PAPUA DAMAI UNTUK KESEJAHTERAAN BERSAMA
Mungkin saat kita mendengar kata papua kebanyakan akan muncul dengan segala macam bentuk rasis terhadap masyarakatnya, sampai konflik panas yang sedang tejadi di Bumi Cenderawasih sana. Merembet sampai konflik yang pernah terjadi di Malang dan Surabaya, hingga konflik-konflik lainnya yang melibatkan orang Papua di beberapa daerah di Indonesia. Namun, dibalik itu semua banyak hal-hal yang tertutupi karena berita yang seringkali muncul hanya membahas mengenai konflik kerusuhan sampai melupakan bahwa di balik itu semua masih ada perdamaian di antara lapisan masyarakat.
Ada salah satu sumber yang saya baca memberitakan mengenai deklarasi damai yang di hadiri oleh para Gubernur Papua dan Wakil Gubernur Papua, Ketua MRP, Ketua DPR, Walikota Jayapura, Bupati Merauke, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda. Kegiatan deklarasi yaitu membahas tema deklarasi kesepakatan bersama dalam rangka menjaga papua tanah damai.
Dalam acara deklarasi tersebut, di awali dengan pemaparan yang disampaikan mulai dari para pejabat, tokoh masyarakat hingga pimpinan Polri dan TNI. Lalu, dalam sambutan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe yang ikut andil menyampaikan komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tidak akan membiarkan konflik Papua kembali terjadi, dalam periode kepemimpinannya. Tak hanya itu, ia berjanji akan memberi jaminan kepada setiap orang yang hidup di Tanah Papua. Pasalnya, siapa pun dia, berasal dari golongan mana pun dia, menurut Lukas memiliki hak untuk tinggal di seluruh wilayah Nusantara tak terkecuali provinsi yang dijuluki sebagai ‘Bumi Cendrawasih’ itu.
Selain itu, dari pihak lainnya, yaitu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Papua) yang ikut dalam menyampaikan sambutannya terkait berbagai permasalahan yang muncul di tanah air, seperti peristiwa yang terjadi baik di Surabaya, Malang, Manokwari, Sorong, di Deiyai dan terakhir di Jayapura. Setelah itu acara diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang dilakukan oleh para perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, seluruh pimpinan Forkopimda Plus Provinsi Papua, Walikota Jayapura dan Bupati Merauke.
Dari segala konflik yang pernah terjadi yang akhirnya segala permasalahan tersebut sampai aksi damai dan berujung penyelesaian secara baik-baik, dan juga sebenarnya pemerintah tidak pernah menutup mata mengenai segala hal yang terjadi di Papua. Dan juga, saya membaca ini dari salah satu sumber yang mana dari hal ini saya setuju jika dilakukan walaupun ada beberapa hal yang masih agak kurang meyakinkan.
Pertama yaitu pemerintah berniat untuk melakukan pemekaran wilayah di Papua. Papua yang tadinya terdiri atas dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat akan dimekarkan menjadi tiga provinsi. Satu provinsi lainnya adalah Provinsi Papua Tengah yang mencakup banyak wilayah-wilayah pegunungan di Papua. Hal ini dilakukan juga bukan tanpa alasan, Karena mungkin dengan adanya pemekaran ini juga segala bentuk bantuan atau apapun itu yang ingin disalurkan bisa sampai secara merata, utamanya di pegunungan. Pemerintah juga mengklaim pemekaran provinsi di Papua akan membuat pengelolaan pembangunan lebih efektif, selain membangun iklim politik yang lebih kondusif. Keputusan ini juga diklaim sebagai respons atas aspirasi tokoh dan masyarakat Papua.
Namun, di sisi lain saya berpendapat bahwa selain pembangunan ekonomi yang ingin ditingkatkan oleh pemerintah pusat tentunya, kita juga harus memikirkan dari sisi lainnya seperti nantinya jika pembangunan misalnya seperti infrastruktur di papua terealisasikan. Misalnya, apakah masyarakat Papua asli dapat menikmati hal itu, kemudian juga dari sisi daya beli terhadap masyarakat papua itu sendiri, yaitu mampukan mereka membelinya. Karena jika hal itu sampai terjadi maka yang akan ada adalah perputaran perekonomian tersebut hanya dapat di nikmati dan di kuasai para “pendatang“ yang ada di papua. Untuk masalah ini tentunya perlu dikaji lebih matang, sekalipun ide awalnya saya sangat setuju dengan usulan pemerintah.
Menurut saya yang pemerintah pusat lakukan sangat baik untuk kemajuan perekonomian yang ada di papua, namun juga tidak ada salahnya jika hal tersebut harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusianya agar terjadi keseimbangan dalam hal itu. Mungkin dari hal itu masyarakat papua menjadi lebih baik lagi dan dapat meraskan keadilan dan juga kesamaan hak dengan rakyat Indonesia di bagian lainnya. Selama ini dana Otonomi Khusus Papua sudah cukup baik menyediakannya, namun tentunya perlu dievaluasi lagi ke depannya.
Dari tulisan ini juga, saya tidak menyudutkan kedua pihak dengan apa yang terjadi, tapi alangkah baiknya jika dari masyarakat Papua maupun pemerintah pusat sama-sama saling memahami dan tidak melakukan segala tindakan yang sekiranya merugikan salah satu di antaranya. Karena bagaimanapun kita adalah satu, jadi biarpun Papua dari ras dan budayanya berbeda karena indonesia punya banyak jenisnya tapi tetap satu dan juga selalu berharap bahwa Indonesia ke depannya akan selalu damai dan jangan lupa, sejahtera.
