JAYAPURA-Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kotaraja, didatangi sejumlah Ormas untuk menyuarakan aspirasinya meminta agar ketua dan anggota di MRP untuk jangan bermain politik praktis serta berafiliasi dengan kelompok yang berseberangan dengan NKRI.
Dalam orasinya Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Papua Ali Kabiay dikatakan, pihaknya sadar bahwa mereka ini anak bangsa bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI, pihaknya menegaskan Papua sudah final di dalam NKRI. Sehingga kedatangannya ke MRP untuk menyuarakan aspirasi karena MRP adalah representatif dari OAP maka MRP hanya bertugas untuk melaksanakan tiga fungsi yakni perempuan, adat dan agama.
Lanjutnya, jika MRP ada yang melaksanakan fungsi politik ini berarti MRP sudah keluar apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan marwah dari Otsus. “Kami minta kepada pemerintah pusat untuk lebih tegas kepada elit-elit di Papua yang tidak setia kepada Pancasila dan NKRI, ada elite politik yang menggunakan dana Otsus dan tidak mempertanggung jawabkan harus diproses secara hukum yang berlaku,’’ungkapnya, Rabu (13/1)kemarin.
Diingatkan kepada pemerintah pusat, apa yang terjadi di Papua adalah kebablasan politik yang harus diperhatikan lebih jeli oleh pemerintah karena banyak sekali penyalahgunaan anggaran dan wewenang yang digunakan elit Papua kepada OAP sendiri, contohnya ada dan Otsus Rp 100, 26 triliun yang sudah diturunkan Pemerintah daerah tentu ini dana yang besar tetapi ada sekira Rp 42 triliun dana Otsus yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai hari ini lalu dana tersebut ada dimana.
“Ada isu bahwa otsus gagal, untuk itu kita pertanyakan kenapa otsus gagal, karena 95 persen pemimpin Provinsi Papua adalah orang asli Papua kalau otsus gagal berarti yang gagal adalah pemimpin asli Papua ,” ujarnya.
“Kami meminta kepada pemerintah harus lebih tegas kepada pejabat-pejabat Papua yang sering menggunakan anggaran APBD dan APBN, dana alokasi umum, dan alokaai khusus dan dana desa serta anggaran transaksi secara tunai seharusnya melalui nekanisme yang jelaa untuk itu, kami ingin agae masyarakat generasi muda di Papua harus lebih cerdas jangan terprovokasi dengan isu dari kelompok – kelompok yang merongrong kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia,” pintanya.
“Kami ingin pemerintah selalu lebih tegas kepada pejabat Papua yang sering menggunakan anggaran APBD/ APBN baik DAU, DAK dan DD, untuk melakukan transaksi secara tunai, ini tidak boleh artinya jika melakukan transaksi secara tunai harus melakukan mekanisme yang jelas. Kami ingin agar masyarakat generasi muda harus lebih cerdas dalam menangkap isu dari organisasi terlarang yang bisa merongrong kedaulatan NKRI.
Contohnya KNPB telah membentuk petisi rakyat Papua artinya menyuruh masyarakat Papua melakukan aksi mogok nasional apa dampaknya positif untuk OAP jangan terprovokasi oleh Viktor Yeimo, Agus Kosay dkk mereka tidak boleh diikuti. Saya harap kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan lainnya untuk selalu setia kepada NKRI,’’cecarnya.
Di tempat sama, Ketua Gerakan Merah Putih Provinsi Papua Simion Ohee, menambahkan, pihaknya sudah datang ke MRP untuk memberikan seruan aksi dalam mengangkat masalah aspirasi Otsus jilid II tetap berlanjut, mengapa pihaknya sampaikan itu, sebenarnya Otsus tidak gagal yang gagal adalah orang-orang yang gagal, dan tidak menyentuh rakyat serta salah menggunakan uang negara.
Diakui, dulunya OAP hanya ikut konsep Belanda menganggap Papua ini sudah merdeka padahal Papua dijadikan negara boneka, makanya Ir. Soekarno minta bubarkan negara boneka buatan kolonial belanda kibarkan bendera merah putih di Irian Jaya (Tanah Papua), jadi kalau masyarakat Papua masih berkutit selalu mengidolakan menyanjung belanda bahwa Papua ini sudah merdeka dari dulu berarti termakan kebodohan yang tak terhingga sampai anak cucu sekarang ini, siapa yang tidak tahu jajahan belanda seperti apa apakah makmur, sejahtera dan damai.
Ditegaskan, bahwasanya Belanda dulu melakukan penjajahan untuk mengambil SDA dan menyiksa masyarakat pribumi, kenapa malah OAP sampai sekarang masih percaya Belanda, jadi oknum-oknum yang tidak tahu menahu sejarah Papua malah memutar balikkan sejarah yang ada. Dan sekutu belanda sendiri sudah dipukul mundur kembali ke negaranya sehingga sampai saat ini Papua jadi NKRI harga mati.
Sekedar diketahui, setelah melakukan orasi di depan Kantor MRP Kotaraja, dilanjutkan lagi ke DPR Papua , selanjutnya menancapkan 10 bendera merah putih di tugu Marthen Indey sebagai bukti ini adalah pejuang Papua dalam membela NKRI. (dil/bet/wen)
