Bumi Cendrawasih adalah bagian dari Indonesia yang tak bisa dipisahkan oleh OPM atau siapapun. Mereka yang memiliki ide untuk memisahkan Papua dari Indonesia sangat mengherankan, karena menginginkan kemerdekaan yang mutlak. Sementara warga sipil malah bangga menjadi bagian dari NKRI dan menolak ikut OPM.
Papua yang dulu bernama Irian Jaya adalah wilayah RI paling timur. Walau lokasinya jauh sekali dari pusat pemerintahan Indonesia, namun tetap diperhatikan, terutama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Di Papua sudah ada berbagai pembangunan, baik dari segi infrastruktur, maupun pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
Ketika Benny Wenda ingin memisahkan Papua dari Indonesia, bahkan mengklaim dirinya sebagai Presiden Papua Barat, maka ia salah besar. Karena buktinya warga sipil di Bumi Cendrawasih tidak mau membelot dari NKRI tercinta. Lagipula, OPM sendiri juga tidak menyetujui langkah Benny yang tiba-tiba jadi presiden tanpa pemilihan umum terlebih dahulu.
Ketidak-kompakan ini menunjukkan tingkah OPM yang aneh. Karena mereka ingin memisahkan Papua dari Indonesia, namun salah koordinasi. Bagaimana bisa mengatur negara jika mengatur organisasi saja tidak bisa? Mereka juga salah karena selalu menyalahkan pemerintah Indonesia, dan tidak pernah melihat banyaknya pembangunan di Papua.
Juru bicara Kementrian Luar Negeri RI Teuku Fazasyah menyatakan bahwa Papua sudah fix menjadi bagian Indonesia dan statusnya sudah final. Dalam artian, status ini tak dapat diubah. Jika OPM mengklaim Indonesia adalah penjajah, karena selalu mengintimidasi rakyat Papua, salah besar. Karena itu hanya kelicikan mereka agar mendapat perhatian dari PBB.
Problema Papua ada sejak tahun 60an ketika sebagian oknum tidak setuju atas hasil Pepera (penentuan pendapat rakyat). Saat itu mayoritaswarga sipil ingin bergabung dengan Indonesia. Namun para oknum ingin mendirikan negara sendiri, dan menuduh bahwa hasil pepera disabotase. Padahal kenyataannya sebaliknya.
Padahal menurut hukum internasional, bekas jajahan Belanda otomatis menjadi wilayah Indonesia, termasuk Papua. Jadi jika OPM menolak hasil pepera dan ngotot ingin merdeka, akan tidak sah di mata hukum. Karena tidak mungkin ada Republik Federal Papua Barat di dalam negara kesatuan republik Indonesia.
Selain itu, OPM juga lupa tidak melihat ke masa seabad yang lalu. Ketika ada sumpah pemuda tahun 1928, ada 2 orang perwakilan dari Jong Papua yang datang ke acara tersebut. Mereka menyatakan diri sebagai putra Papua yang merupakan bagian dari Indonesia, dan ingin bersama- sama dengan pemuda dari daerah lain untuk mengusir VOC.
OPM tidak pernah melihat kemajuan yang ada di Papua seperti Bandara Internasional Sentani dan Jembatan Youtefa, serta Jalan Trans Papua. Infrastruktur ini dibuat demi kesejahteraan rakyat Papua, karena mereka adalah warga negara NKRI. Pemerintah tidak pilih kasih dan membangun Papua agar penduduknya juga merasakan modernitas.
Dengan adanya kemajuan ini maka penduduk akan merasakan kelancaran di bidang transportasi. Mereka tak lagi mengandalkan pesawat terbang yang biayanya sangat mahal. Namun bisa melalui Jalan Trans Papua yang sudah lancar. Penduduk merasa senang karena mereka merasa diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah juga mengangkat beberapa putra Papua jadi pejabat di Jakarta, karena mereka adalah WNI yang cerdas dan potensial. Dulu ada Freddy Numberi yang pernah menjabat sebagai menteri. Lantas sekarang ada Billy Mambrasar yang menjadi staf khusus Presiden Jokowi.
Ketika masyarakat Papua sudah bangga jadi bagian dari NKRI, maka misi OPM gagal total. Mereka tak bisa memisahkan provinsi Papua dan Papua Barat dari Indonesia, karena kedua wilayah ini adalah wilayah resmi NKRI. Jadi, Republik Federal Papua Barat tidak dapat didirikan, karena tidak sah di mata hukum.
