Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menegaskan otonomi khusus (otsus) terhadap Papua dan Papua Barat tetap akan berlanjut. Saat ini sedang dilakukan evaluasi agar pelaksanaan otsus semakin baik.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Wamenpupera) John Wempi Wetipo menjelaskan, perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar otsus benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. “Apa yang masih kurang, dan perlu diperbaiki,” kata Wempi, dalam webinar, Kawal Otsus & Solusi Konflik di Papua, Selasa (13/10/2020).
Dalam keterangan yang diterima Rabu (14/10/2020), saat ini waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalurkan lebih baik lagi. Pihaknya mendorong agar masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua. Ditegaskan John, yang terpenting sekarang ialah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, dan memanusiakan orang Papua. “Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus Papua gagal, atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait imlementasi, lalu baru bisa memberi opini, saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” kata dia.
Ia memastikan, pemerintah berkomitmen meningkatkan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, dana infrastruktur dari Kempupera sejak 2015 hingga 2020 mencapai Rp 33 triliun. Dana itu untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menambahkan, agar otsus mampu diterima semua lapisan masyarakat, semua penyelenggara negara menjadi juru bicara, bahwa ada kebijakan negara yang membantu Papua. Munculnya anggapan bahwa otsus tidak sampai ke masayarakat, karena tidak tersosialisasikan dengan baik. Padahal otsus ada untuk mendorong kesejahteraan, kesetaraan bagi masyarakat asli Papua terutama di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan. “Dalam hal otsus, memerlukan keterbukaan penyelenggara negara di Papua. Mereka, bicara sampaikan manfaat otsus, kami aparat keamanan membantu mendukung,” ujarnya.
Dijelaskan Paulus, ada kabupaten di Papua yang terbuka, dan berkolaborasi dengan masyarakat, sehingga dari aspek keamanan lebih baik. “Presiden bolak balik memberi keteladanan, datang langsung, harusnya penyelenggara negara juga sama. Kalau kami aparat di depan, kami hanya dinilai penegakkan hukum, kalau penyelanggara negara sudah jelas, mekanisme sistemnya. Kalau kesejahteraan dilakukan baik, keamanan akan baik,” katanya.
Sementara Tenaga ahli Deputi V dari Kantor Staf Presiden (KSP) Laus Deo Calvin Rumayom menjelaskan, KSP terus membuka komunikasi dengan pemda, dan masyarakat di Papua, karena Presiden memberi catatan terkait beberapa hal, seperti pilkada maupun otsus. KSP selama 6 bulan terakhir melakukan komunikasi soal otsus. Ada kesan bahwa belum semua kabupaten/kota menunjukkan keterbukaan untuk mengevaluasi. Meski begitu, ada juga kabupaten yang sudah secara mandiri melakukan evaluasi seperti Jayapura. “Ini bisa menjadi contoh baik wilayah lain,” ujarnya.
KSP terus mendorong agar fasilitas dasar dilaksanakan pemerintah. KSP juga berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), agar berbagai program di level kementerian yang berkaitan dengan Papua dan Papua Barat benar-benar dilaksanakan. Apalagi Presiden sudah mengingatkan bahwa dalam membangun Papua dan Indonesia, perlu semangat cara pandang baru. “KSP mendorong agar apa yang diamanatkan dalam Inpres, mendorong kesejahteraan, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, benar-benar dilaksanakan oleh kementerian, pemerintah daerah,” ucapnya.
Duta Besar Senior Pamong Papua Michael Manufandu menilai, negara telah sepenuhnya mendukung kemajuan Papua dengan anggaran besar. Karena itu, dana yang bergulir sejak otsus dimulai 2002 hingga 2020 mencapai Rp 94,7 triliun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah. “Jelaskan, apa yang sudah dilakukan untuk rakyat dari dana otsus. Mereka yang tanggung jawab, karena otonomi sudah diberikan,” tegasnya.
Michael mengatakkan, dari segi keputusan politik, kemauan mendukung otsus tetap berjalan dan ditingkatkan. Bahkan sebelum menjadi dua provinsi, daerah di Papua juga sudah mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana dekonsentrasi, yang dibagi ke tiap pemerintah daerah.
