Tenaga Ahli DPR RI
Sukseskan Pilkada 2020 di Papua
Indonesia akan segera melaksanakan pilkada secara serentak, walau sebelumnya sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Dikabarkan akan ada 270 daerah yang ikut serta, terdiri dari sembilan provinsi dan 261 kabupaten/kota. Sejak tahun 2019 lalu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan bawa Papua dan Papua Barat akan ikut serta dalam pilkada serentak ini. Merupakan sebuah harapan bagi semua elemen masyarakat, partai politik dan pemangku kepentingan setempat agar pilkada di Papua dapat berlangsung secara demokrasi, damai dan kondusif di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, dan hal tersebut bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi.
Hal-hal yang menjadi kekhawatiran, seperti misalnya akan terjadi pemberontakan oleh Kelompok Separatis Papua (KSP) atas kepala daerah yang nantinya akan terpilih apabila tidak sesuai dengan keinginan mereka. Untuk itu, KPU saat ini tengah berusaha mendalami potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi selama pilkada 2020 di Papua dan Papua Barat. Lebih lanjut KPU tengah mengusulkan untuk melakukan pengetatan penjagaan selama penyelenggaraan pilkada, merupakan hal yang terkesan sangat dilebih-lebihkan. Kekhawatiran seperti itu muncul akibat Indonesia merasa masih menghadapi tantangan dengan adanya gerakan separatis Papua, seperti KSP tersebut, yang akan menentang, bahkan melawan dengan kekerasan, segala kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Hal ini pun menjadikan kondisi di Papua terkesan tak berkesudahan karena seolah-olah masih ada benturan antara nasionalisme Indonesia dan etnonasionalisme yang dimiliki oleh Papua yang tidak akan bisa menemukan titik terang. Padahal, semua tahu bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekalipun dari segi budaya memang banyak perbedaannya. Namun, daerah mana di Indonesia yang tidak berbeda budayanya satu sama lain. Justru karena perbedaan itulah, kita semua sepakat dari Sabang sampai Maarauke untuk menggunakan nama Indonesia.
Perlu disadari bahwa akar etnonasionalisme Papua yang selalu bertentangan dengan nasionalisme Indonesia sebenarnya tumbuh karena manipulasi sejarah yang dilakukan oknum-oknum yang ingin merdeka dari NKRI karena memiliki agenda sendiri-sendiri. Mereka mengatakan bahwa bumi Papua penuh konflik, kekerasan, marginalisasi ekonomi, dan diskriminasi rasial, yang kesemuanya akibat ulah Indonesia. Selain itu menguatnya etnonasionalisme Papua juga dipengaruhi oleh dinamika global, di mana oknum-oknum KSP ini berusaha mempengaruhi opini public internasional bahwa Indonesia melanggar HAM di Papua. Namun, seperti penulis katakana sebelumnya, perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Indonesia sebagai negara ibu dari Papua justru menaungi keanekaragaman ini dan tetap mengupayakan persatuan di seluruh Nusantara.
Papua sebenarnya memerlukan paradigma baru berbasis etnografi. Proses pembangunan yang dilakukan di Papua perlu memberi ruang terjadinya pertukaran nilai secara baik antara budaya yang dimilki Papua dengan apa yang diinginkan oleh Indonesia. Hal tersebut nantinya akan disatukan, menjadi keberagaman yang yang tetap satu, bukannya justru memaksakan sebuah perubahan agar Papua dapat berjalan sendiri diluar nasionalisme Indonesia, yaitu dengan mendapatkan kemerdekaannya secara totalitas.
Hal yang terpenting yang dapat dilakukan adalah membangun nasionalisme Papua yang berbasis kesadaran dan kecintaan warganya kepada Indonesia, memahami bahwa walaupun budaya yang dimiliki berbeda namun mereka tetaplah orang Indonesia, dan keberagaman atau perbedaan itu bukan hanya dimilki oleh Papua, Indonesia merupakan negara yang kaya dimana setiap daerahnya memiliki keberagaman dan perbedaannya masing-masing, sehingga tidak pantas jika hal ini menimbulkan sebuah perpecahan. Hal diatas dapat diwujudkan dengan memahami pergulatan hidup orang Papua. Dengan demikian, nasionalisme Papua tidak akan menjadi isu lagi. Perbaikan komunikasi yang setara tanpa memberikan stigma kepada masyarakat Papua juga perlu untuk terus dilakukan agar permasalahan diatas dapat terselesaikan.
Untuk itu, pengikutsertaan Papua dalam pilkada serentak 2020 merupakan hal yang tepat. Tidak sepantasnya kita memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran seperti yang telah disebutkan diatas. Pengalaman dari penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2017 dan 2018 lalu serta Pemilu 2019 pesta demokrasi politik di wilayah Timur NKRI telah terlaksana dengan lancar dan sukses. Bahkan partisipasi warga lokal Papua untuk menyalurkan hak suaranya dalam ajang pilkada dan pemilu pelaksanaan agenda politik lima tahunan Indonesia tersebut mengalami peningkatan.
Keberhasilan demokrasi dalam pilkada serentak dan pemilu di Provinsi Papua dan Papua Barat membuktikan fakta bahwa dinamika demokrasi di masyarakat lokal terus tumbuh serta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karenanya, proses pilkada serentak 2020 di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan diikutsertai oleh 11 Kabupaten di Provinsi Papua pasti akan terlaksana dengan sukses dan lancar, sehingga melalui pemilihan kepala daerah langsung tersebut dapat melahirkan figur pasangan kepala daerah bupati dan wakil bupati yang definitif untuk melanjutkan berbagai program pembangunan di daerah-daerah Papua dan Papua Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli Papua. Terakhir, mari kita sama-sama sukseskan Pilkada 2020 di Papua.
