Opini,suaradewata.com – Tahun 2021 akan ada perpanjangan otsus alias otonomi khusus yang memberi banyak manfaat bagi masyarakat Papua. Mereka diberi kepercayaan untuk memimpin daerahnya sendiri, dan ada dana agar pembangunan di sana jadi setara dengan di Jawa. Masyarakat Papua menyetujui perpanjangan otsus karena membawa kesejahteraan bagi semua.
Pernahkah Anda terpukau pada jembatan merah Youtefa yang menghubungkan antara Holtekam dengan Hamadi ? Juga jalan Trans Papua yang terbentang 4.330 kilometer. Semua infrastruktur ini adalah hasil dari otonomi khusus yang dimulai tahun 2001. Masyarakat Papua bisa menikmati kemajuan dan tak lagi merasa kesulitan karena kurangnya fasilitas di sana.
Pekan olahraga nasional (PON) yang akan diadakan tahun depan di bumi cendrawasih juga sebagai bukti kepercayaan penyelenggara terhadap pemerintah Papua. Karena di sana infrastruktur seperti stadion, penginapan, dan jalanan yang mulus sudah tersedia. Lagi-lagi semua fasilitas ini adalah hasil dari dana otsus Papua yang nilainya mencapai milyaran rupiah.
Otonomi khusus akan dilanjutkan tahun 2021 mendatang. Program ini sangat didukung seluruh masyarakat Papua karena terbukti memajukan daerah mereka. Bumi cendrawasih tak lagi identik dengan pulau yang hanya terdiri dari hutan belantara, bukit, dan Gunung Jayawijaya. Papua sudah maju dan bersolek dengan modernitas yang didapat dari hasil otsus.
Walau program ini sudah berjalan dengan baik, ada oknum yang menolaknya. Mereka menganggap penyerapan dana otsus belum berjalan dengan baik. Penolakan ini terjadi karena mereka tidak menyadari apa saja manfaat program ini. Jika saja tidak ada otsus, maka belum tentu Papua punya infrastruktur yang baik seperti sekarang.
Penolakan ini menjadi masalah serius karena bisa dikaitkan dengan oknum yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Isu ini sengaja diembuskan agar dicitrakan sebagai hal yang buruk dan jadi neo kolonialisme. Padahal sejak tahun 1928 pemuda Papua juga bertekad untuk bersatu membentuk negara Indonesia, melalui sumpah pemuda. Jadi tidak ada neo kolonialisme.
Walikota Jayapura Dr. Benhur Tomi Mano menyatakan bahwa jangan sampai ada warga yang terprovokasi dengan penolakan otsus. Apalagi jika statusnya ASN, karena mereka adalah abdi negara. Tentu wajib menurut pada aturan negara, salah satunya program otonomi khusus. Jika ikut memprovokasi, maka bisa dapat teguran dari Kepala Dinas.
Untuk mengatasi masalah kesalahpahaman yang berujung pada penolakan otsus, maka perlu diadakan sosialisasi. Sebelum program otonomi khusus jilid 2 dimulai, maka warga bisa diajak diskusi dari hati ke hati. Bahwa sebenarnya otsus dilanjutkan demi kesejahteraan mereka. Pembangunan di Papua akan memudahkan tansportasi dan memudahkan bisnis warga Papua.
Selain sosialisasi langsung, maka bisa dibuat juga di dunia maya. Terutama melalui media sosial. Hal ini bertujuan agar sosialisasi otsus lebih tersebar ke seluruh rakyat Papua. Baik yang masih tinggal di bumi cendrawasih, maupun yang ada di pulau lain. Mereka tak akan menolak otsus karena tahu kelebihan-kelebihan dari program ini.
Perpanjangan otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi jangan sampai ada penolakan. Karena jika otonomi khusus berhenti, tak ada lagi kucuran dana dari pemerintah pusat. Bahkan rencananya dana otsus akan dinaikkan menjadi trilyunan rupiah. Dana itu tentu bisa membangun Papua jadi lebih modern lagi.
Mari kita dukung otonomi khusus Papua jilid 2 karena program ini terbukti memajukan bumi cendrawasih. Dengan otsus, Papua jadi kawasan modern dan tidak ada ketimpangan antara Indonesia timur dan barat. Masyarakat Papua merasa bangga karena hasil otsus seperti jembatan Youtefa tak hanya bermanfaat, tapi juga mempercantik daerahnya.
Rebecca Marian, Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta
