• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Opini

Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua

Oktober 22, 2020
in Opini
9 min read
0
Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua
0
SHARES
60
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Ayunita Harianja
Manajer Departemen Kemanusiaan & Perdamaian Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan

Separatisme: Penyebab Munculnya Konflik di Papua

Gerakan separatis secara definitif adalah sebuah upaya untuk melepaskan diri dari suatu negara atau merdeka dengan berbagai motif. Salah satu motif yang paling umum adalah kekecewaan terhadap situasi dan perasaan tidak adil. Namun tak jarang juga terdapat motif lain yaitu adanya pihak asing yang menginginkan kawasan tertentu dicaplok, maupun kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Kepentingan yang kerap kali diidentikan dengan indikasi ekonomi dan politik.

Gerakan separatisme di Papua terbilang cukup banyak, dan tidak semua disebut dengan istilah umum Organisasi Papua Merdeka (OPM), seperti yang banyak dikenal. Mereka ada dibawah beberapa bendera, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dll. Namun secara umum saat ini gerakan-gerakan tersebut dikelompokkan menjadi Kelompok Separatis Papua (KSP). Jika mereka melakukan kekerasan dengan menggunakan senjata yang mematikan (lethal), mereka akan dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Organisasi-organisasi seperti inilah yang sering kali menjadi penyebab konflik muncul di Papua. Dengan ide separatisme saja, mereka sudah bisa merangsang terjadinya tindak kekerasan, bagaimana jika mereka menggunakan senjata. Parahnya lagi, isu yang dimainkan di media massa adalah kekerasan ini adalah akibat dari aparat keamanan atau negara. Padahal, tugas negara mengamankan rakyat Papua dari tindakan dan aksi mereka.

Mari kita lihat beberapa konflik yang disebabkan oleh KSP tersebut. Sekalipun memang cukup banyak konflik, termasuk konflik bersenjata, yang terjadi di Papua, berikut adalah beberapa peristiwa yang bisa dirangkum untuk menceritakan sejarah konflik di Bumi Cenderawasih tersebut. Perlawanan bersenjata OPM pecah untuk pertama kalinya pada 26 Juli 1965 di Manokwari. Kemudian, menurut laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul “The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement”, kegiatan penambangan Freeport pada 1973 memicu aktivitas militer OPM di wilayah Timika      .

Pada Mei 1977, sekitar 200 gerilyawan OPM menyerang Freeport dan direspons dengan operasi militer, terutama di Desa Amungme. Tanah Freeport sendiri dulunya merupakan tanah adat suku Amungme dan Komoro yang merupakan penduduk asli di wilayah tersebut. Direktur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Markus Haluk dalam buku “Menggugat Freeport” menyebutkan 60 orang suku Amungme menjadi korban kekerasan militer dalam insiden itu.

Kasus-kasus lain juga kerap bermunculan. Contohnya, adalah kasus Wasior pada 2001 dan kasus Wamena pada 2003 yang lagi-lagi disebabkan konflik aparat dengan warga setempat. Gerakan separatis, yang sekarang juga identik dengan istilah kelompok kriminal bersenjata, menuduh pemerintah (aparat keamanan) telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, tindakan mereka adalah makar yang melawan hukum nasional, alias melawan Pancasila dan UUD 1945.

Selanjutnya, gelombang kekerasan yang terjadi sekitar akhir tahun 2019 mengakibatkan delapan orang sipil tewas di Deiyai dalam kerusuhan pada 28 Agustus 2019. Kemudian, kerusuhan lain terjadi pada 26 September 2019 mengakibatkan 33 orang tewas di Wamena dan empat orang tewas di Jayapura. Tragedi mengenaskan lainnya terjadi pada 2 Desember 2018 yang menewaskan 31 pekerja proyek jalan raya Trans Papua tewas ditembaki di wilayah Nduga oleh kelompok bersenjata Papua pimpinan Egianus Kogoya.

Peristiwa itu dijawab dengan operasi militer di wilayah Nduga. Amnesty International Indonesia mencatat 182 warga sipil Nduga meninggal dalam pelarian diri, setelah kampung mereka didatangi aparat keamanan yang memburu kelompok Egianus. Gerakan separatis menuduh aparat keamanan yang membuat warga sipil sampai kehilangan nyawa, padahal tugas mereka adalah menangkap para pengacau keamanan tersebut. Justru tokoh pro-kemerdekaan Papua, Benny Wenda, yang sering menjadi dalang kerusuhan di Bumi Cendrawasih.

Gerakan yang dilakukan KSP seringkali merupakan gerakan bersenjata yang sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam beberapa tahun terakhir, gerakan kemerdekaan Papua ini juga telah berkembang dan merambah kampanye internasional sebagai media melancarkan aksinya. Hal ini karena gerakan bersenjata dianggap tidak efektif lagi dalam mewujudkan visi yang diinginkan. Alhasil, mereka adalah dalang dari semua konflik-konflik yang ada di Papua.

Oleh karena itu, mereka melakukan kampanye internasional yang aktif dan mengangkat isu-isu sensitif tentang Papua kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga ke berbagai negara. Sekalipun upaya marak dilakukan, namun tidak ada satu pun negara di dunia yang mengakui bahwa Papua adalah negara. Memang banyak negara mendukung kemerdekaaan Papua, namun semuanya masih mengakui Papua sampai saat ini adalah bagian dari negara Indonesia.

Fakta ini adalah bukti bahwa gerakan separatisme telah kehilangan arah. Ketika dulu mereka gagal dalam berjuang di Papua melalui upaya kekerasan, teror, dan sebagainya, kali ini mereka juga gagal mempengaruhi dunia internasional untuk mengakui mereka sebagai negara. Mendukung kemerdekaan adalah hal yang sangat berbeda dengan mengakui kedaulatan Papua sebagai sebuah negara. Berjuang di front internasional memang bisa memenangkan opini publik internasional. Namun, dalam konteks kedaulatan sebuah negara, opini publik tidak bisa dijadikan ukuran. Paramater utamanya adalah hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional, termasuk PBB.

Tags: berita papua merdekafree west papuagerakan papua merdekaHari Kemerdekaan PapuaKelompok Kriminal BersenjataKelompok Separatis Bersenjataorganisasi papua merdekaotonomi khusus jilid 2Otonomi Khusus Papuaotsus jilid 2Otsus PapuaPapua BaratPapua Barat Merdekapenolakan otonomi khusus papuapenolakan otsus papuaseparatis Papuaseparatisme PapuaWest Papua
Previous Post

Bahas Otsus Papua, Bamsoet Pimpin Rapat Konsultasi Bersama Mahfud dan Tito

Next Post

Tokoh Gereja Karel Maniani : Otonomi Khusus di Papua Harus Berlanjut, Karena Sudah Kehendak Tuhan

Related Posts

Membangun Budaya Damai di Papua
Opini

Membangun Budaya Damai di Papua

January 25, 2021
OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris
Opini

OPM Layak Ditetapkan Sebagai Organisasi Teroris

January 22, 2021
MARI SAMA-SAMA BANGUN PAPUA
Opini

MARI SAMA-SAMA BANGUN PAPUA

January 18, 2021
Memahami Papua dan Mencari Solusi dari Permasalahannya
Opini

Memahami Papua dan Mencari Solusi dari Permasalahannya

January 14, 2021
Pemekaran Wilayah Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua
Opini

Pemekaran Wilayah Berdampak Positif Bagi Rakyat Papua

January 9, 2021
Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Bagi Papua
Opini

Pendekatan Keamanan dan Kemanusiaan Bagi Papua

January 8, 2021
Next Post
Tokoh Gereja Karel Maniani : Otonomi Khusus di Papua Harus Berlanjut, Karena Sudah Kehendak Tuhan

Tokoh Gereja Karel Maniani : Otonomi Khusus di Papua Harus Berlanjut, Karena Sudah Kehendak Tuhan

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Oktober 22, 2020
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Oktober 22, 2020
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Oktober 22, 2020
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Oktober 22, 2020
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

January 26, 2021
Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

January 26, 2021
Membangun Budaya Damai di Papua

Membangun Budaya Damai di Papua

January 25, 2021
Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

January 25, 2021
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Temui Moeldoko, Ini yang Dibahas

January 26, 2021
Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

Komisi II DPR RI Serap Aspirasi mengenai Pemekaran Papua

January 26, 2021
Membangun Budaya Damai di Papua

Membangun Budaya Damai di Papua

January 25, 2021
Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

Masyarakat Kampung Sawanawa Tidak Minta Merdeka, Tapi Otsus Harus Lanjut

January 25, 2021
Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal

Membangun Papua Berbasis Kearifan Lokal

January 25, 2021
Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

Sri Mulyani Pastikan Alokasi Dana Otsus untuk Papua Naik

January 24, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 588 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press