• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Berita Papua

Polisi Larang Aksi Makar dalam Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Papua

November 17, 2020
in Berita Papua, Nasional & Internasional
6 min read
0
Polisi Larang Aksi Makar dalam Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Papua
0
SHARES
7
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

JAYAPURA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Papua melarang aksi makar dalam pelaksanaan rapat dengar pendapat umum tentang evaluasi otonomi khusus di Provinsi Papua. Rapat harus difokuskan untuk memperbaiki implementasi otonomi khusus yang telah berjalan selama 19 tahun terakhir di Papua.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Mustofa Kamal di Jayapura, Senin (16/11/2020). Ia mengatakan, Kepala Polda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw telah mengeluarkan maklumat terkait pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) umum di lima kabupaten yang mewakili lima wilayah adat di Provinsi Papua.

Sejumlah poin dalam maklumat ini antara lain melarang aksi makar dalam RDP dan pembatasan peserta maksimal 50 orang demi mencegah penyebaran Covid-19. ”Pelaksanaan RDP harus tetap dalam kiblat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan pendapat dalam evaluasi kebijakan negara sangatlah wajar. Namun, kegiatan ini tidak boleh memecah persatuan bangsa,” kata Ahmad.

Ia pun mengimbau Majelis Rakyat Papua sebagai pelaksana RDP menggunakan metode daring demi mencegah timbulnya kluster baru penyebaran Covid-19. ”Pihak pelaksana RDP wajib menghormati dan menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Caranya adalah menaati imbauan pemerintah untuk tidak mengumpulkan massa dalam jumlah besar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru,” ucap Ahmad.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengatakan, pihaknya meminta kepala daerah dan seluruh lembaga negara mendukung pelaksanaan RDP evaluasi pelaksanaan otonomi khusus. Sebab, kegiatan ini sesuai dengan amanah Pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Ia pun menyayangkan aksi penolakan RDP evaluasi otonomi khusus oleh sekelompok orang di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Minggu (15/11/2020). Selain itu, lanjut Timotius, MRP merasa heran dengan sikap sejumlah kepala daerah yang juga menolak pelaksanaan RDP di wilayahnya.

Timotius mengatakan, pihaknya sudah menyurati para kepala daerah di lima wilayah adat sebelum pelaksanaan RDP yang dijadwalkan pada 17-18 November 2020. ”Kesimpulannya, kami adalah lembaga negara dan melaksanakan kegiatan yang legal,” ujar Timotius.

Ia menegaskan, penolakan RDP evaluasi implementasi otonomi khusus di Papua telah mencederai hak warga untuk menyampaikan pendapatnya demi mencapai solusi bersama.

Timotius mengungkapkan, penolakan itu kemungkinan karena adanya rasa curiga berlebihan bahwa RDP akan memuat aspirasi referendum bagi Papua. Padahal, dia menegaskan, RDP akan fokus terhadap evaluasi dan solusi perbaikan otonomi khusus yang tidak terkesan parsial dan tambal sulam.

”Penolakan RDP telah membungkam hak demokrasi orang asli Papua. Padahal, kami hanya ingin ada perbaikan pelaksanaan otonomi khusus secara menyeluruh,” tutur Timotius.

Ia menambahkan, MRP akan menggelar rapat dalam waktu dekat untuk menentukan jadwal terbaru pelaksanaan RDP di lima wilayah adat dan RDP umum.

”Kami pun mendukung penuh kebijakan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw yang mengeluarkan maklumat pelaksanaan RDP. Kami membatasi jumlah peserta sesuai pelaksanaan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” katanya.

Source: Kompas - Polisi Larang Aksi Makar dalam Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Papua
Tags: otonomi khusus jilid 2Otonomi Khusus PapuaOtsus Papua
Previous Post

Revisi UU Otsus Papua, Untuk Pembangunan Papua Yang Berkelanjutan

Next Post

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw : Tolak RDPU Otsus Dan Sudah Selenggarakan Evaluasi

Related Posts

DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus
Berita Papua

DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

January 17, 2021
Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II
Berita Papua

Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II

January 17, 2021
Dukung Vaksinasi Covid-19, Dewan Adat Papua: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks
Berita Papua

Dukung Vaksinasi Covid-19, Dewan Adat Papua: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks

January 15, 2021
Otsus Untuk Kesejahteraan OAP, Elit Politik Main-main Dana Otsus Wajib Ditindak Tegas
Berita Papua

Otsus Untuk Kesejahteraan OAP, Elit Politik Main-main Dana Otsus Wajib Ditindak Tegas

January 15, 2021
Otsus, Terobosan Besar Negara untuk Memajukan Orang Asli Papua
Berita Papua

Otsus, Terobosan Besar Negara untuk Memajukan Orang Asli Papua

January 14, 2021
Presiden Jokowi Dorong Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Papua
Berita Papua

Presiden Jokowi Dorong Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Papua

January 14, 2021
Next Post
Bupati Jayapura Mathius Awoitauw : Tolak RDPU Otsus Dan Sudah Selenggarakan Evaluasi

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw : Tolak RDPU Otsus Dan Sudah Selenggarakan Evaluasi

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

November 17, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

November 17, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

November 17, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

November 17, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

January 17, 2021
Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II

Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II

January 17, 2021
Dukung Vaksinasi Covid-19, Dewan Adat Papua: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks

Dukung Vaksinasi Covid-19, Dewan Adat Papua: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks

January 15, 2021
Otsus Untuk Kesejahteraan OAP, Elit Politik Main-main Dana Otsus Wajib Ditindak Tegas

Otsus Untuk Kesejahteraan OAP, Elit Politik Main-main Dana Otsus Wajib Ditindak Tegas

January 15, 2021
DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

DPR Dorong Pemerintah Wujudkan Keadilan di Papua Lewat Otonomi Khusus

January 17, 2021
Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II

Masyarakat Papua Mendukung Kelanjutan Otsus Jilid II

January 17, 2021
Dukung Vaksinasi Covid-19, Dewan Adat Papua: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks

Dukung Vaksinasi Covid-19, Dewan Adat Papua: Masyarakat Jangan Termakan Hoaks

January 15, 2021
Otsus Untuk Kesejahteraan OAP, Elit Politik Main-main Dana Otsus Wajib Ditindak Tegas

Otsus Untuk Kesejahteraan OAP, Elit Politik Main-main Dana Otsus Wajib Ditindak Tegas

January 15, 2021
Otsus, Terobosan Besar Negara untuk Memajukan Orang Asli Papua

Otsus, Terobosan Besar Negara untuk Memajukan Orang Asli Papua

January 14, 2021
Presiden Jokowi Dorong Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Papua

Presiden Jokowi Dorong Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Papua

January 14, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press