Tokoh adat di pesisir dan pegunungan Papua minta pemerintah melanjutkan otonomi khusus (otsus) di Bumi Cenderawasih. Otsus diklaim dapat meningkatkan pembangunan di Papua.
Otsus Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan oleh negara, melalui UU nomor 21/2001.
Selama ini, anggaran otsus yang dikucurkan pemerintah pusat dari tahun 2000-2020 terus meningkat dan difokuskan untuk 4 program prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Contoh keberhasilan otsus di Papua sudah banyak, seperti dalam bidang pendidikan, ada ribuan anak asli Papua dikirim sekolah ke luar negeri, baik dikirim ke Australia, Selandia Baru, Jerman, Belanda dan Amerika dan berbagai negara lainnya,” jelas Ondoafi (kepala suku) Sosiri, Boas Asa Enoch.
Otsus juga meningkatkan infrastruktur, misalnya pada sarana transportasi di sektor perhubungan darat, laut dan udara seperti pembangunan 6 bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil hingga Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah di Merauke, juga perbaikan Bandara Sentani.
“Termasuk jalan Trans Papua sepanjang 1.071 kilometer telah tersambung dan terus ditingkatkan kondisinya. Saat ini jalan Trans Papua sudah beraspal sepanjang 743 kilometer dan sisanya masih pengerasan tanah,” ujarnya.
Lanjut Boas, jalan Trans Papua terbukti memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat dengan semakin murahnya harga barang-barang kebutuhan pokok, karena ada konektivitas jalan darat.
“Agar penerapannya semakin bermanfaat, otsus harus dievaluasi dan dilanjutkan, agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat,” katanya.
Sementara itu, David Hubi selaku tokoh masyarakat di pegunungan Papua menyebutkan pembangunan di daerah pegunungan tengah Papua masih tertinggal, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah, salah satunya lewat pemberlakukan otsus.
“Daerah pegunungan tengah Papua juga perlu dimekarkan menjadi Provinsi Pegunungan Tengah Papua, agar pembangunan lebih merata. Jika ada yang beranggapan tolak otsus, itu adalah hal yang salah,” Hubi menambahkan.Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Peradilan Dewan Adat Suku Sentani (DASS) Philipus Deda, Wakil Ketua DASS Yakob Fiabetauw, Ketua Rayon V Rukun Jawijaya atau Lapago di Jayapura David M Hubi bersama Kepala Suku Lapago wilayah Yapis Jayapura Ernest Tabuni, Kepala Suku Lapago wilayah Entrop Andius Tabuni dan Kepala Suku Lapago wilayah Angkasa Waila.
