JAKARTA – Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) oleh Pemerintah Indonesia di Papua dinilai merupakan jalan terbaik untuk membangun Papua, baik fisik maupun sumber daya manusianya.
Otsus merupakan win-win solution sekaligus jalan menuju perubahan untuk Papua lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Papua Thaha Alhamid, pakar politik lulusan Walden University Amerika Serikat Boni Hargens dan Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute (IPI) Karyono Wibowo.
Thaha Al Hamid menegaskan, Otsus tidak perlu ditolak karena keberadaan Otsus telah dan akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
Apalagi, lanjut dia, Otsus mengerjakan empat hal yang meliputi pengembangan pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan infrastruktur.
”Otsus ini harus kita terima karena ini adalah jalan untuk sebuah perubahan ke depan, terutama untuk generasi muda. Ini adalah solusi politik bagi masyarakat Papua,” tutur Thaha dalam keterangannya, Jumat (6/11/2020).
Menurut dia, Otsus tidak bermasalah sama sekali. Yang bermasalah adalah pelaksanaan dan pengelolaan Otsus. Karena itu, kata dia, yang perlu dilakukan ke depannya adalah memperbaiki pengelolaan Otsus agar lebih mensejahterakan rakyat Papua lagi.
“Atas dasar itu, yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana memperbaiki pengelolaan dan pelaksanaannya agar masyarakat Papua lebih sejahtera. Biarkan Otsus yang sekarang ini jalan terus. Kita benahi pelaksanaan Otsus ke depan. Saya juga mengajak semua komunitas, seperti agama, gereja, mahasiswa, dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada di Papua untuk memperkuat pengelolaan Otsus dengan benar dan tepat demi masa depan Papua dan Papua Barat,” tuturnya.
Senada dengan pendapat Thaha, pakar politik lulusan Walden University Amerika Serikat Boni Hargens menilai keberadaan Otsus harus tetap didukung. Menurut dia, Otsus merupakan jalan terbaik untuk membawa kesejahteraan rakyat Papua.
“Saya setuju dengan pandangan Pak Thaha. Otsus ini sangat sentral untuk kepentingan pembangunan masyarakat Papua. Ini bukti komitmen pemerintah yang konsisten dan tulus dalam memerdekakan rakyat Papua dari kemiskinan dan keterbelakangan,” lanjutnya.
Namun, Boni memberikan catatan agar pengelolaan Otsus dan anggaran di Papua harus transparan dan perlu penegakan hukum yang tegas. Pasalnya, korupsi atau penyalahgunaan uang negara menjadi salah satu penyebab serius dalam reproduksi kemiskinan di tanah Papua.
“Hanya ada satu hal yang menjadi catatan penting dari saya, penegakan hukum harus jalan dengan tegas di Papua karena korupsi masih menjadi penyebab serius dalam reproduksi kemiskinan di sana. Pemerintah daerah mesti benar-benar menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Tanpa memerangi korupsi, Papua akan terus miskin karena elite daerah yang rakus,” tuturnya.
