REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Berbagai trobosan terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut untuk mengoptimalkan tol laut. Salah satunya adalah memperluas jangkauan hingga daerah pengunungan Papua yaitu dengan multimoda, yang bekerja sama angkutan darat dan udara.
Dijelaskan oleh Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, bahwa konektivitas multimoda transportasi laut, darat dan udara telah dilakukan oleh pihaknya dalam satu trip perjalanan dengan menggunakan kapal, truk kontainer dan pesawat. Hal ini dilakukan karena kebutuhan masyarakat sangat tinggi, dan disparitas harga di beberapa pedalaman Papua khususnya di pegunungan-pegunungan masih terjadi.
“Konektivitas multimoda ini merupakan buktinya dari upaya Pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah pegunungan-pegunungan pada daerah 3TP (Tertingal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan) dan program strategis nasional Presiden Joko Widodo terlayani sampai ke wilayah pegunungan-pegunungan dan distrik-distrik di wilayah Papua,” kata Capt. Antoni.
Ke, dia berharap, penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik angkutan multimoda dapat berlanjut dengan sistem layanan aplikasi yang terintegrasi seperti dalam layanan aplikasi SITOLAUT dengan satu dokumen pada semua moda transportasi.
“Trobosan ini diharapkan menjadi contoh implementasi tol laut di wilayah lain seperti Timika, Jayapura, dan Marauke dengan harapan dapat terjadinya efektivitas dan efisiensi pembiayaan uang tambang dan bongkar muat, efesiensi waktu pengiriman karena sinergisitas antar moda dan menghilangkan disparitas harga yang jauh di wilayah pegunungan Papua,” kata Capt Antoni.
Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bharto Ari Raharjo mengatakan, angkutan konektivitas multimoda ini berawal dari permintaan pelayanan pengiriman barang oleh pengguna jasa sebagai consignee di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya. Pengiriman ini dilakukan dengan menggunakan kontainer dan di kirim langsung ke wilayah pegunungan-pegunungan di wilayah 3TP dalam rangka memenuhi kebutuhan distribusi logistik Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 lalu.
“Pilot project pelaksanaan konektivitas multimoda dilakukan dengan kapal tol laut KM. Muara Mas dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Pomako, Mimika kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat melalui Perum Damri Cabang Mimika dari Pelabuhan Pomako ke gudang kargo Bandara Moses Kilangin. Lalu dilanjutkan dengan jembatan udara melalui angkutan perintis dan kargo ke Wamena dan angkutan perintis dengan pesawat jenis untuk ke beberapa Distrik di wilayah pegunungan Kabupaten Mimika yaitu Awarnop, Alama dan Zila,” katanya.
Trayek Baru
Bharto juga mengatakan bahwa sebagai optimalisasi tol laut pihaknya juga membuat trayek baru T-19 atau lingkar Papua yaitu Merauke, Kokas Fakfak, Sorong, Korido Supriori dan Depapre Jayapura. Rute ini belum pernah ada sebelumnya, baik pada trayek Tol Laut maupun komersil. Dan rute ini merupakan pemintaan dari Pemerintah Daerah Papua yang dilatarbelakangi oleh Inpres No 10 Tahun 2020 tentang percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
“Selain itu trayek ini kami buat juga karena adanya surplus beras di wilayah Marauke, yang selama ini bila mendistribusikan ke Papua Utara harus melalui Surabaya dan kami lakukan sebagai dukungan untuk swasembada Beras di Papua dan Papua Barat. Dan hal ini kami lakukan untuk sebagai dukungan karena dibukanya pelabuhan baru di Kokas, Fak Fak pada Koridor Supriori dan juga pelabuhan Depapre, Jayapura dalam rangka ships promote the trade,” katanya.
Bharto berharap, dengan evolusi konektivitas yang sangat komplek ini dapat membawa iklim positif pada perkembangan logistik di Tanah Air. “Dan hal juga sebagai bukti bahwa Pemerintah hadir dengan konsep dan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di Papua,” ucapnya.
