John Wempi Wetipo (Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) menjelaskan, perlu ada keterbukaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar otsus dapat benar-benar dievaluasi secara menyeluruh. Apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki.
Menurut dia, sampai saat ini belum ada keterbukaan baik pemrov maupun pemerintah kabupaten terkait implementasi dari sisi kebijakan penyerapan dana.
Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk dilakukan evaluasi agar pelaksanaan dana otsus dapat tersalur lebih baik lagi. Pihaknya pun mendorong agar kelompok masyarakat duduk bersama sehingga dana otsus berdampak lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Papua.
Terpenting sekarang ini adalah membangun kesejahteraan ekonomi, infrastruktur, memanusiakan orang Papua.
“Karena itu saya ingin sampaikan kalau otsus gagal, atau sukses, harus ada evaluasi seluruh terkait implementasi, lalu baru bisa memberi opini, saya berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka diri, apa yang sudah dilaksanakan, apa yang kurang, itu diperbaiki disempurnakan,” ucap Wempi
Ia memastikan, pemerintah pun komitmen untuk terus meningkatkan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat, dimana dana infrastruktur dari Kementerian PUPR sejak 2015 hingga 2020, mencapai 33 triliun, digunakan untuk membangun konektivitas, membantu akses masyarakat.
