Yalimo, Papuatoday.id (13/08/2020), Setelah Otsus tahun 2001 mulai berlaku di Papua, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan untuk pemerintahan yang ada di Papua dengan kewenangan lebih. Dampaknya, banyak hal yang dapat rasakan perkembangan di Papua.
Nahor Nekwek, M.Pd (Tokoh Intelektual Pendididikan) Kabupaten Yalimo, mengatakan setelah adanya Otsus, pada tahun 2008 banyak disahkan daerah otonom baru sebagai kabupaten seperti Lany Jaya, Maberamo Tengah, Nduga dan Yalimo.
“Jadi setelah diberikan kewenangan otonomi khusus diberikan, untuk Kabupaten maka terlihat perubahan di Yalimo,” ungkapnya
“Sebagai orang Papua dan sebagai orang intelektual orang Yali yang kita pelajari sesuai UU Otsus 2002 yang berlaku kekhususan di Papua. Disisi anggaran Pemerintah Pusat telah berikan, setelah dana diberikan ke Prov. Papua, kemudian pemerintah berikan ke kabupaten – kabupaten sesuai situasi kondisi wilayah, misalnya di Yalimo,” tambah Nahor.
Sementara itu, terkait dengan Otsus, terdapat pro dan kontra mengenai Otsus.
“Pertama jika berakhir, kita ingin keluar dari NKRI adalah orang yang masuk berpolitik. Tapi kami masyarakat Yalimo punya pendapat yang berbeda, yakni berpikir untuk mesejahterakan rakyat, kita berikan masukan untuk pemerintah harus buat statement (kebijakan) sesuai dengan kondisi yang di Papua,” jelasnya.
Pihaknya menyatakan bahwa adanya sekolompok orang yang menolak Otsus dan memaksa untuk tolak merupakan ada indikasi lain.
Namun, dirinya juga memberikan penekanan bahwa jika Otsus berlanjut harus ada keseriusan dan pada prinsipnya kekhususan itu benar benar di diberlakukan di Papua.
