Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta agar agar dana Otonomi Khusus Papua dievaluasi secara menyeluruh. Wapres mengatakan, untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat dibutuhkan desain baru, salah satunya pengelolaan dana otsus.
“Pertama, evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus,” kata Ma’ruf melalui siaran pers Sekretaris Wakil Presiden saat memimpin rapat terbatas isu-isu politik, hukum, dan keamanan tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/1).
Wapres juga menilai, yang ada di Papua maupun Papua Barat. “Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” harapnya.
Ma’ruf mengingatkan, sebagaimana Instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2020, segala aspek mulai polhukam, isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua harus dikawal dan ditangani secara paralel dan sinergis. Karenanya, isu-isu Otonomi Khusus (Otsus), pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru (DOB), pertahanan dan keamanan, hak asasi manusia (HAM), separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional juga harus ditangani dengan baik. “Karena itu, saya minta melalui pertemuan ini kita dapat memastikan bahwa bidang Polhukam di Papua dan Papua Barat dapat tertangani dengan baik dan selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan sesuai amanat Inpres 9/2020,” ungkapnya.
