Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bumi Cenderawasih. Penerapan Otsus sebagai jalan terbaik untuk membangun Papua, baik secara fisik maupun sumber daya manusianya.
Sejak 2002 hingga 2020, Papua dan Papua Barat telah memperoleh dana Otsus hingga mencapai Rp 126,99 triliun. Semenjak pertama kali disalurkan, total dukungan dana yang dikucurkan meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2002, dana yang diberikan sebesar Rp 1,38 triliun, sementara pada 2020 menjadi Rp 13,05 triliun. Artinya, terjadi peningkatan signifikan hingga 10 kali lipat sejak dana digulirkan. Dana tersebut pun menjadi salah satu instrumen yang memang digunakan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di dua provinsi tersebut.
Berbicara Otsus bukan hanya bicara soal dananya, melainkan hak afirmasi khusus bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk mendapatkan hak kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, menjadi pemimpin utama dalam pemerintahan, ketenagakerjaan, layanan pembangunan infrastruktur, dan sebagainya. Dukungan dana otonomi khusus sejatinya ditujukan bagi pembiayaan pendidikan dan kesehatan, serta dukungan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Balthasar Kambuaya, Wakil Ketua Steering Committee Tim Penyusunan Otonomi Khusus Papua 2001, menjelaskan, Otsus dihadirkan menggunakan pendekatan kesejahteraan. “Tujuan Otsus waktu itu ingin Papua keluar dari kemiskinan, memerdekakan Papua dari ancaman kemiskinan, belenggu ketertinggalan, ketakutan, penindasan, diskriminasi,” ujar Balthasar Kambuaya, dalam diskusi Webinar “Otsus Untuk Memerdekakan Papua.
Dalam Otsus sudah terkandung berbagai terobosan besar, yang orang Papua diberi kewenangan lebih dan tanggung jawab besar. Otsus dimaksudkan memberi perlindungan pemberdayaan orang asli Papua. Otsus pun disusun kelompok masyarakat Papua yang cerdas dengan sesuai kebutuhan zaman. Kata Balthasar, berkat Otsus, ibaratnya setengahnya sudah merdeka, karena kewenangan besar diberikan dalam hal pemerintahan, pendidikan, ekonomi, juga kesehatan.
“Otsus membawa perubahan radikal bagi Papua. Harus diakui, bahwa 18 tahun berjalan, ada yang berhasil dan belum. (Yang belum berhasil) memang perlu diperbaiki. Namun, setidaknya 75 persen Otsus itu sudah berhasil,” ucapnya.
Wakil Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo menambahkan, Otsus lahir agar orang Papua menjadi tuan di daerah sendiri, menjadi harapan dan solusi. Papua pada zaman Jokowi dilakukan berbagai terobosan, konektivitas infrastruktur terus dilakukan. Pusat memberi perhatian lebih mendorong infrastruktur di Papua semakin maju. Kalau pun ada penilaian gagal, itu bukan karena Otsus. Namun, lebih karena praktik pelaksanaannya. “Secara konsep, Otsus sudah bagus,” tegasnya.
Freddy Numberi, tokoh senior Papua, menerangkan, konsep dan juga kebijakan Otsus merupakan langkah hebat yang diambil negara untuk Papua. Namun, ketika regulasi hebat tapi tidak diikuti birokrasi yang baik, menjadi amburadul. Otsus adalah pemikiran dahsyat anak Papua. “Kita perlu ubah pendekatan. Otsus sudah baik. Tapi, perlu pendekatan tepat dan pengawasan lebih baik,”ucap Freddy.
Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo, menjelaskan, Otsus sudah memberi manfaat besar. Banyak anak muda Papua bisa sekolah ke luar negeri. Akses kesehatan yang lebih baik. Sayangnya, berbagai kelebihan itu tidak disosialisasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi.
Meski masih ada kekurangan, dalam kurun waktu 20 tahun sampai saat ini, kehadiran Otsus memberi manfaat yang begitu besar yang difokuskan untuk empat program prioritas. Seperti, aspek pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu menjadi bukti, bahwa perhatian Pemerintah Pusat ke Papua begitu besar.
