• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Berita Papua

Revisi UU Otsus Diharap Mengacu 5 Kerangka dari Pemprov Papua

February 4, 2021
in Berita Papua, Nasional & Internasional, Social & Culture
3 min read
0
Revisi UU Otsus Diharap Mengacu 5 Kerangka dari Pemprov Papua
0
SHARES
16
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

JAYAPURA, iNews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua membuat lima kerangka yang dinilai dapat menjadi acuan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Tujuannya agar implementasi kebijakan tersebut dapat menguntungkan masyarakat. Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan,  ada lima kerangka yang diharap dapat menjadi acuan revisi UU Otsus.

“Pertama,  adanya pengakuan dan penyerahan kewenangan kepada Papua. Perlu ada rasionalisasi kewenangan pusat dan daerah sehingga menjadi jelas dan tidak tumpang tindih,” kata Musa’ad di Kota Jayapura, Papua, Rabu (3/2/2021). Kedua, mengenai struktural kelembagaan yang bertujuan menguatkan posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah serta juga sebagai koordinator pengelolaan otsus.

“Jadi kabupaten dan kota bisa punya hubungan yang terkait dalam pengelolaan dana otsus dengan provinsi,” ujar dia.

Perihal ketiga mengenai keuangan. Pemerintah Provinsi Papua berharap, hanya ada satu sumber pendanaan dari pusat, yakni lewat dana otsus. Tidak seperti sekarang, seperti bagi hasil DAK, DAU dan dana kementerian lembaga.

Keempat, lanjut dia, mesti ada kerangka kebijakan, sehingga tak ada tumpang tindih dari apa yang diterbitkan pusat dengan daerah. Terakhir masalah aspek hukum, HAM dan rekonsiliasi. “Intinya lima kerangka ini yang kita inginkan. Mau jadi berapa pasal silahkan yang penting tetap mengacu pada lima kerangka ini,” ujarnya.

Previous Post

Anggota MRPB Sarankan Dana Otsus Papua untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan

Next Post

LaNyalla: Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Kesejahteraan, Bukan Pendekatan Keamanan

Related Posts

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera
Berita Papua

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital
Berita Papua

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa
Berita Papua

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati
Berita Papua

Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

March 1, 2021
Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka
Berita Papua

Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

March 1, 2021
Anggota DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan TI di Papua
Berita Papua

Anggota DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan TI di Papua

March 1, 2021
Next Post
LaNyalla: Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Kesejahteraan, Bukan Pendekatan Keamanan

LaNyalla: Pembangunan Papua Melalui Pendekatan Kesejahteraan, Bukan Pendekatan Keamanan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Pebruari 4, 2021
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pebruari 4, 2021
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Pebruari 4, 2021
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Pebruari 4, 2021
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

March 1, 2021
Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

March 1, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 585 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press