Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah memberi manfaat luar biasa bagi masyarakat Papua. Dari sisi anggaran, kebijakan yang dilaksanakan sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 ini sudah menggelontorkan dana mencapai Rp 126 triliun. Ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Pusat mengakselerasi pembangunan Papua, baik sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo menjelaskan, banyak mahasiswa Papua mendapatkan beasiswa belajar dari Dana Otsus. Kemudian, pemuda Papua yang berhasil masuk dinas kepolisian dan tentara, dari sisi biaya pendidikan, juga berasal dari Dana Otsus. Bahkan, berbagai lembaga adat, lembaga keagamaan di Papua juga menikmati Dana Otsus. Sayangnya, berbagai kelebihan itu tidak tersosialisasikan dengan baik.
“Banyak sekali dampak Otsus positif selama 18 tahun, misalnya banyak mahasiswa yang dibiayai dari Otsus. Banyak polisi dan tentara orang asli Papua yang direkrut jadi aparat, biaya perekrutan dan pelatihannya dibiayai oleh Otsus. Ini tidak pernah dibuka kepada publik,” jelasnya, dalam diskusi webinar, “Otonomi Khusus Papua Untuk Siapa?”
Dia mengakui, memang masih ada kekurangan dalam penyelenggaraan Otsus. Namun, dalam kurun hampir 20 tahun, kehadiran Otsus Papua memberi manfaat yang begitu besar, yang difokuskan untuk empat program prioritas. Yaitu aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, ia meminta agar Pemprov Papua dan dan Papua Barat menyampaikan data apa saja manfaat Dana Otsus. “Saya minta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat membuka data,” ucap Thomas.
Dia menegaskan, Pemprov Papua dan Papua Barat, selaku perwakilan Pemerintah Pusat, harus berani membuka data-data itu supaya tidak terkesan diam atas adanya penolakan segelintir orang atas status Otsus. Hal itu perlu dilakukan supaya rakyat Papua tidak termakan agitasi politik kelompok kontra Otsus. Agitasi-agitasi politik hanya bisa dilawan dengan data dan informasi yang benar yang bisa diakses publik secara memadai.
Thomas melihat, selama ini pemprov kurang lihai dalam menggunakan instrumen sosialisasi, seperti media sosial. Alhasil, berbagai manfaat Otsus tak tersampaikan. Padahal, dana Otsus sudah dirasakan hingga desa-desa, distrik, dan masyarakat juga menyambut positif.
Misalnya, ada program bahwa keluarga yang memiliki anak usia di bawah 4 tahun, mendapat anggaran tiap bulan dan dibayarkan dua kali dalam setahun. Jika kebijakan ini bisa diperluas ke semua kabupaten kota, akan membawa dampak signifikan dan jadi bukti Otsus berdampak luar biasa. “Bagian ini seharusnya disosialisasikan. Agar mereka yang menolak Otsus sadar, tidak terkena agitasi politik, seolah olah Otsus gagal. Padahal tidak demikian. Banyak manfaatnya,” tegasnya.
Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja Bappenas Velix Wanggai menambahkan, melihat Otsus tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Harus melihat dari bentangan awal Otsus dimulai. Dalam UU Otsus, sudah terangkum berbagai hal, terutama dari sisi aspek penghargaan terhadap masyarakat asli Papua. Ini membuktikan negara menghormati sepenuhnya Papua. “Kehadiran Otsus menghargai segala perbedaan dan diikuti dengan kerangka regulasi dari sisi kewenangan juga berbeda dengan daerah lain, yang memiliki kewenangan penuh mengelola sumber daya alam,” ujarnya.
Kemudian, ada pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), sebuah pengakuan dari negara bahwa Papua memiliki kerangka kelembagaan yang khusus. Juga, ada perbedaan dalam hal fiskal dibanding daerah lain. “UU Otsus sudah mendesain solusi-solusi, mulai hak kultural, hingga ekonomi,” tegasnya.
Bahkan, berbagai instrumen juga terus dilahirkan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Yang terbaru Inpres Nomor 9/2020, yang mengintegrasikan berbagai kementerian lembaga agar bisa satu visi dalam mendorong percepatan Papua dengan pendekatan yang lebih tepat dan mengena.
Karena itu, Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi, Billy Mambrasar, mengajak masyarakat Papua, juga generasi muda Papua, tidak mudah terbawa hoaks, agitasi politik dari kelompok tertentu tanpa melihat utuh manfaat dari Otsus. Agitas kelompok tolak otsus, perlu dilawan dengan berita positif Papua. “Saya menerima dari beasiswa otsus, tanpa otsus tidak sekolah. Saya mengajak, penerima manfaat menceritakan ke publik, agar menjadi berita baik. Anak muda papua jangan mudah terbawa hoaks, suarakan kebenaran, menjadi manusia independen membangun kesejahteraan papua,” ujarnya.
