Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat pertama Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat, di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (16/12/2020) siang.
Ma’ruf mengatakan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap pembangunan kesejahteraan di Papua dengan ditetapkannya Instruksi Presiden 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian, Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Papua menjadi perhatian besar Pemerintah,” ujar Ma’ruf dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu. Ma’ruf menyadari bahwa masih ada persoalan dan isu krusial di Papua yang harus diselesaikan. Salah satunya, terkait tingkat kemiskinan yang tinggi. “Oleh karena itu kita perlu meletakan perspektif kebijakan Inpres ini dalam semangat dan desain baru untuk Papua, sesuai arahan Presiden pada Ratas Papua tanggal 11 Maret 2020 lalu,” tutur dia.
Dalam rapat tersebut, Ma’ruf menyampaikan arahan Presiden Jokowi, antara lain perlunya semangat, paradigma dan cara kerja baru untuk menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat. Berkenaan dengan pelaksanaan Inpres tahun 2020, Ma’ruf menekankan soal pendekatan kultural dalam kerangka pembangunan. “Sasaran prioritasnya adalah tujuh wilayah adat,” kata Ma’ruf.
