• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Opini

Sejak 1969, Papua Bagian Integral dari Indonesia

September 28, 2020
in Opini
8 min read
0
Sejak 1969, Papua Bagian Integral dari Indonesia
0
SHARES
33
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Jerry Indrawan
Dosen Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta

Sekalipun banyak oknum-oknum di luar sana yang berbicara bahwa Papua adalah bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bahkan sampai ingin memerdekakan diri, penulis dalam tulisan ini memberikan sebuah pelurusan fakta sejarah bahwa hal tersebut adalah keliru. Sejak 1969, yaitu saat dilaksanakannya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera), Papua yang kala itu masih bernama Irian Barat, adalah bagian sah dan integral dari bangsa ini.

Secara de facto, bahkan sejak tanggal 1 Mei 1963, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerahkan Papua untuk diadministrasi oleh pemerintah Indonesia, pasca Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dicanangkan Presiden Soekarno. Meskipun telah diadministrasi oleh pemerintah Indonesia, Irian Barat masih belum menjadi wilayah NKRI. Baru pada tahun 1969, pasca Pepera, Irian Barat secara resmi menjadi wilayah NKRI.

Sejak Pepera 1969
Jika kita ingin bicara Pepera, sejarahnya amatlah panjang. Peperan sendiri dilakukan pada tanggal 24 Juli sampai sekitar bulan Agustus pada tahun 1969. PBB menjadi pengawas peristiwa bersejarah yang akan menyatukan Papua ke Indonesia. Itulah mengapa Pepera bukan akal-akalan pemerintah Indonesia, namun berdasarkan rekognisi internasional, khususnya melalui PBB. Sebanyak 16 orang perwakilan PBB dikirim ke Papua untuk mengawasi jalannya Papua. Awalnya, ada 50 orang yang dikirim, namun karena berbagai pertimbangan, hanya 16 yang tersisa untuk melakukan monitoring. Tugas mengawasi pelaksanaan Pepera dimulai pada 23 Agustus 1969.

Banyaknya nada sumbang yang mengatakan bahwa PBB ditekan oleh pemerintah Indonesia juga tidak benar. Misalnya, angka 16 perwakilan juga datang dari PBB. Mereka setuju mengurangi jumlah perwakilan mereka bukan karena tekanan dari Indonesia. Kemudian, apakah mungkin sebuah organisasi besar yang memiliki Dewan Keamanan yang sangat kuat dengan adanya negara-negara hegemoni dunia, seperti Amerika Serikat dan Rusia, bisa diintervensi oleh Indonesia? Kemungkinannya tentu kecil sekali.

PBB mengutus 16 orang tadi untuk mengawasi pelaksanaan Pepera yang dilakukan di 8 kabupaten, Jayawijaya, Merauke, Paniai, Fakfak, Sorong, Biak, Manokwari serta Jayapura. Pepera juga dihadiri oleh 1026 anggota Dewan Musyawarah Pepera (DMP), yang mewakili 809.327 penduduk Papua kala itu. DMP terdiri atas 400 orang yang mewakili unsur tradisional, yaitu kepala suku/adat), 360 orang mewakili unsur daerah, dan 266 orang mewakili unsur organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Hasil Pepera di 8 kabupaten tersebut secara mutlak memilih dan menetapkan bahwa Papua menjadi bagian dari NKRI. Hasil tersebut kemudian disepakati dan disetujui dengan tanda tangan dari semua yang hadir dalam rapat. Secara de facto masyarakat Papua memilih untuk berintegrasi dengan wilayah NKRI ini. Pepera sendiri disahkan melalui Resolusi PBB No. 2504 pada Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969 yang disetujui oleh 82 negara, sedangkan 30 negara lainnya memilih abstain.

Diakui PBB

Sidang Umum PBB ini adalah bukti secara de jure bahwa Papua adalah bagian sah dan integral dari bangsa Indonesia, serta menjadi satu dengan NKRI. Begitu pula di mata dunia internasional, karena dengan diloloskannya resolusi tersebut, maka dunia internasional mengakui proses Pepera. Dengan begitu, penetapan resolusi PBB ini dianggap sebagai dokumen yang sah karena Pepera telah dilaksanakan. Meskipun dengan sistem perwakilan (DMP), namun hasil Pepera ini diterima dengan baik sebagai suatu putusan yang telah final.

Resolusi PBB Nomor 2504 itu merupakan pernyataan tegas akan pengakuan PBB terhadap kedaulatan Indonesia terhadap Papua. Atas dasar itu, penting untuk kita pahami bahwa setiap upaya pemisahan diri dari NKRI merupakan tindakan penentangan terhadap hukum internasional yang berlaku. Resolusi PBB diakui secara internasional sebagai sebuah bentuk dari hukum internasional.

Masalahnya sekarang, bagi pihak-pihak yang mempertanyakan keabsahan Papua menjadi bagian dari Indonesia, bahkan ingin sampai Papua merdeka, artinya pihak-pihak ini tidak belajar sejarah dan hukum. Menentang kedaulatan Indonesia di Papua tidak hanya merupakan sebuah perbuatan melawan hukum nasional kita sendiri, namun juga penentangan terhadap hukum internasional dalam bentuk resolusi tadi. Kemudian, resolusi PBB pun merupakan bagian kecil dari Piagam PBB (UN Charter) yang sudah diakui oleh seluruh anggota PBB sebanyak 193 negara di dunia.

Itulah mengapa penulis berani mengatakan bahwa Papua adalah bagian integral dari Indonesia, khususnya pasca 1969 di mana dunia internasional mengakui kehadiran Indonesia di Bumi Cenderawasih. Sebuah fakta sejarah dan hukum yang penulis kira sulit untuk dibantah, apalagi hanya dengan melempar argumen atau pendapat yang tidak berdasar, sekedar untuk mempengaruhi opini publik.

Tags: berita papua merdekafree west papuagerakan papua merdekaorganisasi papua merdekaPapua BaratPapua Barat Merdekapapua indonesiaPembangunan Untuk Papuaperkembangan papua merdeka terkiniSejarah PapuaWest Papua
Previous Post

Tokoh masyarakat kampung Doyo Alfons wally : Otsus Jilid II Menjawab Kebutuhan Masyarakat Asli Papua

Next Post

Indonesia Mensejahterakan Papua, Bukan Menjajah

Related Posts

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)
Opini

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

April 17, 2021
Dana Otonomi Khusus untuk Pembangunan Papua
Opini

Dana Otonomi Khusus untuk Pembangunan Papua

April 13, 2021
Perlunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua
Opini

Perlunya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

April 10, 2021
Kebijakan Otonomi Khusus sebagai Landasan Kesejahteraan Masyarakat Papua
Opini

Kebijakan Otonomi Khusus sebagai Landasan Kesejahteraan Masyarakat Papua

April 5, 2021
Dampak Positif Otsus di bidang Pendidikan
Opini

Dampak Positif Otsus di bidang Pendidikan

April 1, 2021
OTONOMI KHUSUS BUKTI KOMITMEN PEMERINTAH TINGKATKAN TARAF HIDUP PAPUA
Opini

OTONOMI KHUSUS BUKTI KOMITMEN PEMERINTAH TINGKATKAN TARAF HIDUP PAPUA

March 30, 2021
Next Post
Indonesia Mensejahterakan Papua, Bukan Menjajah

Indonesia Mensejahterakan Papua, Bukan Menjajah

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

October 12, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

September 28, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

September 28, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

October 10, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

April 17, 2021
Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

April 17, 2021
Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

April 17, 2021
BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

April 17, 2021
Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

Otonomi Khusus dan Dampak Positifnya terhadap Orang Asli Papua (OAP)

April 17, 2021
Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

Pelajar Tewas Ditembak KKB Papua, Motor Dibakar

April 17, 2021
Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

Yanto Eluay: Ulah KKB Mencoreng Wajah Masyarakat Adat Papua

April 17, 2021
BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

BKPM Dukung Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

April 17, 2021
Kejamnya Kelakuan KKB Bunuh Siswa Papua

Kejamnya Kelakuan KKB Bunuh Siswa Papua

April 17, 2021
Pemuda Adat Papua Desak Pemerintah Agar KKB Dijadikan Organisasi Teroris Lokal

Pemuda Adat Papua Desak Pemerintah Agar KKB Dijadikan Organisasi Teroris Lokal

April 16, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 580 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press