Para tokoh pesisir dan pegunungan di Provinsi Papua menilai bahwa Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah perlu dilanjutkan, sehingga dana Ostsus dapat membangun provinsi paling timur Indonesia, agar berdiri sejajar seperti daerah lainnya di nusantara.
“Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui undang-undang nomor 21 tahun 2001,” kata ondoafi Sosiri Boas Asa Enoch membuka pembicaraan dalam pernyataan sejumlah tokoh pesisir dan pegunungan di Kota Jayapura, Rabu (27/11/2020).
Menurut Enoch yang yang didampingi Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura David M Hubi bersama Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila, bahwa Otsus diberikan agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat asli Papua.
“Anggaran Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000 hingga 2020 terus meningkat yang difokuskan untuk empat program prioritas yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat,” katanya.
Hal itu menjadi bukti, bahwa perhatian pemerintah pusat ke Papua begitu besar. Contoh keberhasilan Otsus itu banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah keluar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda dan Amerika.
“Kemudian dikirim Afrika, Cina, hingga Jepang dan sejumlah negara di Asia. Berbagai infrastruktur prasarana dan sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara seperti pembangunan enam bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani,” katanya.
Bahkan, kata dia, jalan trans Papua sepanjang 1.071 KM telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya.
“Yang saya ikuti diberbagai media bahwa hingga kini, jalan transPapua yang sudah beraspal sepanjang 743 KM dan sisanya masih agregat atau perkerasan tanah dan terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok,” ujarnya.
Melihat perkembangan pembangunan Papua yang semakin baik, tokoh masyarakat adat Papua dari daerah daerah pesisir dan pegunungan mengaku mendukung pelaksanaan Otsus yang selama ini telah berjalan, dan mendorong perintah pusat untuk tetap melakukan evaluasi penerapannya sehingga manfaat yang selama ini telah dirasakan dapat ditingkatkan lagi dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sementara David Hubi selaku orang tua melihat bahwa di wilayah pegunungan dengan belasan kabupaten masih banyak ketertinggalan sehingga butuh sentuhan pembangunan lewat Otsus yang diberikan oleh pemerintah.
“Kami inginkan pembangunan yang setara, sama dengan daerah lainnya karena sauadara kami di gunung masih ada yang tertinggal, 14 atau 16 kabupaten di gunung itu perlu dimekarkan jadi provinsi Pegunungan Tengah Papua agar bisa membangun disegala bidang,” katanya.
Jika ada pihak yang sengaja mengembangkan isu atau wacana tolak Otsus, menurutnya, hal itu merupakan hal yang salah karena yang terjadi hingga kini masyarakat di pegunungan masih ada yang belum memakai pakaian (telanjang).
“Saya selaku orang tua, karena Otsus kita bisa tahu hitung uang atau pegang uang karena sekolah, jika dibandingkan dengan sebelum kebijakan Otsus diberlakukan hal itu belum terjadi, inikan aneh jika ada yang menolak,”pungkas Hubi.
