Dukungan terhadap keberlanjutan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua terus disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat di Papua. Hal ini kontras dengan suara-suara beberapa kelompok kecil yang menyuarakan narasi-narasi penolakan Otsus, termasuk beberapa pemimpin agama di Papua. Saat dimintai pendapat tentang mengapa ada tokoh agama yang secara terbuka menolak pelaksanaan Otsus, mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Albert Yoku, S.Th menyatakan, mungkin saja ada faktor ketidaktahuan dari mereka yang menolak Otsus. ”Faktor ketidaktahuan (akan pelaksanaan Otsus) bisa membuat lahirnya pernyataan dimaksud. Dengan demikian maka keabsahan dan kebenaran (yang mendasari narasi penolakan Otsus dimaksud) belum bisa diterima dan dijadikan dasar bahwa gereja menolak Otsus.” katanya.
Pendeta Albert berpandangan bahwa gereja harus mengambil peran penting dalam pelaksanaan Otsus, maupun dalam evaluasi Otsus. Menurut Albert, gereja pun selama ini sudah terlibat dalam pelaksanaan Otsus di mana gereja juga ikut merekomendasikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) utusan agama yang dimandatkan oleh UU Otsus dan Perdasus 4 Tahun 2008 yang diberi wewenang untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. Sebagai seorang tokoh gereja, kata Albert, gereja harus berpikir solution oriented. “Gereja juga harus melihat Otsus sebagai berkat Tuhan yang khusus bagi orang asli Papua untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai tujuan Otsus.” ungkapnya.
Sebagai mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua yang memiliki anggota jemaat terbesar di Papua, Pendeta Albert Yoku melihat Otsus sudah berkontribusi positif terhadap gereja dan warga jemaat di Papua. Di antaranya adalah terciptanya lapangan kerja bagi orang asli Papua maupun meningkatnya jumlah pejabat publik yang merupakan orang asli Papua yang notabene adalah warga gereja.
Di samping itu juga ada peningkatan penerimaan persembahan dan perpuluhan, maupun terbangunnya sarana dan prasarana fisik seperti gereja, rumah pelayan jemaat maupun akses ke gereja. “Jadi sebagai mantan ketua Sinode, saya akui betapa positifnya Otsus ini. Saya selalu berprinsip bahwa penyelenggaraan Otsus yang dilakukan dengan baik, terfokus dan terarah secara baik dan benar akan mampu meredam berbagai bentuk gejolak politik dan konflik di tanah Papua,” katanya.
