Manager Politik PSKP
Pembangunan Infrastruktur di Papua:
Kunci Sukses Pemerintahan Jokowi
Salah satu wilayah yang menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur di Indonesia sejak era Presiden Joko Widodo adalah Papua dan Papua Barat. Salah satu contoh yang paling dikenal masyarakat adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Jalan tersebut menghubungkan provinsi Papua Barat dengan Papua, dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua. Menurut rencana awal pembangunan ini akan rampung pada tahun 2019 dengan total panjang 4.330 km. Sekalipun belum selesai, namun proses pembangunannya tetap dikerjakan.
Pemerintah mengalokasikan dana untuk Otonomi Khusus (Otsus) yang digunakan bagi pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 13.54 triliun untuk tahun 2020. Selain dana Otsus, pemerintah juga mengalokasikan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk Provinsi Papua dan Papua Barat hingga sebesar Rp 4.6 triliun pada tahun 2019. Hal ini merupakan langkah nyata pemerintah yang suportif untuk terus memperbaiki infrastruktur wilayah timur Indonesia demi memajukan perekonomian masyarakat. Kebijakan yang sangat pro terhadap Papua.
Secara historis, pembangunan jalan trans papua ini telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden B.J Habibie lalu diteruskan oleh presiden-presiden selanjutnya termasuk Jokowi. Pada masa Jokowi, panjang Jalan Trans Papua yang harus dibuka atau ditembus adalah sepanjang 1.066 km. Jalan Trans-Papua mencakup delapan segmen. Segmen I meliputi Kwatisore-Nabire sepanjang 208,10 kilometer, Segmen II terbentang sepanjang 275,50 kilometer meliputi Nabire-Wagete-Enarotali. Kemudian Segmen III dari Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena sepanjang 469,48 kilometer, Segmen IV Wamena-Eleum-Jayapura sepanjang 447,22 kilometer, dan Segmen V Wamena-Habema-Kenyam-Mumugi 271,60 kilometer. Selanjutnya Segmen VI Kenyam-Dekai 217,90 kilometer, Segmen VII sepanjang 231,60 kilometer dari Dekai menuju Oksibil, dan Segmen VIII Wagete-Timika sepanjang 224 kilometer.
Dari total panjang 2.345,40 kilometer, yang sudah tembus dan terbuka adalah sepanjang 2.339,90 kilometer atau 63,46 kilometer. Dari total jalan tembus tersebut, 874,45 kilometer di antaranya dalam kondisi sudah teraspal dan fungsional yakni Segmen II Nabire-Wagete-Enarotali 275,5 kilometer, dan Segmen IV Jayapura-Elelim-Wamena 447 kilometer. Sementara sepanjang 1.465,46 kilometer masih dalam kondisi tanah, dan agregat. Sedangkan sisa hutan yang belum dibuka alias belum tembus untuk kebutuhan jalan ini sepanjang 5,50 kilometer ada di Segmen III yakni Enarotali-Ilaga-Mulia-Wamena.
Pembangunan jalan di Papua tidak hanya Trans Papua tetapi Jokowi juga melakukan pembangunan jalan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pembangunan jalan perbatasan ini membentang dari Merauke hingga Jayapura dimana salah satu ruas jalan perbatasan yang dikerjakan adalah Jalan Oksibil–Towe Hitam–Ubrup–Jayapura sepanjang 5,52 km. Pekerjaan pembangunan mulai dari KM 15.5 hingga KM 21.2 di Kabupaten Pegunungan Bintang. Jokowi juga melakukan pembangunan Jembatan Panjang Hamadi-Holtekam.
Jembatan Hamadi-Holtekam sendiri memiliki panjang total 1328 meter dengan bentang utamanya yang berada diatas Teluk Youtefa sepanjang 732 meter. Jembatan ini menghubungkan Kota Jayapura dengan Distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Dengan adanya jembatan ini ditergetkan perjalanan dari Kota Jayapura menuju perbatasan Skouw menjadu lebih singkat sekitar 60 menit dari yang biasanya dapat mencapai 2,5 jam.
Selanjutnya, Presiden Jokowi juga melakukan pembangunan infrastruktur kelistrikan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2×10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2×1 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp-Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit, Gardu Induk Waena-Sentani 20 Megavolt Ampere dan Gardu Induk Jayapura 20 Megavolt Ampere. Dalam tekadnya mempermudah akses antar wilayah di Papua, Jokowi juga membangun Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura. Bandara ini diproyeksikan menjadi penghubung utama antara kota dengan wilayah pedalaman Papua dan juga direncanakan menjadi Bandara Internasional.
Pemerintah Indonesia juga melakukan pembangunan di Papua dengan mengkategorikan berdasarkan sektor darat, laut, udara. Di sektor perhubungan darat, pemerintah akan membangun Terminal Bus Entrop di kota Jayapura, dermaga bus air di Danau Sentani, dan bus serta bus air di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw Kabupaten Jayapura. Pembangunan tersebut juga ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Papua pada 2020.
Di sektor perhubungan laut, pemerintah akan membangun sejumlah pelabuhan. Misalnya Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Sedangkan, di sektor perhubungan udara, pemerintah akan membangun sepuluh bandara. Di antaranya Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah. Kemudian, Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-Fak.
Presiden Jokowi pernah mencontohkan bahwa butuh waktu empat hari empat malam dari Nduga ke Wamena beberapa tahun lalu. Namun, saat ini waktu tempuhnya hanya empat hingga lima jam. Itulah pentingnya infrastruktur. Jokowi menambahkan, jangan sampai ada yang bilang infrastruktur tak bisa dimakan, siapa suruh makan infrastruktur. Presiden menegaskan negara ini bukan hanya untuk Jakarta dan Jawa saja. Masyarakat Papua, katanya, juga membutuhkan logistik dan pembangunan seperti warga yang tinggal di Jawa.
Sesuai dengan konsep teori ekonomi pembangunan, pembangunan dan pengembangan infrastruktur di suatu wilayah akan secara langsung berdampak pada pergerakan perekonomian wilayah tersebut akibat dari membaiknya proses mobilisasi faktor-faktor ekonomi. Kebijakan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua tentunya akan menyebabkan pergerakan atau mobilisasi masyarakat menjadi lebih mudah. Aktivitas ekonomi pun akan menjadi lebih baik dan berdampak positif, baik bagi ekonomi daerah maupun ekonomi nasional.
Potensi besar yang dimiliki Papua dan Papua Barat haruslah didukung penuh oleh kemajuan infrastruktur daerah sehingga pertumbuhan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan semaksimal mungkin. Harapannya ialah proyek pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Papua dan Papua Barat ini dapat menjadi katalisator pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia. Jadi, Papua pun akan memberikan sumbangsih besar bagi peningkatan ekonomi bangsa secara umum melalui massifnya pembangunan infrastruktur di sana. Kondisi ini dapat menjadi kunci sukses pemerintahan Jokowi ke depan.
