• Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini
West Papua Press
Advertisement
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
  • Home
  • Berita Papua
    • Polhukam
    • Nasional & Internasional
    • Pendidikan & Kesehatan
  • Artikel
    • Indepth
    • Opini
  • Bisnis
  • Hiburan
  • Infrastruktur
  • Khabar Daerah
  • Olah Raga
  • English
    • Deutsch
No Result
View All Result
West Papua Press
No Result
View All Result
Home Berita Papua

Wapres Minta Kepastian Aspek Polhukam untuk Pemekaran Papua

January 29, 2021
in Berita Papua, Nasional & Internasional, Social & Culture
5 min read
0
Wapres Minta Kepastian Aspek Polhukam untuk Pemekaran Papua
0
SHARES
11
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendorong kepastian aspek politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) dan tata kelola anggaran bagi program pemekaran di Papua dan Papua Barat.

Wapres mengatakan dalam kerangka pelaksanaan Inpres No. 9/2020 aspek-aspek krusial lainnya, seperti isu pertanahan dan tata kelola keuangan dari pembangunan di Papua juga harus ditangani secara paralel.

“Isu-isu polhukam yang dapat kita catat di sini termasuk isu Otonomi Khusus [Otsus], pemekaran wilayah atau Daerah Otonomi Baru [DOB], pertahanan dan keamanan, HAM, separatisme dan pengelolaan komunikasi publik, serta diplomasi internasional,” katanya dalam keterangan tertulis dari Biro Setwapres, Kamis (28/1/2021).

Hal itu diungkapkan saat memimpin Rapat membahas isu polhukam terkait Inpres No. 9/2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di Istana Wakil Presiden. Dalam rapat, dia kembali mengingatkan perlunya evaluasi secara menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana Otonomi Khusus.

Kedua, lanjut Wapres, perlunya sebuah semangat baru, paradigma baru, cara kerja baru dalam melaksanakan program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. “Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” tegasnya.

Ketiga, kebijakan Otonomi Khusus harus dikonsultasikan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Papua maupun Papua Barat. “Sehingga kita rumuskan sebuah kebijakan yang terbaik, yang akan membuat Papua dan Papua Barat semakin maju dan sejahtera,” harapnya.

Di samping itu, ia juga meminta agar pelaksanaan amanat Inpres tersebut benar-benar dapat membangun kepercayaan (trust building) serta merebut hati dan pikiran masyarakat Papua, sehingga meneguhkan kesadarannya sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI.

Dia meyakini, dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, situasi keamanan akan kondusif, loyalitas terhadap NKRI meningkat, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Saat ini Bappenas telah mengkoordinasikan inventarisasi program kerja serta alokasi anggaran kementerian, lembaga, dan Pemda Papua.

Adapun sasaran prioritasnya, menurut Wapres, adalah tujuh wilayah adat, dan pendekatannya secara kultural melalui dialog dengan para pemuka masyarakat setempat atau local champions (tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan daerah/birokrasi, tokoh pemuda dan perempuan) sebagai mitra strategis.

“Insya Allah bila kondisinya telah memungkinkan, saya akan melakukan kunjungan kerja ke kedua ibukota provinsi tersebut, guna melakukan dialog dan menyerap aspirasi dalam pertemuan dengan para pemuka adat, pemuka agama, pimpinan daerah provinsi dan kabupaten/kota, serta tokoh-tokoh pendidikan,” kata Wapres Ma’ruf.

Tampak hadir dalam rapat ini, Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofian Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, dan lainnya.

Source: Wapres Minta Kepastian Aspek Polhukam untuk Pemekaran Papua
Previous Post

Reformasi Agraria Konteks Papua, BPN Mulai Lakukan Pemetaan Wilayah Adat dan Hak Ulayat

Next Post

Wapres Minta Evaluasi Menyeluruh Dana Otsus

Related Posts

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera
Berita Papua

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital
Berita Papua

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa
Berita Papua

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati
Berita Papua

Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

March 1, 2021
Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka
Berita Papua

Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

March 1, 2021
Anggota DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan TI di Papua
Berita Papua

Anggota DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan Jaringan TI di Papua

March 1, 2021
Next Post
Wapres Minta Evaluasi Menyeluruh Dana Otsus

Wapres Minta Evaluasi Menyeluruh Dana Otsus

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Jenderal OPM Ngaku Baru Bunuh 10 Prajurit TNI di Papua

Januari 29, 2021
Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Pendekatan Kesejahteraan untuk Membangun Papua

Januari 29, 2021
Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Anggota TGPF Intan Jaya Tertembak di Papua

Januari 29, 2021
Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Program ADEM dan ADiK bagi Pendidikan di Papua

Januari 29, 2021
Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

Kapolda Papua : Otsus untuk Mendorong Kesejahteraan, Kesetaraan Bagi Masyarakat Asli Papua

1
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

0
Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

Tak Ada Niat Sedikit Pun Warga Papua Pisah dari NKRI

0
OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

OPM Menyengsarakan Rakyat Papua dan Papua Barat

0
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

Otsus Sebagai Kebijakan Desentralisasi dan Resolusi Konflik yang Baik Bagi Papua

March 1, 2021
Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

Satgas Yonif 413 Kostrad Wujudkan Masyarakat Perbatasan RI-PNG Sehat Menuju Sejahtera

March 1, 2021
Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

Ketika Para Prajurit TNI Ajari Anak Papua di Perbatasan Agar Melek Digital

March 1, 2021
DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

DPRD Puncak Jaya Dukung Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Korupsi Dana Desa

March 1, 2021
Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

Dukung Penuh Otsus, Pemuda Papua di Jateng: Bagi Kami NKRI Harga Mati

March 1, 2021
Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

Babinsa Koramil Kulken Bersama Warga Bangun Pos Peka

March 1, 2021

Tags

benny benny wenda Berita Papua berita papua merdeka dana otonomi khusus dana otonomi khusus papua dana otsus Dana Otsus Papua free west papua gerakan papua merdeka Kelompok Kriminal Bersenjata kelompok separatis Kelompok Separatis Bersenjata Kelompok Separatis Papua kkb opm organisasi papua merdeka otonomi khusus jilid 2 Otonomi Khusus Papua otsus jilid 2 Otsus Papua Otsus Papua Jilid 2 papua Papua Barat Papua Barat Merdeka papua indonesia papua merdeka papua separatis Pekan Olahraga Nasional pembangunan infrastruktur papua Pembangunan Papua Pembangunan Papua Barat Pembangunan Untuk Papua penolakan otonomi khusus papua penolakan otsus papua perkembangan papua merdeka terkini Persatuan Indonesia PON Papua PON XX rapat dengar pendapat otsus papua separatisme Papua separatis Papua wenda West Papua West Papua Press
  • 585 Fans
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
West Papua is Indonesia

© 2020 West Papua Press

No Result
View All Result
  • Home
  • Papua Land
    • Anim Ha
    • Menu Item
    • Domberai
    • Lepago
    • Mamta
    • Meepago
    • Saireri
  • Article
    • About Papua
    • Experience
    • Indepth
    • Opini

© 2020 West Papua Press