatan terhadap HAM melawan negaranya sendiri.

Opini publik internasional pun menjadi percaya bahwa memang ada pelanggaran HAM yang terjadi di Bumi Cendrawasih, terlebih Koman memiliki reputasi dan rekam jejak sebagai pengacara HAM. Keberhasilan Koman memainkan persepsi publik internasional membuatnya mendapat panggung dunia dan diizinkan menetap di Australia.

Namun, itulah salah satu masalahnya. Tuduhan Koman harusnya disampaikan di Indonesia mengingat, jika pun ada, locus dari dugaan pelanggaran HAM itu ada di wilayah hukum Indonesia. Sekali lagi, jika ada, harusnya yang melakukan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM itu adalah aparat hukum Indonesia. Hal ini yang membuat secara sosiologis Koman mendapat pengakuan karena hoaks besar yang ia sampaikan terkesan mendapat “restu” masayarakat dan secara politis ia mampu memainkan persepsi publik internasional terkait pelanggaran HAM di Papua, namun bukan dari Indonesia, tetapi dari negara lain.

Ketiga, secara hukum, menyambung dari pendapat saya sebelumnya, Koman tidak bisa melakukan tuduhan pelanggaran HAM dari negara lain dan meinta Indonesia diadili karenanya, apalagi mendukung Papua merdeka. Dugaan pelanggaran HAM dan Papua merdeka adalah dua hal yang berbeda jauh. Secara hukum, keengganan Koman kembali ke Indonesia justru menjadi preseden hukum bahwa semua yang dikatakannya adalah bohong semata.

Ketidakbenaran argumen-argumen Koman terlihat jelas secara hukum karena ia pun tidak ada di Papua. Koman hanya memanfaatkan berita-berita daring yang mengatakan bahwa ada pelanggaran HAM di Papua. Media-media rujukannya pun media yang jelas-jelas mendiskreditkan pemerintah karena memiliki agenda pemisahan diri dari NKRI. Seharusnya Koman berani datang ke Indonesia dan melakukan langkah-langkah hukum mengusut dugaan pelanggaran HAM oleh negara tersebut, bukan berkicau dari negeri tetangga.

Fakta-fakta di atas adalah alasan mengapa saya harus memberanikan diri menanggapi tuduhan tak berdasar dari aktor-aktor seperti Koman yang hanya ingin mengejar agenda pribadi dan kelompoknya saja. Tidak ada niat tulus untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terlebih setelah mendapatkan beasiswa dari LPD, yang adalah lembaga negara. Malah, setelah mendapat beasiswa Koman kerapkali menyudutkan pemerintah dengan bualan-bualannya yang mengada-ada.

Saya paham jika kekerasan memang sering terjadi di Papua, namun kita juga harus melihatnya dari sudut pandang lain. Tindakan yang dilakukan negara adalah respon dari kekerasan awal yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memancing aparat keamanan melakukan tindak kekerasan tersebut. Bukan aparat keamanan namanya jika tidak bertindak represif untuk menjaga keamanan di Papua, bahkan menjaga kedaulatan negara, terhadap mereka-mereka yang mengancam rakyat dan mendelegitimasi kewenangan negara. Kita harus memahami juga bahwa ada oknum-oknum seperti Kelompok Separatis Papua (KSP) yang mengambil keuntungan dari kejadian-kejadian seperti ini untuk mengejar agenda kemerdekaan.

Koman sangat pintar memainkan isu yang tidak berdasar ini untuk kepentingannya sendiri. Namun, sepintar-pintarnya Koman, tidak akan mungkin bertahan selamanya. Masyarakat harus paham bahwa Koman hanya melakukan provokasi demi kepentingannya sendiri, bukan bangsa dan negara. Padahal, dari kecil kita belajar bahwa mengutamakan bangsa dan negara jauh lebih penting daripada kepentingan diri sendiri. Sebuah pernyataan yang saya pikir Veronica Koman lupa ketika menempuh pendidikan dasar di Indonesia. Tugas kita bersama untuk menyadarkannya.

 

Tags: veronica komanveronica koman profileVeronica Kormanveronica korman profile
Previous Post

Massa Penjemput Habib Rizieq Putihkan Terminal 3 Bandara Soetta

Next Post

LGMP Demo di Jayapura, Minta Otsus Papua Dilanjutkan

Related Posts

MARI SAMA-SAMA BANGUN PAPUA
Opini

MARI SAMA-SAMA BANGUN PAPUA

January 18, 2021
Memahami Papua dan Mencari Solusi dari Permasalahannya
Opini

Memahami Papua dan Mencari Solusi dari Permasalahannya

January 14, 2021
Pemekaran Wilayah Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua
Opini

Pemekaran Wilayah Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua

January 9, 2021
Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Bagi Papua
Opini

Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Bagi Papua

January 8, 2021
Keberhasilan Presiden Jokowi Membangun Papua
Opini

Keberhasilan Presiden Jokowi Membangun Papua

January 5, 2021
Pembangunan Infrastruktur di Papua:  Kunci Sukses Pemerintahan Jokowi
Opini

Pembangunan Infrastruktur di Papua: Kunci Sukses Pemerintahan Jokowi

December 31, 2020
Next Post
LGMP Demo di Jayapura, Minta Otsus Papua Dilanjutkan

LGMP Demo di Jayapura, Minta Otsus Papua Dilanjutkan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

November 16, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

November 16, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

November 16, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

November 16, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

January 22, 2021
RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

January 22, 2021
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021

Sri Mulyani Otsus Papua dari 2 Persen Naik Menjadi 2,25 Persen

January 22, 2021
RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

RUU Otsus Papua: Pusat Lebih Mudah Buat Daerah Otonom Baru

January 22, 2021
Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

Gubernur Papua, Papua Barat Memiliki Kewenangan Melaksanakan Evaluasi UU OTSUS

January 20, 2021
Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

Sri Mulyani Akan Tambah Dana Otonomi Khusus Papua

January 20, 2021
Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

Papua Wilayah Sah Indonesia Yang Dibangun dengan Jiwa Nasionalisme

January 19, 2021
BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

BNPT Akui Aksi OPM Lebih Berbahaya dari Tindakan Teroris

January 19, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press